Oleh : Ruslan Ismail Mage*
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam, demikian judul berita kompas.id edisi 31 Januari 2023. Menurut laporan media ini Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 tercatat dengan skor 34 dan berada di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini memburuk empat poin dari tahun 2021 yang berada pada skor 38. Mengutip data Transparency International Indonesia, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Penurunan tertajam terjadi pada indikator korupsi sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku suap, serta suap untuk izin ekspor-impor.
Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia itu terjadi walaupun KPK sudah memenjarakan hampir setengah kepala daerah dan beberapa politisi di parlemen. Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak membuat gentar para pejabat yang sudah terlanjur bermental korup untuk tidak memainkan anggaran negara. Kalau mencermati beberapa kasus korupsi yang dialami pengelola negara selama ini, dapat disimpulkan ada dua penyebab utamanya. Pertama, dari internal dengan penyalahgunaan anggaran negara. Kedua, dari eksternal dengan menerima suap atau sogokan dari pihak swasta yang menginginkan proyek.
Sesungguhnya salah satu akar utama korupsi adalah, “Suap atau sogok menyogok dalam mendapatkan pekerjaan, jabatan, atau proyek. Dengan menggunakan analogi akar, korupsi itu bisa diilustrasikan sebagai pohon rimbun yang ditunjang akar tunggang yang kuat dan akar serabut yang menjalar ke mana-mana dalam tanah. Salah satu fungsi akar adalah menguatkan atau memperkokoh batang. Jadi selama akarnya kuat, walaupun batangnya di tebang berkali-kali akan tetap tumbuh dan berdaun lebat.
Kalau analogi ini dideskripsikan lebih jauh, dapat dikatakan pohon korupsi di Indonesia akan tetap tumbuh berdaun lebat dan rimbun karena selama ini hanya memangkas tangkainya atau hanya sekali-kali menebang batangnya, bukan mencabut atau membakar akar tunggang dan akar serabutnya. Akar tunggang adalah akar pohon yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Sementara akar serabut adalah sejumlah akar yang terdapat pada pangkal pohon yang memanjang.
Lalu apa akar tunggang dari pohon korupsi Indonesia? Akar tunggangnya adalah “suap dalam mendapatkan pekerjaan dan jabatan, atau sogok menyogok dalam mendapatkan proyek”. Selama masih ada suap atau sogok menyogok dalam mendapatkan pekerjaan dan jabatan, atau proyek, selama itu korupsi akan tumbuh mekar di Indonesia. Karena hampir bisa dipastikan, orang yang menyuap dalam mendapatkan pekerjaan atau jabatan, atau menerima sogokan memperlancar proyek adalah bermental korup, sehingga ketika ada kesempatan didapat bisa memainkan anggaran.
Jadi kalau ingin mengurangi korupsi di Indonesia mestinya ada regulasi yang mengatur suap dan sogok menyogok dalam mendapatkan pekerjaan atau jabatan lebih berat hukumannya dibandingkan korupsi itu sendiri. Sementara kalau ingin menghilangkan suap atau sogok menyogok, nampaknya negara perlu memikirkan pembentukan lembaga mitra KPK dengan nama KAS (Komisi Anti Suap/Sogok). Tugas utama KAS adalah menangkap pimpinan yang terbukti menerima suap atau sogokan dari pihak manapun, mendiskualifikasi kandidat kepala daerah yang terbukti menyogok partai menjadi kendaraan politiknya. Mencabut mandat semua SKPD yang terbukti menyogok jabatannya. Intinya semua jabatan hasil sogokan di instansi pemerintahan, kepolisian dan militer harus dihentikan kalau ingin melihat Indonesia bersih dari korupsi.
Menuju perubahan, saatnya bersatu membunuh pohon korupsi Indonesia dengan membakar atau mencabut akar tunggangnya bernama “suap atau sogok menyogok”. Terlebih ajaran agama Islam mengatakan, “Memberi sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ataupun jabatan, maka hukumnya adalah haram bagi pemberi maupun penerima suap”.
Otoritas Bukan untuk Dirupiahkan
Praktik sogok menyogok hampir dijumpai oleh semua pimpinan daerah di lingkungan pemerintahannya, tidak terkecuali Anies Rasyid Baswedan. Kebijakannya menghentikan proses reklamasi pantai utara Jakarta karena dianggap menyalahi beberapa prosedur dan berdampak negatif bagi lingkungan dan nelayan di sekitar teluk Jakarta, adalah salah satu langkah mendisiplinkan bangunan harus sesuai ketentuan dan aturan.
Dalam proses mendisiplikan setiap proyek untuk tunduk mematuhi aturan itu, tidak jarang menemukan situasi yang menggoda integritas dan moralitasnya sebagai seorang pemimpin. Menurut Anies ada perusahaan yang berusaha memberi Pemerintah DKI sekitar Rp 500 miliar dalam bentuk bangunan-bangunan agar proyeknya bisa berjalan. Tanpa menyebut proyek apa, tetapi bisa dibayangkan, kalau memberinya saja 500 miliar berarti proyek ini adalah raksasa.
Menyadari suap atau sogok menyogok sebagai akar korupsi, dan selalu menjadi bayangan yang mengikuti seorang pemimpin ditingkatan manapun, Anies mengirim pesan kepada siapa pun dengan tegas mengatakan, “Jangan pernah coba-coba rupiahkan otoritas ini. Otoritas ini tidak untuk dirupiahkan, dan saya tidak ada rencana berkompromi dengan rupiah. Berapa pun besarnya ukuran anda bila tidak taat aturan saya akan hadapi dan disiplinkan. Saya diberi amanah oleh rakyat untuk tidak gentar melawan kekuatan uang”. Anies mengirim pesan ini untuk membuat bisnis di Jakarta dan Indonesia sesuai dengan ketentuan dan aturan.
Sikap ketegasan Anies terhadap penolakan segala bentuk perilaku yang terindikasi suap atau sogok menyogok ini adalah salah satu jejak yang cukup menjelaskan Anies anti korupsi. Jejak lain bisa ditelusuri sejak menjadi rektor termuda di Indonesia tahun 2007 yang membuat gebrakan dengan memasukkan mata kuliah “Anti Korupsi” sebagai mata kuliah dasar umum (MKDU) yang wajib bagi seluruh mahasiswa di Universitas Paramadina Jakarta. Menurut Anies, inilah satu-satunya universitas di dunia yang memasukkan mata kuliah anti korupsi yang wajib bagi mahasiswa.
Jejak berikutnya tahun 2009 ketika anggota KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rinto terlibat kasus hukum yang bisa mempengaruhi proses pemberantasan korupsi di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi fakta dan Proses Hukum atas Kasus Candra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Tim verifikasi ini kemudian disebut Tim 8 yang beranggotakan 8 tokoh intelektual Indonesia. Salah seorang diantaranya tokoh yang dipercaya memiliki integritas tinggi itu adalah Anies Rasyid Baswedan.
Jejak berikutnya ketika tahun 2013 disinyalir ada pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan pembocoran draf spirindik (Surat Perintah Penyidikan), dibutuhkan sebuah Komite Etik yang akan bertugas melakukan pemeriksaan. Komite Etik dibentuk untuk memberi sanksi pimpinan KPK yang diketahui melakukan pelanggaran kode etik. Anies Rasyid Baswedan sebagai Rektor Universitas Paramadina waktu itu dipercaya menjadi Ketua Komite Etik KPK yang beranggotakan unsur internal dan eksternal KPK.
Jejak lainnya, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies membentuk KPK internal provinsi yang bertugas mengawasi seluruh proses yang berkaitan anggaran dan penyalahgunaan wewenang jabatan. Sepanjang sejarah KPK, Anies satu-satunya pimpinan daerah yang membentuk KPK internal untuk mencegah terjadinya korupsi di Pemerintahan DKI Jakarta.
Beberapa jejak anti korupsi di atas, lebih dari cukup untuk mengatakan Anies bersih dari korupsi setiap menjalankan jabatan kepemimpinannya. Sikap anti korupsi Anies sudah menjadi karakter sehingga dalam kondisi apa pun tidak akan pernah goyah oleh godaan. Ini yang disebut menjalankan kepemimpinan dalam segala tingkatan itu tidak susah, karena sudah ada semua juknis dan juklaknya, yang susah itu adalah melawan godaan. Anies konsisten melawan godaan untuk mempertahankan integritas dan moralitasnya sebagai pemimpin anti korupsi. Jadi super aneh kalau KPK memaksakan untuk menjerat Anies dengan kasus korupsi.
*Inspirator dan penggerak, penulis buku-buku motivasi dan politik.