Oleh: Sumardi

Tidak dapat disangkal bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah juga memegang peran penting sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sebagai seorang PPK Bupati mempunyai wewenang besar dalam mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN kecuali untuk pejabat fungsional tingkat Utama dan Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Namun demikian  alih-alih seorang Bupati di Kabupaten X tersebut melakukan penataan sumber daya aparatur malah sebaliknya mengacak-acak bangunan birokrasi yang sesungguhnya sudah cukup baik untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.       

Sejak Awal memimpin Pemerintah Kabupaten X, Bupati tidak membangun hubungan harmonis dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) mulai dari Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), dan Komandan Distrik Militer (Dandim) dan lainnya. Hubungan yang seharusnya berjalan secara kondusif dan harmonis tidak pernah terjadi dan terbangun pada saat itu. Demikian juga hubungan Bupati dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku mitra kerja juga tidak berlangsung secara baik terbukti selama lima tahun memimpin hanya sekali mempunyai Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) yang disyahkan melalui Peraturan Daerah. Pelaksanaan anggaran dari tahun ke tahun menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Demikian halnya dengan susunan organisasi perangkat daerah (OPD) sering diubah sesuai dengan kemauan Bupati  dan kurang mempertimbangkan azas-azas yang lazim dan patut pada sebuah organisasi pemerintahan. Terdapat susunan organisasi perangkat daerah yang belum mendapatkan pengesahan dari Lembaga yang lebih tinggi namun demikian Bupati nekad melakukan pengisian pada jabatan pada organisasi tersebut. Kondisi ini menimbulkan kegoncangan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak ada kepastian status hukum bagi pejabat yang diangkat dalam sebuah jabatan. Pergantian pejabat dilakukan hanya dalam hitungan bulan. Demosi tanpa sebab dan argumentasi yang jelas seolah pemandangan yang biasa. ASN yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi tidak memperoleh rekomendasi dari Lembaga Pengawas independen. Satu jabatan diisi oleh lebih dari satu ASN sehingga mengakibatkan kebingungan bagi masyarakat. Kondisi ini sebuah bukti carut-marutnya birokrasi di Pemerintah Kabupaten X.        

Carut-marutnya birokrasi tersebut tentu saja berdampak besar terhadap sektor-sektor lainnya seperti terbelahnya ASN dalam kelompok-kelompok tertentu, pelayanan masyarakat terganggu, kebingungan masyarakat ketika berurusan dengan Pejabat birokrasi. Semua itu akhirnya bermuara kepada kemunduran kehidupan sektor perekonomian, sosial kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten X. Suatu kondisi miris yang tentu saja tidak perlu terjadi jika Kepala Daerah faham tugas dan fungsinya. Kepala Daerah wajib hukumnya untuk menjaga hubungan baik antar komponen pimpinan daerah, menjaga dan membangun birokrasi yang handal sehingga sehingga ujungnya adalah ketertiban masyarakat dan kesejahteraan dapat semakin meningkat secara signifikan.

Untuk kesekian kalinya ada suguhan pemandangan yang miris bagi kita semua. Ini sekaligus sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa setiap Kepala Daerah sudah seharusnya taat azas dan taat hukum dalam mengelola pemerintahan. Bupati sebagai Kepala Daerah yang juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian seharusnya tidak mengacak-acak birokrasi agar para ASN dapat bekerja dengan tenang dan penuh dengan kepastian. Birokrasi secara prinsip merupakan kaum intelektual  dan terdidik yang bekerja untuk mendukung siapapun Kepala Daerahnya. Kepala Daerahlah yang menetapkan kebijakan pembangunan di daerahnya sekaligus menetapkan visi dan misi lima tahun ke depan. ASN adalah motor penggerak sekaligus fasilitator untuk membangkitkan pembangunan di masyarakat. Jabatan Kepala Daerah sekaligus sebagai PPK hendaknya dapat membuat kemanfaatan untuk orang banyak bukan untuk pribadi, golongan dan kelompoknya saja. Jangan pernah berfikir dan bertindak menyimpang sehingga mengacaukan birokrasi di suatu daerah. Benarlah kalau dikatakan bahwa jika rakyat kuat maka pemerintahan juga akan kuat sebaliknya jika masyakat lemah maka pemerintahanpun juga akan lemah.     

Penulis : ASN di KASN Republik Indonesia

(Visited 9 times, 1 visits today)

By Sumardi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *