Oleh: Ruslan Ismail Mage*

Sejak terbentuknya suatu negara, sudah terjadi tarik-menarik antara dua kekuatan dalam pengelolaannya. Satu kutub yang ingin mengelola negara di setiap elemennya dengan profesionalisme berdasarkan keahlian dan kemampuan personal yang diberi tanggung jawab. Ini yang disebut aliran meritocracy. Kutub satunya ingin mengelola negara berdasarkan pendekatan, atau relasi keluarga, pertemanan, hubungan emosional lainnya, tanpa melihat keahlian dan kemampuan personal yang diberi tanggung jawab. Ini yang disebut kikistocracy.

Dari beberapa catatan sejarah pembangunan suatu bangsa, prinsip meritocracy telah menjadi kisah sukses negara-negara maju. Singapura negara kecil yang hampir tidak memiliki sumber daya alam, kini menjelma menjadi negara maju dengan kemampuan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan negara yang kuat dan disiplin, adalah salah satu contoh negara yang mengelola negaranya dengan sistem meritocracy. Tidak ada data yang bisa membantah bahwa kemajuan negara Singapura karena tangan dingin Lee Kuan Yew yang secara sistematis membangun semua elemen dengan metode meritocracy.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Gerakan reformasi birokrasi yang didengungkan pascareformasi nampaknya tidak memberi cukup energi pemimpin di segala tingkatan untuk menerapkan sistem meritocracy. Dikutip dari kompas.com 23 Desember 2019, pengamat kepolisian dari institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai sistem meritokrasi di Polri semakin pudar. Hal yang sama tidak jauh beda dengan di institusi TNI. Dalam laporannya kompas.tv pada 12 Januari 2022, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Effendi Simbolon menilai penunjukan perwira menduduki jabatan strategis di TNI berdasarkan sejarah kedekatan dengan Presiden Joko Widodo bukanlah hal yang sehat bagi organisasi TNI. Artinya, meritocracy juga diabaikan dalam menguatkan tubuh TNI.

Sementara di birokrasi pemerintahan, baik pusat dan daerah, banyak juga data dan fakta tidak sehat terkuak karena mengabaikan sistem meritocracy dalam mengelola pemerintahan. Fenomena mengangkatan relawan dalam menduduki jabatan startegis di departeman dan di perusahaan milik negara berdasarkan kedekatan dan balas jasa jelas mengabaikan meritocracy.

Sebelas dua belas dengan birokrasi di daerah. Salah satu penyebabnya adalah pemilihan kepala daerah langsung. Pimpinan daerah yang terpilih menarik masuk pendukungnya bergabung menjalankan pemerintahan tanpa harus melihat kualifikasi kemampuannya.

Bahkan Asisten Komisioner ASN Dr. Sumardi S.E., M.Si. dalam tulisannya mengistilahkan adanya pasar imajiner jabatan. Menurutnya, pasar imajiner jabatan komponennya lengkap sebagaimana pasar tradisional yang kita kenal selama ini. Ada musimnya, ada juga penjual dan pembeli. Barang yang diperdagangkan juga ada, yaitu jabatan yang direpresentasikan melalui kursi, meja, fungsi, tugas, wewenang, serta atribut yang melekat pada jabatan tersebut. Berlaku juga hukum pasar penawaraan dan permintaan (supply and demand). Karena rupiah yang berbicara, sudah pasti nilai-nilai meritocracy tidak berlaku lagi. []

*Akademisi, Inspirator dan penggerak, penulis buku motivasi dan politik

(Visited 64 times, 4 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: