Oleh: Sumardi

Kisah nyata ini terjadi belum terlalu lama. Pada hari Selasa pagi itu penulis kedatangan tamu seorang pejabat tinggi Sekretaris Daerah dari Kabupaten X yang merupakan Kabupaten yang terletak di ujung timur negeri ini. Kedatangan Sekretaris Daerah tersebut bagi penulis adalah hal biasa seperti tamu-tamu yang lain. Mereka  menganggap kantor kami sebagai “rumah mereka” ketika terjadi permasalahan atau konflik diantara pejabat PNS atau antara Kepala Daerah dengan PNS yang dibawahinya. Penulispun menyambut baik mereka dan mendengar apa saja yang menjadi keluhan dan harapan mereka sepanjang masih dalam batas-batas kewenangan kami. Merekapun menyatakan senang dengan berdirinya lembaga non struktural baru ini yang antara lain fungsinya melindungi kepentingan PNS ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).     

Sekretaris Daerah itu menyampaikan dengan runtut kondisi yang dialaminya saat ini yaitu diperlakukan tidak adil oleh Bupati X. Perlakuan tidak adil tersebut mulai dari tidak difungsikannya sebagai Sekretaris Daerah walaupun secara formal tidak diberhentikan dari jabatan  Sekretaris Daerah,  tugas sehari-hari dikerjakan oleh pejabat lain, tidak boleh memimpin apel pagi sampai dituduh telah bermain politik yaitu melakukan penggalangan massa. Sekretaris Daerah juga menyampaikan argumentasinya bahwa dia memang dekat dengan segala lapisan masyarakat di Kabupaten itu. Berbaur dan melakukan acara sekedar makan bersama masyarakat telah dilakukannya sejak lama. Ketika ditunjuk sebagai caretaker Bupati mengisi kekosongan pejabat definitif kebiasaan itupun sering dilakukannya termasuk berbaur dan berbagi dengan para narapidana ketika Sekretaris Daerah itu merayakan ulang tahun bersama istrinya. Kedekatan Sekretaris Daerah dengan semua komponen masyarakat termasuk organisasi keagamaan walaupun keyakinannya berbeda juga terjalin sangat erat. Nah, kondisi inilah yang membuat Bupati X merasa mulai tersaingi popularitasnya dan munuduh Sekretaris Daerah telah memulai kampanye untuk perhelatan Pilkada berikutnya.     

Selesai penulis menerima Sekretaris Daerah Kabupaten X, tidak lama kemudian Bupati datang menemui penulis untuk menyampaikan alasan “penonaktifan” Sekretaris Daerah. Sebuah kejadian luar biasa yang belum pernah saya temui selama hampir tiga puluh tahun  berkarir sebagai seorang PNS mengalami kejadian ini.  Pada hari yang sama hanya berselang waktu beberapa jam dua elite sebuah Pemerintah Daerah saling berseteru dan mengadukan sebuah permasalahan ke kantor kami. Bupati X dengan perawakan besar tersebut berseragam lengkap sebagai Kepala Daerah ditambah tanda jabatan “jengkol-nya” menampakan aura kuat sebagai seorang Pemimpin di sebuah Kabupaten. Ditambah lagi pemandangan yang tidak lazim sebagai seorang elit pimpinan. Kalung emas besar melingkar di lehernya, gelang emas besar juga menghias kedua tangannya, dan di semua jari-jarinya juga tidak lupa dihias dengan cincin emas. Ya saya yakin itu emas dan membuatku menjadi gemas melihat pemandangan yang bagiku tidak lazim. “Layaknya toko emas berjalan”, gumamku dalam hati.

Sang Bupati X menceritakan kepada penulis secara panjang lebar alasan mengapa Sekretaris Daerah tidak lagi diberikan tugas-tugas sesuai dengan jabatannya. Bagi Bupati X tindakan Sekretaris Daerah melakukan penggalangan masa dan mulai melakukan politik praktis adalah tindakan berbahaya dan dapat memecah belah persatuan yang sudah terbina dengan baik selama ini. Menurut Bupati karena Sekretaris Daerah sering turun ke lapangan maka pekerjaan utama selaku Sekretaris Daerah banyak yang terbengkelai. Atas dasar kondisi itulah Bupati X mengambil tindakan “menonaktifkan” Sekretaris Daerah walaupun tidak benar-benar memberhentikan dari jabatannya. “Kalaupun ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dapat dilakukan nanti sesuai dengan tahapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)” demikian Bupati mengakhiri penjelasannya. Merekapun akhirnya pulang kembali ke daerah asal dan satu pesawat namun tanpa saling bertegur sapa. Sebuah pemandangan yang tidak bagus bagi rakyat di Kabupaten X. Pemandangan lucu layaknya perseteruan anak-anak yang sedang bermain. Sama saja mereka dan menggemaskan…….     

UKU, 17 Juni 2021

Penulis: PNS di Jakarta

(Visited 22 times, 1 visits today)

By Sumardi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *