Oleh: Muhammad Sadar*
Rice quantity rangkings worldwide as of 2022, report by USDA (dalam juta ton), bahwa negara penghasil beras terbesar dunia, mayoritas berada di Benua Asia yaitu China 145,9 lalu India 132, Bangladesh 36,3, Indonesia 34, Vietnam 27, Thailand 20,2,
Myanmar 12,5, Filipina 12,4 dan Jepang 7,4 kemudian Brazil 6,8 yang mewakili negara non Asia. Indonesia merupakan negara produsen beras peringkat keempat Asia dan Dunia, bahkan pada tingkat regional ASEAN, negara Indonesia adalah penghasil beras nomor wahid pada kawasan Asia Tenggara hingga saat ini.
Sektor pangan yang sangat identik dengan ketersediaan komoditas beras bagi rakyat Indonesia adalah memiliki proporsi kebutuhan terbesar dalam pola konsumsi pangan penduduk setiap hari hingga 90 persen. Beras sebagai sumber utama karbohidrat orang Indonesia yang menjadikan komoditas ini sangat vital dalam produksi dan distribusinya. Mekanisme stabilisasi pasokan dan price product serta penyediaan harus selalu terjaga. Neraca suplay and demand wajib dalam keadaan seimbang agar tidak menimbulkan gejolak inflasi dan fluktuasi harga yang tidak wajar.
Seiring dengan capaian rekor swasembada pangan nasional yang diraih hanya dalam setahun pada 2025 dengan produksi beras domestik 34,7 juta ton dan cadangan beras pemerintah hingga bulan Mei 2026 sebesar 5,3 juta ton. Hal ini memberi indikator bahwa road map dan penerapan kebijakan pangan maupun sistem produksi padi berjalan sesuai petunjuk jalan yang benar walaupun disadari berbagai tantangan budidaya terus berlangsung. Strategi dan manajemen produksi padi nasional dilakukan utamanya optimalisasi penggunaan lahan seperti peningkatan indeks pertanaman atau perluasan areal tanam, upaya pemanfaatan lahan rawa, program cetak sawah rakyat, bantuan benih padi unggul pemerintah, penurunan harga dan penambahan kuota pupuk bersubsidi, serta rehabilitasi jaringan irigasi, maupun sistem pompanisasi, selanjutnya skema bantuan alsintan pra dan pascapanen yang kian masif hingga pembentukan brigade pangan yang mengelola jasa alsintan dan optimasi lahan.
Perspektif umum tentang swasembada beras adalah kondisi dimana suatu negara mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi beras nasional secara mandiri dari hasil produksi dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan impor dari negara lain. Tolok ukur keberhasilan swasembada menurut FAO yakni sebuah negara secara resmi dinilai mencapai swasembada, jika produksi dalam negeri mampu memenuhi minimal 90 persen dari total kebutuhan atau konsumsi nasional.
Di tengah reputasi swasembada pangan nasional tahun 2025, kini penilaian oleh kalangan tertentu memandang prestasi tersebut sebagai sebuah kebohongan pemerintah dimana jumlah luas baku sawah tidak paralel dengan kuantum produksi yang diperoleh. Ia mempertanyakan jenis teknologi apa yang digunakan hingga mampu mencapai produksi yang begitu tinggi jika dibandingkan dengan teknologi pertanian Jepang. Ia menafikan atas potensi produksi padi yang didukung oleh berbagai sumber daya seperti kebijakan regulasi sektor pertanian, temuan varietas padi unggul, maupun jumlah luas baku lahan sawah yang ditanami hingga dua dan tiga kali dalam setahun. Ia tidak melihat keterlibatan nyata sumber daya petani yang agresif dalam berbudidaya padi atau tak menyaksikan progresivitas para diplomat swasembada baik dari kalangan sipil maupun militer dalam satuan tugas swasembada dan satgas pangan.
Dalam sorotan framing swasembada beras oleh kalangan tertentu, Menteri Pertanian justru mengajak ahli ekonomi, akademisi bahkan elemen mahasiswa melakukan audiensi publik dan kunjungan kerja ke gudang-gudang Bulog untuk mempersaksikan secara fisik ready stok dan surplus beras nasional. Ia berdialog langsung dengan para pengkritiknya dan masyarakat dari berbagai golongan. Ia mengemukakan angka kumulatif swasembada dihitung dengan metode ilmiah yang berbasis kerangka sampel area produksi dimana luas tanam-panen, indeks pertanaman, penentuan produksi dan produktivitas semuanya dalam ranah algoritma BPS. Ia menantang para kritikus tersebut untuk bersama mengunjungi lokasi-lokasi cetak sawah untuk melihat langkah konkret pemerintah dalam memproduksi padi di lahan sawah bukaan baru.
Tersebarnya cadangan beras pemerintah pada gudang Bulog di seluruh penjuru tanah air bahkan hingga kini, lembaga logistik negara tersebut melakukan sewa gudang untuk menampung hasil serapan panen pertama tahun 2026 yang sudah menyentuh angka 5,3 juta ton beras tanpa importasi. Tak berlebihan dan sangat meyakinkan jika lembaga pangan dunia FAO bersama Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA mengakui bahwa Indonesia telah meraih predikat swasembada pangan nasional. Dengan raihan tersebut, menciptakan harga pasar beras dunia anjlok karena kealpaan Indonesia dalam impor beras yang tinggi. Oleh karena itu report swasembada beras Indonesia turut berperan vital mendegradasi peluang keuntungan produksi beras negara eksportir.
Yang menjadi titik krusial saat ini adalah harga beras kelas medium dan premium masih dianggap mahal ditengah melimpahnya produksi nasional. Disparitas harga beras pada tingkat lokal di berbagai wilayah hanya semata-mata perbedaan perlakuan di lini produsen yaitu biaya proses pabrikasi seperti upah buruh, ongkos BBM solar, maintenance pabrik dan biaya plastik kemasan produk serta real cost transportasi yang cenderung meningkat. Unsur penentu harga beras di lapangan, selain faktor geografis adalah tingkat rendemen gabah kering panen ke level gabah kering giling hingga menjadi beras antara 50-60 persen. Adapun harga beras yang diintervensi pemerintah melalui strategi stabilisasi pasokan harga pangan sebesar Rp.12.500 per kilogram adalah sebagai harga jual ekonomis Bulog untuk menjaga daya beli masyarakat.
Dengan kesangsian reputasi swasembada pangan oleh pengamat hukum tata negara yang dipastikan tidak menguasai teknis dan kebijakan sektor pertanian, kita bisa menduga bahwa ia adalah bagian dari konspirasi mafia pangan yang hendak menghalalkan importasi beras dari luar negeri. Bisa jadi, dengan pernyataan yang dikemukakan di ruang publik, ia akan memperoleh nilai manfaat dari para pemburu rente yang berupaya melanggengkan ijin impor beras. Ia tidak menghormati kinerja anak bangsa yang berupaya keras meraih kemandirian, atau ia tidak menghargai pengorbanan anggaran negara untuk mencapai suatu prasyarat kedaulatan yaitu pangan yang terproduksi di dalam negeri sendiri.
Siasat penting yang harus dilakukan saat ini adalah membangun sistem keberlanjutan swasembada pangan yang telah terukir dalam lembaran sejarah. Tantangan produksi padi kedepan meliputi ancaman krusial iklim berupa fenomena El Nino atau fase kering berkepanjangan yang berpotensi menggagalkan musim panen kedua atau ketiga tahun 2026. Alih fungsi dan fragmentasi lahan sawah produktif yang berlangsung setiap hari yang nyaris tanpa perlindungan dan insentif termasuk menyusutnya jumlah petani padi seiring dengan berkurangnya usia. Berikutnya adalah gejolak geopolitik global yang bisa memengaruhi harga impor bahan baku pupuk serta kuota BBM solar yang relatif tidak stabil untuk menggerakkan mesin-mesin pertanian.
Upaya antisipasi dan mitigasi yang diselenggarakan pemerintah adalah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kekeringan yang memiliki potensi tanam padi, kemudian optimalisasi sumber-sumber air, perbaikan jaringan irigasi, mobilisasi alat mesin pertanian untuk percepatan gerakan olah tanah dan tanam. Selanjutnya penggunaan varietas padi unggul umur genjah yang adaptif terhadap perubahan lingkungan tumbuh yang ekstrem.
Hal penting lainnya didalam strategi mempertahankan performa swasembada berkelanjutan adalah kesiapan anggaran negara untuk terus mendorong Bulog menyerap produksi petani pada musim panen padi kedua atau ketiga tahun 2026 dan seterusnya pada tahun-tahun mendatang. Tindakan SERGAP Bulog merupakan kinerja yang sangat nyata didalam memenuhi gudang-gudang logistik beras di seluruh negeri. Metode SERGAP itulah yang memberi jaminan pasar gabah petani ketika para trader umum tidak membeli hasil panen petani, itupun dengan rafaksi yang sangat berlebihan yang kerap dilakukan tengkulak gabah.
Jika skenario swasembada pangan berjalan tanpa hambatan yang berarti, walaupun ditengarai berbagai tantangan seperti anomali iklim yang ekstrem terlebih lagi terhadap penyesatan narasi di luar nalar akal sehat oleh pengamat yang meragukan kinerja pemerintah, maka visi capaian swasembada akan terus berkelanjutan dan yang lebih penting adalah level kesejahteraan para pelaku pertanian ikut terungkit naik kelas yang ditandai dengan penguatan nilai tukar petani. Parameter lain
adalah buffer stock beras mulai pada tingkat rumah tangga, usaha UMKM dan penggilingan, di pasar-pasar lokal tradisional dan retail modern hingga jasa horeka tetap tersedia lagi aman.
Peran kunci swasembada sebenarnya terletak pada sikap petani yang ulet, disiplin bekerja, memiliki daya tahan atau tetap on fight menghadapi tekanan alam dalam mengelola ekosistem komoditas padi. Kemudian pihak regulator atau pemerintah beserta komponen negara yang lain turut menciptakan iklim berusaha tani yang baik dan benar. Selanjutnya Bulog sebagai eksekutor lapangan bertanggungjawab menyerap, mengolah dan menampung surplus produksi gabah petani hingga menjadi beras yang tentunya untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah.
Kalaupun terjadi polemik yang krusial dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap rekor swasembada pangan, maka upaya mendahulukan dialog konstruktif dengan menampilkan data empiris capaian yang diproduksi oleh lembaga kompeten dan dihadirkan secara visual di lapangan. Transparansi data capaian bisa diakses-dibuka secara luas dan disaksikan oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan trust dan menjaga profesionalisme kinerja pemerintah. Hikmah dari krusialisme swasembada pangan adalah transformasi sektor pertanian tengah fokus dijalankan dewasa ini yang mengarah kepada pertanian yang maju, inovatif, penuh integritas, dan telah memiliki daya saing tinggi menuju negara berdaulat pangan.
Barru, 24 Mei 2026
*Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pangan dan TPHBun Kabupaten Barru