Oleh: Ruslan Ismail Mage*
Di era yang semakin terhubung ini, dunia bergerak menuju homogenisasi budaya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap sudut bumi, termasuk dapur-dapur rumah tangga di pedesaan Indonesia, kini terbuka terhadap arus deras informasi, produk, dan gaya hidup yang datang dari negara-negara maju. Namun, gelombang globalisasi ini bukan sekadar peluang, melainkan juga ancaman serius. Seperti tsunami yang tak pandang bulu, ia mengancam memporak-porandakan budaya lokal, menggantikan keunikan tradisi leluhur dengan identitas baru yang dikemas dalam kilau budaya asing. Bagi Indonesia, negara yang kaya akan keragaman budaya, gelombang ini bukan hanya tantangan, tetapi ancaman terhadap keberlanjutan jati diri bangsa.
Gelombang Globalisasi dan Ancaman Budaya Lokal
Buku “Megatrends 2000” karya John Naisbitt dan Patricia Aburdene, yang pertama kali diterbitkan pada 1990, telah menjadi semacam “pedoman lapangan” bagi mereka yang ingin memahami pergerakan besar dunia. Buku ini mencoba membaca dan memprediksi langkah-langkah raksasa bernama imperialisme dalam menguasai masa depan. Melalui serangkaian analisis, Naisbitt dan Aburdene memperkenalkan sepuluh kekuatan besar yang akan mengubah wajah dunia di abad ke-21, menyentuh setiap aspek kehidupan manusia dengan cara yang mendalam dan tak terelakkan.
Salah satu kekuatan yang relevan dengan diskusi tentang perubahan budaya adalah fenomena munculnya gaya hidup global dan nasionalisme kultural. Kekuatan ini, sebagaimana dijelaskan dalam “Megatrends 2000” merupakan konsekuensi langsung dari arus globalisasi yang semakin masif. Pergeseran ini dimulai dengan lonjakan dalam perdagangan internasional, kemajuan pesat dalam teknologi televisi, dan meningkatnya mobilitas manusia melalui perjalanan lintas negara. Media film dan televisi saat itu menjadi agen globalisasi yang paling efektif, menyebarkan citra seragam ke setiap sudut dunia—menyatukan pandangan budaya melalui apa yang disebut Naisbitt sebagai “desa global.”
Di era tersebut, batas-batas negara mulai kehilangan relevansinya. Dunia dirancang untuk menjadi pasar global yang terbuka, di mana informasi dari luar terus mengalir dan melakukan intervensi, bahkan hingga ke ruang dapur rumah tangga. Budaya lokal yang dulunya kuat mulai terkikis sedikit demi sedikit oleh serbuan gaya hidup global yang hadir melalui layar kaca. Namun, Naisbitt dan Aburdene belum mampu membayangkan loncatan lebih besar yang akan terjadi pada dekade-dekade berikutnya, yakni revolusi internet dan munculnya telepon pintar, yang kini menjadi simbol era digital.
Sekitar 24 tahun setelah buku ini terbit, kehadiran teknologi internet mengubah segalanya. Globalisasi yang sebelumnya didorong oleh televisi kini semakin dahsyat melalui internet. Informasi mengalir tanpa henti, memungkinkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China untuk menancapkan hegemoni budaya mereka dengan jauh lebih kuat. Produk-produk budaya, seperti musik, film, hingga tren gaya hidup, dengan mudahnya melintasi batas geografis dan menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Gelombang globalisasi ini bagaikan tsunami yang tak terbendung, mengguncang identitas nasional hingga ke akarnya. Dalam konteks ini, nasionalisme budaya mulai terancam. Jika tidak ada proteksi yang memadai, nilai-nilai budaya lokal akan tersapu bersih, meninggalkan generasi muda yang tercerabut dari akar tradisinya. Dalam skenario yang paling mengkhawatirkan, nasionalisme sebuah bangsa dapat “dihancurkan” tanpa perlu intervensi fisik, hanya melalui serangan informasi yang massif dan terstruktur.
Dalam kajian ilmu komunikasi, fenomena ini sering dijelaskan melalui “teori peluru” (hypodermic needle theory). Teori ini menggambarkan bagaimana media massa dapat dengan cepat “menembak” pesan yang kuat dan langsung memengaruhi individu. Di era digital ini, teori peluru semakin relevan. Negara-negara maju dengan dominasi di sektor informasi mampu memengaruhi pola pikir masyarakat negara berkembang tanpa hambatan berarti. Informasi terus-menerus disuntikkan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa.
Situasi ini mengingatkan kita pada pernyataan Niccolò Machiavelli yang pernah mengatakan, “Saya lebih memilih berhadapan dengan seribu pasukan musuh daripada seorang wartawan.” Pernyataan ini menyoroti betapa berbahayanya pengaruh informasi dalam mengubah persepsi dan keyakinan. Jika media massa dapat menciptakan opini dan mengontrol narasi, maka tak heran jika hegemoni informasi dari negara-negara maju menjadi senjata paling ampuh dalam imperialisme modern.
Sebagai contoh nyata, dominasi platform digital global seperti Google, Facebook, Instagram, dan TikTok, yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, telah membawa gelombang besar gaya hidup global ke Indonesia. Sebuah laporan dari Hootsuite dan We Are Social (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% populasi Indonesia menghabiskan rata-rata tiga jam sehari di media sosial. Melalui platform-platform ini, masyarakat Indonesia—terutama generasi muda—terpapar budaya luar secara masif, mulai dari tren fesyen, makanan, hingga cara berpikir.
