Oleh: Sumardi, S.E., Ak., M.Si., CA.*

Bro dan Sis, diberhentikan dari jabatan merupakan sesuatu banget bagi rekan-rekan Aparatur Sipil Negara (ASN). Semua rasa bercampur-aduk jadi satu. Sedih, malu, dan marah dengan sesama rekan ASN. Dengan bawahan apalagi, tetangga, bahkan keluarga. Semua mata seolah-olah tertuju kepada ASN yang diberhentikan dari jabatan. Salah dan dosa apa ya yang telah diperbuat?

Tentu ada teman yang berempati atas “musibah” itu. Namun, tidak jarang juga ada anak buah yang bersyukur. Masyarakat dan teman-teman kantor pun kadang kala menambah runyam suasana dengan menjauhinya dari pergaulan sehari-hari. Lagu-lagu pop bersyair sedih pun seakan terputar secara otomatis ikut menambah suasana duka-lara tersebut. 

Jabatan yang disandang oleh ASN memang tidak hanya melekat pada pribadi pegawai yang bersangkutan. Namun, lebih dari itu juga “melekat” kepada anak, istri, orang tua, bahkan saudara atau keluarga besar ASN yang bersangkutan. Karena itu, tidak mengherankan jika pemberhentian atau istilah kerennya pe-nonjob-an seorang ASN juga mempunyai pengaruh terhadap keluarga besarnya.

Kedudukan ASN dalam suatu jabatan memberikan banyak keuntungan atau benefit tambahan bagi seorang ASN. Mulai dari tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri, kewenangan mengelola sumber daya aparatur, dan fasilitas rumah dinas serta kendaraan dinas. Tidak kalah pentingnya bahwa jabatan seorang ASN juga membawa kepada lingkungan pergaulan pada strata tertentu dan aktualisasi diri yang sering tidak dapat dinilai harganya. Hal ini tentu saja tidak mengherankan karena manusia selain mempunyai kebutuhan primer dan sekunder juga membutuhkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain.  

Pemberhentian ASN dari jabatan pada kenyataannya membawa konsekuensi secara ekonomi. Sebagai gambaran, seorang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah kabupaten/kota merupakan Pejabat Tinggi Pratama (eselon II b) memperoleh tunjangan jabatan sejumlah Rp2.250.000, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing, dan kendaraan dinas roda empat. Selain itu, seorang Kepala OPD juga bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan jumlah  tertentu serta wewenang yang didistribusikan melalui ketentuan perundang-undangan. Nah, begitu seorang ASN diberhentikan dari JPT Pratama, maka hilanglah sumber-sumber ekonomi tersebut, baik berupa uang, fasilitas, dan kewenangan yang dimilikinya. Kehilangan tersebut tentu saja membuat seorang ASN layaknya seorang petinju mendapatkan pukulan uppercut atau jab mematikan dari musuh sehingga jatuh terhuyung mencium kanvas. 

Pemberhentian ASN dari jabatan tanpa alasan yang jelas juga mengakibatkan mantan pejabat tersebut terkucil dari pergaulan dari masyarakat, baik sesama ASN maupun masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Teman-teman sesama ASN lainnya, bahkan anak buah atau staf yang dulu dibawahinya berusaha menjauh karena khawatir dianggap oleh “orang-orangnya Kepala Daerah” sebagai anggota kelompoknya sehingga dapat merugikan karier pegawai yang bersangkutan.

Dalam kondisi demikian, tepatlah jika dikatakan “sudah jatuh tertimpa tangga”. Sudah kehilangan jabatan, masih juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu sebagai kawan-kawannya, atau bahkan menjadi anak buahnya. Dalam pergaulan di masyarakat juga telah banyak bukti betapa mantan pejabat sudah tidak dianggap lagi ketika hadir dalam perhelatan dan pergaulan sosial lainnya. Sebagai akibat dari “penderitaan” tersebut, tidak sedikit ASN yang diberhentikan dari jabatannya tersebut mengalami sakit, baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan pengamatan penulis, gejala banyaknya ASN di daerah yang diberhentikan dari jabatannya adalah setelah adanya pemberlakuan pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkadasung). Secara empiris, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan Pilkada membutuhkan biaya yang sangat banyak, baik bagi pemerintah maupun Calon Kepala Daerah. Bagi pemerintah, biaya Pilkada merupakan biaya yang harus ditanggung antara lain untuk melakukan biaya pencacahan atau penghitungan penduduk yang mempunyai hak pilih, sosialisasi pelaksanaan Pilkda, pengadaan kotak suara, dan surat suara. Selain itu, honor untuk Panitia Pelaksanaan Pilkada di TPS, honor Pengawas Pilkada, biaya pengamanan dan biaya lain yang tidak kalah besarnya. Calon Kepala Daerah juga harus merogoh kantong begitu dalam untuk penyiapan pencalonannya. Biaya-biaya untuk melakukan pendekatan ke partai politik, pendekatan kepada konstituen, biaya kampanye, dan honor tim sukses  merupakan berbagai jenis biaya yang harus disediakan oleh Calon Kepala Daerah.

Dana yang sangat besar untuk biaya pencalonan Kepala Daerah tersebut biasanya disiapkan oleh calon jauh-jauh hari sebelumnya. Namun, bukan tidak mungkin dana tersebut diperoleh dari menjual aset, atau bahkan berasal dari utang ke berbagai pihak. Karena itu, setelah perhelatan Pilkada selesai dan Calon Kepala Daerah dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), maka pelantikan sebagai Kepala Daerah tinggal menunggu hari yang baik. Begitu Calon Kepala Daerah dilantik, maka dia merupakan Kepala Daerah sekaligus sebagai Pejabat Negara yang sah dengan semua atribut kekuasaan dan wewenang yang melekat pada dirinya. Nah, termasuk di dalamnya wewenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pengangkatan dalam jabatan-jabatan strategis tertentu selain pertimbangan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi juga sering diwarnai perlakuan “balas dendam” dan “balas jasa”. Bahkan, tidak sedikit opini yang berkembang di masyarakat bahwa dalam pengangkatan ASN pada suatu jabatan tertentu yang dilakukan oleh Kepala Daerah diduga terjadi “jual-beli jabatan”.  Riset yang membuktikan korelasi antara dampak Pilkada dengan jual beli jabatan ini memang belum banyak dilakukan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kasus yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum membuktikan hal tersebut. Bahkan, dari kasus yang terjadi di lapangan, pemberhentian terhadap ASN dari jabatan digunakan untuk membuka slot agar bisa “dijual” kepada ASN yang berminat menduduki jabatan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa jabatan strategis tertentu yang dijadikan sebagai target untuk dijual kepada ASN melalui rotasi atau mutase pegawai. 

Terkait dengan pemberhentian ASN dari jabatannya merupakan wewenang penuh seorang Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menyatakan bahwa Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN. Wewenang tersebut selanjutnya didelegasikan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga, Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakannya, kecuali untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, dan Jabatan Fungsional Utama. Jadi jelas dan terang bahwa seorang Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) juga mempunyai wewenang untuk memberhentikan seorang ASN dari jabatannya berdasarkan mandat yang secara undang-undang diberikan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN.

Regulasi

Kewenangan yang dimiliki seorang Kepala Daerah untuk 3M (mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan) ASN disebut sebagai kewenangan Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam menggunakan wewenang 3M tersebut, seorang Kepala Daerah wajib hukumnya mengikuti prosedur yang dimuat dalam ketentuan perundang-undangan terkait. Produk sebuah wewenang dalam hal ini adalah berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara. Karena itu, dalam menetapkan sebuah keputusan, seorang Kepala Daerah dilarang berbuat sewenang-wenang, dilarang melebihi kewenangan dan juga dilarang untuk mencampur-adukkan kewenangan.

Sebuah Keputusan Pemberhentian seorang ASN dari jabatannya harus memenuhi 3 (tiga) komponen penting, yaitu: 1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; 2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan 3) substansinya sesuai dengan obyek keputusan (ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Tiga persyaratan tersebut berlaku dan harus dipenuhi secara keseluruhan atau akumulatif, bukan persyaratan yang sifatnya pilihan atau opsi.

Secara prinsip, ASN yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, dan Pratama) dapat diberhentikan dari jabatannya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 144 yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan dari JPT jika: 1) mengundurkan diri dari Jabatan; 2) diberhentikan sebagai PNS; 3) diberhentikan sementara sebagai PNS; 4) menjalani cuti di luar tanggungan negara; 5) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 6) ditugaskan secara penuh di luar JPT; 7) terjadi penataan organisasi; atau 8) tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Adapun untuk jabatan Administrator (Jabatan Administrasi/eselon III dan Jabatan Pengawas/Eselon IV), masalah pembebasan dari jabatan struktural diatur melalui ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa diberhentikan dari Jabatan Administrasi (JA) jika: 1) mengundurkan diri dari Jabatan; 2) diberhentikan sementara sebagai PNS; 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara; 4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 5) ditugaskan secara penuh di luar JA; dan 6) tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Simpulan

Pada prinsipnya, pemberhentian ASN dari jabatannya adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yaitu Menteri, Kepala LPNK, Sekjen, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun demikian, dalam melakukan pemberhentian tersebut semestinya mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan yang ada dan terdapat argumentasi hukum yang membenarkannya. Pemberhentian ASN dari jabatan yang mengabaikan ketentuan di bidangnya masing-masing merupakan tindakan sewenang-wenang. []  

*Penulis adalah pegawai BPKP dalam penugasan sebagai Asisten Komisioner KASN RI.

(Visited 49 times, 1 visits today)

By Sumardi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: