Di sebuah negeri bernama WAKANDA, yang kecanduan kehormatan kepada para penguasa atas nama prestasi, loyalitas, dan pengabdian, tiba-tiba membusuk menguap mengotori sebuah istana yang perlahan menyusupi lorong-lorong kekuasaan.
Ironisnya, aroma itu justru berasal dari lingkungan yang semestinya menjadi representasi kehormatan dan keteladanan. Bintang yang seharusnya menjadi simbol penghargaan atas loyalitas dan pengabdian kepada bangsa, kini kehilangan kilaunya. Bukan karena bintangnya kehilangan cahaya, apalagi karena logamnya berkarat, melainkan karena perilaku orang yang menyandangnya justru berkepala dua di tengah sengkarutnya perekonomian masyarakat.
Sungguh sebuah ironi yang menggelikan. Kehormatan telah disematkan, namun marwah itu justru ditanggalkan. Penghargaan diterima dengan penuh kebanggaan, tetapi tanggung jawab moral yang melekat padanya terlupakan. Ada orang yang begitu pandai menerima penghormatan, tetapi mendadak kehilangan kecakapan untuk nilai-nilai yang membuatnya layak dihormati.
Kehormatan bukanlah tiket istimewa untuk bertindak semaunya. Melainkan beban moral yang menuntut seseorang menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan.
Begitulah wajah kekuasaan ketika mulai merasa tidak nyaman dengan bayang-bayangnya sendiri. Ketika persoalan muncul, kebenaran sering kali bukan menjadi hal pertama yang dicari. Sebaliknya, siapa yang harus diselamatkan, siapa yang perlu dikorbankan, dan narasi apa yang paling aman untuk dipertontonkan justru menjadi agenda utama.
Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Seragam kebesaran itu boleh terlihat gagah, pangkat jenderal boleh berkilau, dan warisan pengaruh dari kekuasaan sebelumnya boleh saja masih terasa. Namun, jangan pernah mengira bahwa seragam, pangkat, jabatan, dan kedekatan dengan kekuasaan dapat menjadi parfum untuk menghilangkan aroma bangkai yang membusuk.
Sebab, atribut kekuasaan hanya menunjukkan posisi seseorang, bukan kualitas moralnya. Pangkat bisa diraih, jabatan bisa diwariskan melalui keputusan politik, dan penghargaan bisa disematkan melalui seremoni kenegaraan. Tetapi integritas tidak bisa dibeli, loyalitas tidak boleh menjadi alat transaksi, dan kehormatan tidak pernah tumbuh hanya karena seseorang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Di sinilah ironi kekuasaan mencapai titik yang paling absurd. Lingkaran yang semestinya menjadi tempat berlindung justru berpotensi berubah menjadi jerat yang menyandera orang-orang di dalamnya. Mereka yang dahulu dianggap sebagai penjaga kepentingan kekuasaan, bisa saja kelak menjadi sumber persoalan bagi kekuasaan itu sendiri. Sang pemberi penghargaan pun tidak sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang keputusannya. Sebab, setiap penghormatan yang diberikan kepada seseorang bukan sekadar seremoni, melainkan juga cerminan pertimbangan, penilaian, dan tanggung jawab moral.
Gegara nila setitik, rusak susu sebelanga. Satu perilaku yang dipertanyakan dapat menyeret nama besar, meruntuhkan kepercayaan, dan mencoreng simbol kehormatan yang dibangun melalui sejarah panjang pengabdian. Jangan sampai ambisi pribadi, loyalitas yang salah alamat, dan permainan di balik tirai kekuasaan justru mengorbankan nama baik negara serta meretakkan persatuan bangsa.
Jangan pula sampai kepentingan segelintir orang dipoles sedemikian rupa seolah-olah merupakan kepentingan negara. Sebab, tidak semua yang mengaku sedang menyelamatkan kekuasaan benar-benar sedang menyelamatkan negara. Terkadang, yang sedang mereka selamatkan hanyalah jabatan, pengaruh, dan kepentingan pribadi yang dibungkus dengan retorika pengabdian.
Perlu diingat, negara bukan milik lingkaran kekuasaan. Negara bukan panggung sandiwara para pemegang jabatan. Dan rakyat bukan penonton yang harus terus-menerus dipaksa bertepuk tangan atas setiap pertunjukan politik.
Kehormatan pun bukan aksesori yang hanya dipamerkan ketika menerima pujian, kemudian dilupakan ketika tiba waktunya mempertanggungjawabkan perbuatan. Penghargaan negara bukan tameng untuk menghindari kritik, bukan pula surat sakti yang membebaskan pemiliknya dari penilaian publik.
Ada satu hukum kehidupan yang tidak pernah tunduk kepada jabatan, pangkat, ataupun kekuasaan:
“Bau busuk mungkin bisa disamarkan, tetapi tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Sebab, waktu selalu punya cara untuk membuka apa yang terlalu lama ditutup-tutupi.”
Sebanyak apa pun parfum kekuasaan disemprotkan, sebanyak apa pun panggung pencitraan dibangun, dan seindah apa pun narasi disusun, kebenaran tidak selamanya bisa dikurung di balik tirai kepentingan. Cepat atau lambat, fakta akan menemukan jalannya, sementara kepalsuan akan kehabisan ruang untuk bersembunyi.
Bintang boleh disematkan di dada, tetapi kehormatan harus dibuktikan melalui perbuatan. Jabatan boleh meninggikan kedudukan, tetapi integritaslah yang menentukan martabat seseorang. Dan kekuasaan boleh membuat seseorang disegani, tetapi hanya kejujuran yang membuatnya benar-benar dihormati.
Jangan sampai yang membusuk bukan hanya reputasi seseorang, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi dan negara. Sebab, ketika kepercayaan publik runtuh, yang sulit dipulihkan bukanlah sekadar citra seorang pejabat, melainkan wibawa negara itu sendiri.
Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat seseorang hanya dari berapa banyak bintang yang pernah disematkan di dadanya, berapa tinggi pangkat yang pernah disandangnya, atau seberapa dekat ia dengan pusat kekuasaan.
Sejarah akan mengingat apa yang diperbuatnya ketika memiliki kekuasaan, bagaimana ia memperlakukan amanah, dan apakah ia menjaga kehormatan atau justru mengkhianatinya.
Karena ketika kehormatan berubah menjadi bahan olok-olok, yang kehilangan cahaya bukan sekadar sebuah bintang, melainkan martabat, integritas, dan wibawa kekuasaan itu sendiri.
Sebab, kekuasaan mungkin bisa mengatur panggung, menentukan pemain, bahkan mengendalikan sorotan lampu. Tetapi kekuasaan tidak pernah bisa memerintahkan sejarah untuk berbohong.