Kondisi ini membuat Indonesia rentan kehilangan identitas budaya lokalnya. Jika tidak ada intervensi yang memadai, ancaman ini akan terus menggerus budaya lokal, meninggalkan bangsa ini dengan identitas yang semakin mengabur. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan budaya, tetapi juga menciptakan masyarakat yang tercerabut dari nilai-nilai tradisionalnya.
Ancaman Imperialisme Budaya dan Masa Depan Identitas Lokal
Efek dari serangan informasi yang dilancarkan oleh negara-negara maju tidak dapat dipandang sebelah mata. Fenomena ini kemudian melahirkan teori yang dikenal dengan istilah *”imperialisme budaya”, sebuah ancaman besar bagi keberlangsungan budaya lokal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herb Schiller pada tahun 1973 dalam karyanya yang berjudul Communication and Cultural Domination. Schiller secara tajam mengungkap bagaimana dominasi media massa yang dikuasai oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, membentuk hegemoni global yang secara perlahan-lahan menggerus budaya lokal negara-negara berkembang.
Mengutip penjelasan dari Kompas.com, teori imperialisme budaya menjelaskan bagaimana negara-negara Barat mendominasi seluruh jaringan media massa di dunia, baik dari segi isi, penyajian, maupun pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat. Yang menarik, negara-negara berkembang sering kali menjadikan produk budaya Barat sebagai acuan atau panutan. Proses imitasi ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, seperti pengemasan konten dan visualisasi, tetapi juga turut menyerap nilai-nilai yang secara tidak langsung menggusur identitas budaya lokal. Hegemoni ini begitu kuat hingga menciptakan perubahan sosial yang sulit dibendung.
Di Indonesia, efek imperialisme budaya sangat terasa, terutama dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Budaya Barat, yang didorong oleh dominasi media global, sering kali dipandang lebih modern dan progresif, sehingga dianggap lebih layak ditiru dibandingkan nilai-nilai tradisional lokal. Dalam dunia hiburan, misalnya, tontonan seperti film Hollywood dan serial televisi Barat menjadi konsumsi harian masyarakat Indonesia. Gaya hidup, busana, hingga pola pikir yang ditampilkan dalam media tersebut dengan cepat diadopsi, menggantikan nilai-nilai lokal yang dulunya menjadi identitas kuat bangsa.
Ancaman ini tidak hanya menyentuh aspek permukaan budaya, tetapi juga akar-akarnya. Budaya lokal yang merupakan hasil seni, tradisi, pola pikir, hingga hukum adat, perlahan terpinggirkan. Padahal, budaya lokal adalah warisan leluhur yang menjadi pondasi bagi identitas nasional. Misalnya, dalam seni tradisional seperti tari-tarian daerah atau musik tradisional, perhatian generasi muda mulai berkurang. Banyak anak muda yang lebih mengenal musik pop Barat dibandingkan gamelan atau angklung. Tren ini mencerminkan perubahan besar dalam pola konsumsi budaya di Indonesia yang semakin terfokus pada produk budaya asing.
Lalu, apa yang terjadi jika generasi muda mulai melupakan identitas daerah dan bangsanya? Jawabannya adalah kehidupan yang laksana “buih di tengah lautan”, yang pasrah diombang-ambingkan oleh gelombang globalisasi tanpa arah yang jelas. Jika kondisi ini dibiarkan, generasi mendatang akan menjadi individu yang tercerabut dari akar budayanya, kehilangan pijakan dan identitas sebagai bangsa. Sebelum situasi ini menjadi lebih buruk—bagaikan tsunami yang menghancurkan segalanya—diperlukan upaya untuk melawan gelombang globalisasi dengan memperkuat kembali budaya lokal.
Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Proteksi budaya lokal membutuhkan aktor-aktor kunci yang berperan secara strategis. Salah satu pihak yang seharusnya berdiri di garis terdepan dalam menjaga budaya lokal adalah pemimpin daerah. Sayangnya, pemimpin daerah sering kali terjebak dalam dinamika politik yang jauh dari kepentingan pelestarian budaya. Sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sering kali diwarnai oleh praktik transaksional semakin memperumit situasi. Pemimpin daerah yang terpilih melalui mekanisme transaksional cenderung lebih fokus pada pemburuan rente ekonomi dibandingkan merancang kebijakan sistematis untuk melestarikan budaya lokal.
Contoh nyata dari kegagalan kepemimpinan dalam melindungi budaya lokal terlihat pada minimnya perhatian terhadap keberlangsungan upacara adat dan tradisi lokal. Di beberapa daerah, festival-festival tradisional yang dulunya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kini mulai kehilangan makna dan peserta. Anggaran untuk kegiatan budaya sering kali dialokasikan untuk proyek-proyek yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Padahal, nilai-nilai budaya lokal adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya.
Situasi ini membuat para pemerhati budaya semakin cemas. Bagaimana budaya lokal bisa dilestarikan jika para pemimpin daerah lebih sibuk mencari keuntungan ekonomi jangka pendek? Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan aset budaya yang tidak hanya menjadi warisan lokal, tetapi juga merupakan bagian dari identitas global sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman.
Penting bagi setiap elemen bangsa untuk menyadari bahwa perjuangan melawan imperialisme budaya bukanlah tugas satu atau dua pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk merumuskan strategi yang dapat melindungi budaya lokal dari ancaman globalisasi. Sebab, jika budaya lokal hilang, maka Indonesia tidak hanya kehilangan identitasnya, tetapi juga masa depannya sebagai bangsa yang berdaulat. []
*Akademisi, penulis buku-buku politik, demokrasi, dan kepemimpinan.