Keberhasilan implementasi demokrasi substansial sangat bergantung pada eksistensi pers yang merdeka, independen, dan bekerja profesional. Pers bukan hanya sekadar instrumen penyampai informasi. Namun, lebih dari itu pers adalah salah satu kanal utama bagi partisipasi dan agregasi kepentingan publik dalam kehidupan politik.

Di negara demokrasi yang berkembang dan terus terkonsolidasi seperti di indonesia, dimana pragmatisme politik terus menguat seperti kesalahan kebijakan, korupsi, politik identitas, oligarki, dan vetokrasi, pers menjadi kunci utama untuk melakukan koreksi melalui pemberitaan yang kritis, invesitigatif, dan berimbang.

Pers diharapkan mampu menjadi kekuatan dalam menciptakan opini publik yang kritis dan membangkitkan kesadaran politik masyarakat untuk melakukan perlawanan. Pers dapat menciptakan kebisingan politik lewat kemampuan manajemen isu sehingga dapat menjadi penekan terhadap praktek penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai representasi demokrasi, independensi pers menjadi sangat wajib. Berbeda dengan negara berwatak otoriatarinisme seperti Korea Utara dan Cina yang mampu secara ketat mengontrol arus informasi dan menguasai secara total pengelolaan media. Di negara demokrasi, pers/media memiliki peluang lebih untuk menunjukkan otonomi dan menjaga jarak dengan kekuasaan. Keadaan dimana tidak ada represi yang secara sah dilakukan negara seharusnya menjadikan pers bisa melakukan fungsi kontrol yang kritis pada pemerintah.

Di Indonesia, keberadaan media-media mainstream nan besar nyatanya dikuasai oleh konglomerasi yang gemar bermain politik praktis dan saat ini mayoritas terserap dalam kekuasaan. Status mereka sebagai oligarki ditengarai kuat membuat pemberitaan media tersebut kerap kali menjadi tidak berimbang dan sangat bias kepentingan politik. Bisa diibuktikan, partisan media begitu terlihat pada Pilpres 2014 dan 2019, dimana kualitas informasi yang timpang sangat terasa dan akibatnya juga semakin memperuncing polarisasi politik yang telah ada.

Kooptasi pemilik media yang telah memiliki preferensi politik tertentu atau bahkan telah duduk dalam kekuasaan memang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi objektivitas pers/media. Menghindarkan pengaruh mereka sebagai pemegang kuasa tertinggi adalah problem untuk kebebasan pers.

Oligarki sangat berkepentingan untuk memproduksi berita yang mendukung kepentinganya melalui tekanan terhadap wartawan. Akibatnya, media kerap kali absen dalam menyampaikan informasi yang objektif, berimbang, mendidik, dan berperspektif kritis. Akibatnya, tentu saja sangat buruk bagi kepentingan masyarakat karena memperoleh dan mencerna informasi yang tidak sehat dan akurat.
Maka, tidak mengagetkan jika tren ketidakpercayaan pada pers terus meningkat di Indonesia. Konfirmasi ini ditegaskan melalui rilis survei Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menunjukkan pers sebagai lembaga demokrasi dengan tingkat kepercayaan publik terendah selama Pemilu 2019. Ini adalah kritik keras buat pers/media di Indonesia yang terlalu partisan dan mulai meninggalkan muruahnya sebagai penjaga demokrasi.

Selanjutnya, buku ini begitu menarik untuk merefleksikan relasi pers dalam kehidupan demokrasi beserta problematika dan tantangannya. Penjelasan buku ini mengulas secara terperinci bagaimana idealnya pers memposisikan diri dalam aktivitas demokrasi dan juga menghadapi parasit akut bernama hoax dan buzzer. Dengan mengambil judul menggelitik “Pers Madu Racun Demokrasi”, kajian yang dilakukan ingin menegaskan kontribusi positif dan negatif yang diperankan pers dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Secara lebih sistematis dan mendalam, buku ini dibagi dalam beberapa bagian.

Bab pertama, melihat keberpihakan pers dalam peristiwa demokrasi penting di Indonesia, khususnya saat Pilpres 2014 dan 2019. Beberapa kongloremasi media seperti Abu Rizal Bakrie (Bakrie Group), Surya Paloh (Media Group), Erick Tohir (Mahaka Group), dan Hary Tanoesoedibjo (MNC Group) menjadikan media yang dikelola sebagai kendaraan politik. Profesi mereka sebagai tim sukses pasangan presiden tertentu mengakibatkan pemberitaan media yang dikuasai dikemas secara tendensius untuk memengaruhi persepsi publik agar berkeyakinan sama (mendukung). Ini memang menjadi dilema jika merujuk teori pers bebas.

Penafsiran ganda terjadi antara yang melihat keberpihakan media dalam politik praktis adalah pilihan yang wajar dan sah dan juga sebaliknya, menolak keras. Di indonesia keberpihakan media dalam politik bukan didasarkan atas kesamaan visi politik atau faktori ideologis kandidat seperti terjadi di Amerika Serikat, tetapi atas pragmatisme politik praktis sehingga wajar dikritik publik.

