A. Kompetensi yang diharapkan

  1. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai Upaya strategi pemberantasan korupsi.
  2. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kekurangan Upaya dan strategi pemberantasan korupsi.
  3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai strategi dan Upaya yang dapat dilakukandalam rangka mencegah dan pemberantasan korupsi baik di lingkungannya maupun di Masyarakat.

B. Pokok Bahasan

Strategi Upaya Pemberantasan Korupsi

C. Sub Pokok Bahasan

  • Konsep pemberantasan korupsi
  • Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan menggunakan hukum pidana
  • Berbagai strategi dan Upaya pemberantasan korupsi

1). Konsep pemberantasan korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga saat ini tidak pernah surut. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah telah mempersiapkan berbagai macam konsep dan strategi baru untuk mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Konsep yang telah dipersiapkan bertujuan mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi dan memberantas korupsi yang telah membudaya. Konsep dan strategi tersebut telah disesuaikan dengan cara koruptor sekarang melakukan tindakan korupsi.

Korupsi disebut sebagai extraordinary crime baik di Indonesia maupun di Negara lain. Hal ini dikarenakan besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh korupsi baik dalam kehidupan bangsa dan negara itu sendiri maupun antar negara. Dunia internasional memiliki United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 sebagai suatu langkah internasional untuk mencegah dan menanggulangi korupsi karena korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana yang luar biasa yang mampu mempengaruhi seluruh dunia.

Yakin bahwa korupsi bukan hanya masalah lokal tetapi fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, mendorong kerjasama internasional untuk pencegahan dan pengendalian yang berarti. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, selanjutnya disebut “Undang-Undang Tipikor”. Bukti lain keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi adalah dengan dibentuknya lembaga negara Komisi Pencegahan Korupsi (KPK). KPK didirikan pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selanjutnya disebut UU KPK.

Belakangan ini dikenal pula konsep illicit enrichment. Konsep illicit enrichment yang memiliki kesamaan dengan unexplained wealth dikenal dalam Pasal 20 UNCAC. Indonesia sudah meratifikasi UNCAC dengan menerbitkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), namun Undang-Undang tersebut bersifat umum sehingga belum ada hukum yang jelas untuk mengimplementasikannya.

Aturan mengenai  Illict Enrichment dapat kita temukan dalam Pasal 20 UNCAC yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dengan memerhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang

dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti, penambahan besar kekayaan (secara signifikan) pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilannya yang sah.”

Merupakan suatu tindak pidana jika dilakukan secara sengaja bila diketahui/ditemukan adanya suatu lonjakan harta yang signifikan dalam aset yang  dimiliki oleh pejabat publik Pemerintahan dan ia tidak bisa menjelaskan dalam kepemilikan atau kekayaan dengan penghasilannya yang sah maka hal tersebut merupakan “Illicit Enrichment”. Namun di Indonesia sendiri belum mengatur mengenai illicit enrichment atau bisa dibilang perbuatan tersebut tidak termasuk dalam suatu tindak pidana atau delik pidana di Indonesia. Padahal dengan meratifikasi UNCAC menunjukkan bahwa Indonesia setuju atas ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya termasuk illicit enrichment. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengatur illicit enrichment sebagai upaya pemberantasan korpusi di Indonesia.

Ketika kita menolak korupsi, kita memilih untuk menjadi bagian dari solusi, bukan masalah.

jenderal sdm

Harus kita sadari makin banyaknya tindak pidana korupsi yang tidak mampu dikendalikan memberikan dampak bukan hanya terhadap kerugian negara dan perekonomian nasional tapi juga berdampak dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dampak yang luar biasa inilah yang menyebabkan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Korupsi selama ini dilakukan secara meluas dan juga sistematik, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, stabilitas dan keamanan negara pun turut terganggu, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, serta kepastian hukum, Akibatnya maka kelangsungan pembangunan dan juga hak-hak sosial ekonomi berada dalam bahaya. Oleh karenanya korupsi termasuk dalam tindak pidana yang memberantasnya harus dilakukan secara luar biasa , hal ini selaras dengan isi penjelasan bagian umum dari UU Tipikordan penjelasan bagian umum dari UU KPK.

Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN selama ini hanya dianggap sebagai formalitas belaka mengingat belum ada sanksi tegas apabila pejabat tidak melaporkan atau melakukan kecurangan dalam pelaporan hartatersebut hanya merugikan keuangan negara,tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.” (Penjelasan bagian Umum UU Tipikor)

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Dalam illicit enrichment sendiri yang diutamakan adalah melihat adanya lonjakan signifikan dari aset yang dimiliki oleh pejabat, lonjakan signifikan tersebut yang memunculkan kecurigaan adanya kepemilikin aset dari pendapatan yang tidak sah. Kita dapat mengambil contoh bahwa beberapa koruptor yang tertangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki lonjakan signifikan atas aset yang dimilikinya. Misalnya dalam kasus Korupsi yang menjerat Rafael Ulun seorang pejabat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam LHKPN yang dipublikasi KPK pada 2022 menunjukkan harta kekayaan Rafael berjumlah Rp56,1 miliar, harta ini tidak sebanding dengan transaksinya dikarenakan ada transaksi sekitar 500 milyar dan dari  PPATK disebut telah menghentikan sementara aliran 40 rekening Rafael, keluarga dan pihak terkait. Nilai transaksi dari rekening tersebut diduga mencapai Rp500 miliar.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya lonjakan signifikan dari kepemilikan aset pejabat dapat berpotensi dihasilkan dari pendapatan yang tidak sah, yang membuka kemungkinan berasal dari tindak pidana korupsi. Pasal 13 huruf a UU KPK, mengatur wewenang KPK dalam melaksanakan atau upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan melaksanakan pendaftaran dan memeriksa LHKPN. Hal ini merupakan pintu masuk untuk dapat mengawasi harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara Negara.

Di Indonesia sendiri pemberantasan korupsi dianggap masih belum bisa memenuhi harapan banyak pihak terutama masyarakat untuk memberikan hukuman yang mampu menimbulkan efek jera bagi koruptor dan memberikan efek takut dan malu bagi orang-orang yang berniat untuk melakukan korupsi. Illicit Enricment dianggap mampu menimbulkan efek jera bagi koruptor itu sendiri sekaligus bisa menjadi sarana preventif atau pencegahan atas tindak pidana korupsi.

Selain itu pada kenyataan banyak beberapa pihak juga yang menganggap bahwa illicit enrichment melanggar HAM dan tidak sesuai dengan konstitusi di Indonesia. Penggunaan pembuktian terbalik dalam Illicit Enrichment dianggap menentang asas praduga tidak bersalah (presumptionof innocence) dan bertentangan dengan asas lain yaitu hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkannya diperadilan nanti (non self incrimination).

Jadi, masih terdapat pro dan kontra terhadap pengaturan Illicit Enrichment sebagai upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan latarbelakang masalah diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai “Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

2). Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan menggunakan hukum pidana

Secara lebih rinci Barda Nawawi Arief merinci ruang lingkup tindak pidana korupsi tersebut sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971:

Pasal 1:

1. a. Barangsiapa:

  • Dengan melawan hukum;
    • Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan;
    • Yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara; atauDiketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian Negara

b.  Barangsiapa :

  • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan;
  • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  • Yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara.

c.   Barangsiapa :

  • Melakukan kejahatan dalam Pasal 209, 210, Pasal 387, 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP;

d. Barangsiapa :

Member hadiah/janji ;

  • Kepada Pegawai Negeri dalam Pasal 2; Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh si pemberi dianggap melekat jabatan atau kedudukannya.

e. Barangsiapa :

  • Tanpa alasan wajar
  • Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberianatau jani;
  • Yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam pasal 418, 419, danPasal 420 KUHP;
  • Tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib

2. Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:

A. Tindak Pidana Korupsi (Bab II, Pasal 2 sampai dengan Pasal 20);

1. Pasal 2 (berasal dari Pasal 1sub 1a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971): Setiap orang:

  • Yang secara melawan hukum,
  • Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,
  • Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

2. Pasal 3 (berasal dari Pasal 1sub 1b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971):Setiap orang:

  • Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi,
  • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
  • Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

3. Pasal 4 (Pasal baru) :

  • Pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidakmenghapuskan pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3.

4. Pasal 5 (berasal dari Pasal 1sub 1c UU. Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 209 KUHP).

5. Pasal 6 (berasal dari Pasal 1sub 1c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 210 KUHP).

6. Pasal 7 (berasal dari Pasal 1sub 1c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 387 – 388 KUHP).

7. Pasal 8 (berasal dari Pasal 1sub 1c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 415 KUHP).

8. Pasal 9 (berasal dari Pasal 1sub 1c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 416 KUHP).

9. Pasal 10 (berasal dari Pasal 1sub 1c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 417 KUHP).

10. Pasal 11 (berasal dari Pasal 1sub 1c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 418 KUHP.

11. Pasal 12 (berasal dari Pasal 1sub 1c UU Nomor 3 Tahun 1971

jo. Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal, 425 dan Pasal435 KUHP).

12. Pasal 13 (berasal dari Pasal 1sub 1d UU Nomor 3 Tahun 1971):

13. Pasal 14 (pasal baru):

  • Pelanggaran ketentuan undang-undang yang secara tegas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi, berlaku ketentuan dalam undangundang ini (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

14. Pasal 15 perluasan dari Pasal 1sub 2 UU Nomor 3 Tahun 1971, yaitu tidak hanya “percobaan” dan “permufakatan jahat” tetapi juga “perbantuan dipidana sama dengan pelaku Tindak Pidana Korupsi.

15. Pasal 16 (pasal baru):

  • Tiap orang di luar wilayah Republik Indonesia;
  • Yang member bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untukterjadinya Tindak Pidana Korupsi;
  • Dipidana sama sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

16. Pasal 17 sampai dengan Pasal 19: mengatur pidana tambahan.

17. Pasal 20 (pasal baru tentang “pertanggungjawaban” korporasi).

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

  • Mengubah perumusan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tidak mengacu pasalpasal KUHP, tetapi langsung menyubut unsur-unsur delik yang bersangkutan.
  • Menyisipkan/menambah pasal-pasal baru ke dalam UU Nomor 31 Tahun 1999:
  • 1. Pasal 12 A
  • Ketentuan pidana dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi yang bernilai kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  • Tindak Pidana Korupsi, Yang bernilai kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dipidana maksimun 3 (tiga) tahun penjara dan denda maksimun Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Pasal 12 B (Gratifikasi):

  1. Gratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila :
  2. Berhubungan dengan jabatannya, dan
  3. Berlawanan dengan kewajiban/tugasnya dengan ketentuan:
  4. Nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih Dimana pembuktian (sebagai bukan suap) ada pada penerima (terdakwa);
  5. Nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka pembuktian suap pada penuntut umum.

Ruang lingkup tindak pidana korupsi yang cukup luas, sebagaimana diatur dalam Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pada hakikatnya sudah cukup baik. Namun demikian Undang-undang tersebut, masih terdapat persoalan-persoalan yuridis dalam merumuskan tindak pidana korupsi, di mana persoalan-persoalan tersebut dapat mengakibatkan sulitnya operasionalisasi KUHP sebagai sistem induk dalam menjembatani pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi belum merumuskan batasan-batasan yuridis atau pengertian yuridis mengenai tindak pidana korupsi dalam hal permufakatan jahat, sedangkan permufakatan jahat yang terdapat dalam KUHP Pasal 88 merupakan istilah yang diatur dalam Bab IX yang tidak mungkin dioperasionalkan mengingat Pasal 103 KUHP mensyaratkan bahwa ketentuanketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam dengan pidana. Demikian juga mengenai istilah “pembantuan” yang merupakan istilah yuridis,belum diatur dalam undang-undang ini.
  2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak mencantumkan kualifikasi delikapakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan” sehingga KUHP tidak dapat dioperasionalkan terhadap tindak pidana korupsi khususnya mengenai delik percobaan, karena dalam KUHP hanya percobaan terhadap kejahatan yang dapat dipidana. Selain persoalan-persoalan yuridis tersebut, sebagaimana diuraikan di atas menurut Barda Nawawi Arief, seharusnya dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadikan tindak pidana pencucian uang (tindak pidana setelah korupsi) sebagai tindak pidana korupsi.

3). Berbagai strategi dan Upaya pemberantasan korupsi

Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi

Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, KPK menyebutnya: Trisula Pemberantasan Korupsi.

Layaknya trisula yang memiliki tiga ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan.

Sula Penindakan menyasar peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai undang-undang. Sula ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi, tapi juga memberikan efek jera bagi para korupsi dan masyarakat. Sementara Sula Pencegahan adalah perbaikan sistem untuk menutup celah-celah korupsi, dilengkapi oleh sosialisasi dan kampanye antikorupsi melalui Sula Pendidikan.

Trisula Pemberantasan Korupsi ini selalu digaungkan oleh para Pimpinan KPK dalam berbagai kesempatan. Harapannya, Trisula akan membantu menyukseskan Visi Indonesia 2045 —yaitu negara dengan PDB terbesar ke-5 (PDB $ 7 triliun dan pendapatan per kapita $ 23.199) dan mengurangi kemiskinan hingga mendekati nol.

Korupsi bagaikan bola salju yang semakin besar seiring alirannya.

PAK

Mari kita bahas satu per satu Trisula Pemberantasan Korupsi KPK:

  • Sula Penindakan

Sula Penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi.  Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena itulah, KPK memperkuat whistleblowing system yang mendorong masyarakat mengadukan tindak pidana korupsi. Pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi bisa dilakukan di situs KPK.

KPK akan melakukan proses verifikasi dan penelaahan untuk memastikan apakah sebuah aduan bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan, KPK akan mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk melanjutkan kasus ke proses penyidikan. Pada tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Selanjutnya adalah tahap penuntutan dan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh jaksa.

  • Sula Pencegahan

Harus diakui masih banyak sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya, rumitnya prosedur pelayanan publik atau berbelitnya proses perizinan sehingga memicu terjadinya penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem dengan celah korupsi juga kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang sarat konflik kepentingan. Sula Pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan.

Di antara perbaikan yang bisa dilakukan misalnya, pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah), serta transparansi penyelenggara negara (PN).

Untuk transparansi PN, KPK menerima laporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan gratifikasi. Penyerahan LHKPN wajib dilakukan semua penyelenggara negara. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerimanya. Jika tidak melaporkannya, maka pegawai negeri tersebut dianggap menerima suap.

  • Sula Pendidikan

Sula Pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Harus diakui, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah adalah soal memberi “uang terima kasih” kepada aparat pelayan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi.  Melalui Sula Pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi.

Salah satu bentuk konkret edukasi anti korupsi adalah diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi. Melalui Peraturan Menteri ini, perguruan tinggi negeri atau swasta wajib mengadakan mata kuliah pendidikan antikorupsi untuk para mahasiswanya.

Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pendidikan antikorupsi juga disampaikan kepada anak-anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satu bentuknya dengan berbagai permainan dan tontonan anak yang bertemakan integritas. Dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap, pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi antikorupsi.

Tentunya Trisula Pemberantasan Korupsi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh KPK. Membutuhkan peran serta semua pihak untuk bisa mewujudkan negara yang bebas dari korupsi, dari pemerintah hingga masyarakat. Butuh komitmen dan political will dari pemerintah dan publik untuk menuntut standar etis dan norma yang lebih tinggi, bahwa korupsi bukan hanya soal melawan hukum tapi juga merusak sendi-sendi kebangsaan. Pihak swasta yang kerap juga terlibat dalam kasus korupsi harus juga berperan dalam strategi ini. Karena itulah, Trisula Pemberantasan Korupsi juga diarahkan ke sektor swasta secara proporsional. Masyarakat sipil yang bersemangat antikorupsi dan media massa yang independen juga menjadi salah satu kunci memberantas korupsi di tanah air. Sinergitas KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, kementerian atau lembaga, organisasi pemerintah dan non pemerintah mesti ditingkatkan untuk mendeteksi dan menindak para pelaku korupsi.

24 Mei 2024

Diberdayakan oleh :

Dr.Sudirman,S.Pd.,M.Si.

(Dosen Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

Korupsi adalah penyakit kanker, penyakit kanker yang menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, menghilangkan naluri inovasi dan kreativitas.”

— Joe Biden 

References

A. BUKU

Andrisman Tri, 2013, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Pengembangannya Dalam Konsep KUHP 2013, Bandar Lampung, Aura Publishing

Arief Barda Nawawi, 2008,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,Jakarta, Kencana

B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. SUMBER LAIN

Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, 2007

https://antikorupsi.org/id/news/pengusaha- asing-menilai-indonesia-terkorup-di- asia

https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi https://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/254-

korupsi-dan-pelanggaran-hak-asasi- manusia

https://www.researchgate.net/publication/322789917_Tindak_Pidana_Korupsi_ Sebagai_Extraordinary_Crime

https://www.kompasiana.com/prasetya247/ 55111af9813311d538bc7748/korupsi

(Visited 209 times, 10 visits today)
Avatar photo

By Sudirman Muhammadiyah

Dr. Sudirman, S. Pd., M. Si. Dosen|Peneliti|Penulis| penggiat media sosial| HARTA|TAHTA|BUKU|

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.