Darurat Etika dalam Komunikasi Publik

Oleh: Enjela Putri Yeni

Kejadian teror terhadap Koran Tempo dan jurnalisnya, disertai dengan pernyataan tak pantas dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, mencerminkan kondisi darurat etika dalam komunikasi publik kita. Teror dalam bentuk simbolik yang menjijikkan—kepala babi dan tikus mati—bukan sekadar intimidasi terhadap media, melainkan upaya brutal untuk membungkam suara kritis dan independen pers. Ini adalah ancaman langsung terhadap kebebasan berekspresi dan prinsip dasar demokrasi.

Yang lebih menyakitkan adalah ketika suara resmi negara justru ikut memperkeruh suasana. Ucapan bernada bercanda seperti yang dilontarkan Hasan Nasbi bukan hanya tidak sensitif, tapi mencederai akal sehat dan empati publik. Alih-alih menjadi peneduh di tengah badai, ia justru menambah luka dan memperkeruh kepercayaan terhadap pemerintah.

Seorang pejabat publik—terutama yang bertugas di jantung komunikasi istana—harusnya mampu menjadi jembatan antara negara dan rakyat, bukan jurang pemisah yang memperburuk krisis kepercayaan. Komunikasi yang baik bukan soal pintar berkata-kata, tapi soal tahu kapan harus diam, dan kapan harus bicara dengan hati dan empati.

Kejadian ini seharusnya menjadi titik balik. Bukan hanya untuk mengevaluasi siapa yang layak menjadi juru bicara negara, tetapi juga untuk menegaskan bahwa kebebasan pers tidak bisa ditawar, dan etika komunikasi pejabat publik adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Kita berhak menuntut bukan hanya kecerdasan dari pejabat negara, tetapi juga keluhuran budi. []

*Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unes Padang