Bab kedua, posisi ideal pers dalam demokrasi. Pers berfungsi sebagai penyampai informasi yang berbasis fakta dan mengedukasi publik secara kritis. Karena itu, posisi partisan sangat wajib dihindari agar netralitas tetap terjaga. Jika tidak, justru pers dapat bertransformasi menjadi racun demokrasi karena produk jurnalistik pers yang dihasilkan menjadi tidak netral dan lebih mengakomodasi kepentingan politik pragmatis tertentu. Publik akhirnya tidak disuguhkan informasi yang sehat karena sering kali terjadi manipulasi/rekayasa/penghalusan informasi yang bertentangan dengan etika utama prinsip jurnalisme yakni kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Bab ketiga, kontribusi pers yang independen terhadap demokrasi. Makna positif ini terwujud jika pers mampu berdiri netral-tidak partisan atau terafiliasi dengan kelompok politik tertentu. Pers sebagai pilar keempat demokrasi lewat fungsi kontrol dan pengawasan yang dimiliki sangat penting dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia yang masih penuh banyak masalah.

Pers dapat mendorong partisipasi politik masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu dan pembuatan kebijakan publik yang menjadi salah satu jantung demokrasi. Di tengah situasi politik demokrasi yang dikuasai oligarki, pers dapat melakukan kritik pada kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan publik. Selanjutnya, dalam situasi era post truth seperti ini, dimana demokrasi elektoral (pemilu) dipenuhi kekacauan informasi, hoax, dan ujaran kebencian media dengan berspektif yang jernih dapat menjadi rujukan informasi yang benar dan menyatukan.

Bab keempat, melihat kontribusi nyata dan positif yang dilakukan media dalam demokrasi. Dengan mengambil tayangan ILC dan Mata Najwa sebagai karya jurnalistik berbasis talkshow menunjukan bagaimana media televisi melakukan fungsi kritis terhadap persoalan sosial dan politik di Indonesia. Meskipun beberapa kali melahirkan kontroversi, setidaknya kedua acara ini mampu menyediakan ruang publik bagi perdebatan masalah publik yang berimbang dan memiliki pengaruh sangat kuat dalam mempengaruhi opini publik.

Bab kelima, mengenai tentangan berat yang dihadapi oleh pers. Dalam pers ada kode etik jurnalisme yang secara ketat mengatur semua produk jurnalisme yang dihasilkan media. Di era disrupsi informasi, terjadi pergeseran sumber informasi dengan kemunculan citizen journalism sebagai alternatif sumber informasi. Sering kali citizen journalisme lebih cepat dalam mendistribusikan berita/informasi dibandingkan dengan media mainstream.

Citizen journalism memang menunjukan kebangkitan partisipasi warga. Namun, di sisi lain juga kerap mengancam proses demokrasi. Tidak jarang informasi yang disampaikan adalah hoax dan menyesatkan sehingga sering kali mengakibatkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Selain itu, media sosial juga menjadi ancaman selanjutnya dengan memfasilitasi banjir informasi yang penuh dengan misinformasi dan hoax. Pengalaman Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019 dimana media sosial menjadi pusat hoax yang menimbulkan misinformasi kepada masyarakat dan menajamkan polarisasi adalah pekerjaan berat selanjutnya bagi pers dalam mengedukasi publik.

Terakhir, buzzer yang saat ini menjadi industri politik baru begitu berbahaya karena secara sistematis dengan memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan YouTube sering kali berhasil merusak demokrasi.

Sering kali buzzer memproduksi dan menyebarluaskan hoax, melakukan politik fitnah, kampanye hitam, membunuh karakter, dan bentuk disinformasi lainya dalam penciptaan opini publik sehingga melemahkan demokrasi. Para pendengung politik ini sangat sulit dihentikan, salah satunya karena punya koneksi politik dengan kekuasaan sehingga terkesan dipelihara.

Berbagai ulasan dalam buku ini sebetulnya berangkat dari kepedulian pada masa depan pers yang sulit begerak leluasa. Fakta bahwa pers di Indonesia masih lekat dengan persoalan, khususnya terlalu dekat dengan kekuasaan dan sulitnya melawan persebaran hoax dan kehadiran buzzer adalah cerminan berharga untuk melakukan pembenahan.

Demokrasi yang dibangun melalui perjuangan panjang harus bergerak maju yang tentu saja harus didukung oleh profesionalisme pers. Diharapkan, buku ini dapat menstimulus kajian-kajian lanjutan sehingga cakrawala informasi tentang eksistensi pers lebih luas dan mendalam.

Selamat dan sukses kepada penulis yang telah berhasil menghadirkan karya buku ini. Semoga bermanfaat bagi kemajuan demokrasi, pers, dan tatanan politik di Indonesia.

Selamat Hari Pers Nasional, 9 Februari 2022.

Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

(Visited 37 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: