Oleh: Aldo Jlm
Kualitas pendidikan menunjukkan kualitas guru, tetapi keadaan guru yang morat-marit tidak akan menunjang pendidikan yang berkualitas. Ibarat mendirikan sebuah rumah, harus dilakukan oleh teknik yang berkualitas, teknik yang berkualitas akan menghasilkan rumah yang berkualitas juga. Tapi di era demokrasi teori ini tidak berlaku, yang penting para pejabat berkantong tebal, dan berfoya-foya, rakyat mencicipi sisanya.
Ketika perang dunia usai, di negara jepang, mereka tidak menanyakan berapa banyak pasukan yang masih hidup dan mati, tetapi mereka mencari berapa banyak guru yang masih hidup. Karena menurut mereka dari gurulah segala sesuatu akan muncul kembali. Segala profesi akan terbentuk, mulai dari buruh kasar hingga presiden, semuanya adalah berkat jasa dari guru.
“Pembangunan pendidikan sekarang terus berlanjut, tetapi sebagian besar belum menunjukkan adanya kualitas, maka dengan ini saya menghimbau pada pendidikan dalam negeri harus berjalan dengan kualitas, pemerintah harus memperhatikan dan memprioritaskan pendidikan jadi nomor satu, salut PR Horta. Agar supaya pendidikan itu berkualitas, maka para guru juga harus berkualitas dalam pendidikannya, dan harus jadikan manusia itu bermutu”, ujarnya.
Menurutnya bahwa, “guru itu merupakan sebuah misi, dan hal ini bukan misi biasa. Misi seorang akuntan tidak sama dengan IT, tetapi profesi guru itu untuk membagi pengetahuannya pada para muridnya. Dan guru juga harus tahu menerima dan membagi informasi, karena ini merupakan suatu metode, seni dari ilmu, bagaimana cara berkomunikasi dan membagi informasi”.
“Guru bukan saja berdiri di depan murid untuk berceramah tentang hal-hal yang tidak penting, tetapi guru harus tahu segala sesuatu, dan bisa membagi informasi penting bagi murid-muridnya supaya belajar dengan benar. Saya percaya bahwa, pemerintah dan negara mana pun, dia akan mengatakan hal ini, dan jadikan sebagai prioritas absolut bagi pendidikan dan para guru”, tutur Horta.
“Negara seperti Timor-Leste dan negara lain di dunia ini, profesi guru dari TK hingga level SMA, tidak diprioritaskan, karena orang-orang ini tidak mempunyai status sosial. Sebagai contoh, di negara Finlandia, ketika melakukan survey pada masyarakatnya, bahwa salah satu profesi yang paling diminati dan disayangi adalah guru. Untuk itu, di Timor Leste juga harus memberikan pelatihan absolut bagi para guru, kondisikan mereka, supaya mereka mendapat tempat yang layak dan makanan nutrisi bagi kesehatan mereka, pintanya lagi.
“Kita sering membiayai para menteri, anggota DPR, sekretaris negara dan para asesor dengan kuantitas uang yang besar, tetapi tidak memberi kuantitas uang pada para guru kita supaya dapat mengajar dan membimbing anak-anak kita ke masa depan yang gemilang”, ujar Horta.
Dari analisa pernyataan Horta di atas bahwa, pemerintah harus serius menangani nasib para guru agar dapat menunjang kualitas pendidikan di negeri buaya Timor Leste ini.
Tetapi dari pihak pemerintah sampai saat ini, tidak serius mengurus nasib para guru ini, hingga mereka yang berstatus sebagai guru honorer nasibnya terkatung-katung, menunggu keputusan pemerintah hingga kini tidak ada solusinya. Menunggu statusnya hingga sepuluh tahun pun tidak pernah berubah dari honorer menjadi PNS. Janji pemerintah dalam hal ini “Kementerian Pendidikan TL” membutakan mereka dengan janji palsunya, hingga kini harapan mereka jadi PNS pun jadi pupus.
Setiap tahun pemerintah RDTL selalu meratifikasi miliaran dollar untuk membangun negeri kecil ini, tetapi dari anggaran itu hanya 5% yang dialokasikan pada pendidikan, bagaimana mungkin pendidikan akan berkualitas? Sebagian besar anggaran negara jatuh ke tangan para pejabat pemerintah dengan para penasehatnya, para veterannya, para pensaun vitalisnya.
Sarana dan prasarana pendidikan masih sangat minim, dari ibukota negara hingga ke pelosok daerah, terutama sekolah publik. Yang berkualitas justru sekolah-sekolah swasta Katolik seperti “Canossa, S.Pedro, Paulus, Kasait dan CAFE”. Sehingga banyak pejabat yang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut, anak rakyat masuk sekolah publik, hasilnya selalu dipertanyakan.
Sehingga dianjurkan kalau mau pendidikannya berkualitas seperti negara-negara lain di dunia, maka pemerintah harus mengalokasikan dana yang besar bagi pendidikan, memfasilitasi para guru dengan pelatihan di bidang mereka masing-masing, penginapannya, kesehatannya, perlu diperhatikan supaya mereka dapat mentransfer ilmu pada generasi muda Timor Leste ini, menjadi berkualitas kini dan kelak.
Kalau tidak diperhatikan, maka nasib pendidikan di Timor Leste akan selalu terombang-ambing di tengah arus globalisasi yang pesat ini, dan akan ketinggalan jauh dari harapan kita semua.
Kita berharap semoga hasil dari pemilihan legislatif tahun ini, dengan pemerintahan baru yang akan datang, dapat memperhatikan kualitas pendidikan di Timor Leste, dari sarana prasarana, guru dan murid dapat menjamin kualitas pendidikan di masa kini dan di masa-masa yang akan datang.
Kalau mau mutu pendidikan yang berkualitas di negara kecil Timor Leste, yang merupakan beranda Vatikan dan Eropa di Asia ini, maka Pemerintah harus terlebih dahulu memperhatikan kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah yang ada. Selanjutnya baru memperhatikan kurikulum dan peraturan yang berlaku di sekolah masing-masing guna memperlancar proses belajar mengajar, sehingga akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas di negeri ini, pada masa kini dan pada masa yang datang.
Penulis: Eks guru ESG LAT Lospalos.
By Aldo Jlm’23, Edisi 0902223