Dengan senang hati, saya memenuhi permintaan saudara Imran Duse untuk memberikan Kata Pengantar atas diterbitkannya buku “Paradigma Keterbukaan Informasi”, yang saat ini ada di tangan pembaca.

Saya bersyukur kehadirat Allah Swt karena penerbitan buku ini menunjukkan tradisi menulis senantiasa tetap tumbuh dan mewarnai perjalanan bangsa kita. Saya juga bersyukur karena kebiasaan menulis tetap dirawat saudara Imran Duse yang saya kenal sejak tahun 1990 ketika ia kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan mulai aktif menulis opini di surat kabar lokal serta ikut membantu kami di Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY hingga tahun 1998.

Tradisi menulis sesungguhnya menjadi bagian dari perjuangan kebangsaan kita. Sejarah mencatat para penggerak kebangkitan nasional adalah kaum terpelajar yang hampir semuanya memiliki kemampuan memanifestasikan gagasan dan pemikiran dalam bentuk tulisan secara bernas. Para pendiri bangsa juga lazim mempercakapkan ide-ide mereka dalam dialog terbuka yang elegan dan bermartabat, yang berkhidmat pada kemaslahatan bangsa.

Itu semua berlangsung ketika teknologi komunikasi dan informasi belum berkembang sedemikian pesat sebagaimana yang kita alami hari ini. Buku dan referensi lainnya masih sangat terbatas, dan berlangsung di bawah atmosfer perjuangan kemerdekaan.

Dengan modal sejarah tersebut, para elite bangsa kini semestinya lebih bijak dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Di usia 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, seyogianyalah kematangan dan kedewasaan dari setiap pihak dan golongan ditunjukkan untuk mengambil bagian dalam upaya membangun keadaban kehidupan berbangsa.

Dalam konteks itu, kehadiran buku “Paradigma Keterbukaan Informasi” menjadi terasa bermakna. Mengingat dewasa ini masih terdapat praktik-praktik koruptif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula, masih ada sejumlah elite negeri atau pejabat publik yang kurang transparan dalam mengelola kehidupan berbangsa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan kesungguhan kita sebagai bangsa untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan regulasi tersebut, maka semua badan publik diharuskan tidak saja memberikan akses dan layanan informasi publik secara terbuka, namun juga memberikan ruang bagi partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Melalui regulasi keterbukaan informasi publik, Indonesia memiliki standar yang objektif dan berlaku untuk seluruh badan publik yang ada. Para pejabat publik pun diwajibkan untuk senantiasa transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan publik. Ini akan menghindari adanya potensi bias, politisasi maupun juga kontroversi.

Implementasi keterbukaan informasi publik akan menjamin nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan amanah, perkataan akan sejalan dengan tindakan, adil tanpa diskriminasi, serta menjamin keberanian setiap warga untuk berperan aktif sehingga mencegah penyimpangan dan kemungkaran. Ini akan membentuk sikap dan perilaku yang taat aturan publik pada setiap warga, serta terjaminnya kebebasan setiap warga negara untuk berpikir, berbicara, dan berkreasi dalam bingkai keterbukaan informasi publik untuk kemajuan negara dan bangsa.

Iklim keterbukaan informasi publik juga sejalan dengan pemikiran tentang masyarakat berkemajuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban yang luhur. Di mana keadaban publik dibangun di atas prinsip transparansi dengan mengedepankan sikap hidup yang benar, baik, dan patut serta menjauhi perilaku yang salah, buruk, dan tidak patut. Setiap anggota masyarakat seyogianya hidup dalam tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi keterbukaan, pluralitas, toleransi, rasionalitas, persamaan, taat aturan, menghargai orang lain, menerima perubahan, serta menjamin kemerdekaan berpikir, berbicara, dan berkreasi dalam mencapai kemajuan.

Buku ini dibagi menjadi lima bagian dan memotret beragam peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagai kompilasi tulisan, maka tema yang diulas sangatlah beragam. Kendati pun sebagian terbesar tulisan mengambil tema keterbukaan informasi publik. Gaya penulisannya yang runtut dan tidak mudah menghakimi memperlihatkan adanya pandangan autentik dari setiap tulisan. Tulisan-tulisan tersebut sebelumnya tersebar diberbagai media massa cetak maupun online, seperti Republika Online, Suara Muhammadiyah, DetikNews, SKH Kaltim Post, Prokal.co.id, Nomorsatukaltim.com, Pinisi.co.id, PijarNews.com, dan sebagainya.

Bagian pertama menguraikan terjadinya perubahan paradigma dalam pengaturan keterbukaan informasi publik di tanah air. Kompleksitas dan masalah pelayanan informasi oleh badan publik disajikan dalam bagian ini. Juga diuraikan cara yang dapat ditempuh apabila pemohon informasi mendapatkan hambatan dalam memperoleh informasi publik, yakni dengan mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. Sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, saudara Imran Duse tentu saja memiliki otoritas membahas tema ini dan experience dalam penyelesaian sengketa informasi publik, khususnya yang terjadi di Kalimantan Timur.

Dalam bagian kedua disajikan tema keterbukaan informasi publik di masa pandemi COVID-19. Di bagian ini penulis memberikan perhatian terhadap langkah-langkah penanganan wabah COVID-19 dari sudut pandang keterbukaan informasi publik. Sebagai badan publik, pemerintah hendaknya senantiasa transparan dan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Sejumlah diskursus publik yang mengemuka di masa-masa awal pandemi juga tak luput dari perhatian penulis buku ini, seperti istilah kenormalan baru, keterbukaan data pasien, komunikasi publik penanganan COVID-19, dan soal larangan mudik.

Bagian ketiga membicarakan tentang peran kepemudaan dan perubahan sosial. Latar belakang dan pandangan kritis penulis sebagai mantan aktivis mahasiswa di era tahun 1990-an akan terasa di sejumlah tulisan pada bagian ini. Penulis mencermati kelahiran media baru (new media) telah ikut memengaruhi pola pengorganisasian gerakan mahasiswa saat ini. Media sosial pun dianggap telah menjadi “mesin kecanduan beracun” yang secara beruntun memuntahkan hoaks, gosip, dan disinformasi. Media sosial dengan mudah mengobarkan perpecahan identitas dan memungkinkan massa yang marah dimobilisasi lewat viralitas baru.

Di bagian keempat, penulis membahas tema agama dan pendidikan. Bagian ini mengingatkan kembali tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20/2003, yakni “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,….” Ini merespons adanya upaya yang diduga hendak menjauhkan pendidikan dari keimanan dan ketakwaan. Hal lain, ialah pentingnya memantaskan suatu narasi yang dikemukakan secara terbuka agar tidak menabrak keadaban publik dan ketertiban umum.

Adapun bagian akhir, bagian kelima tentang serbaneka menghimpun tulisan dengan beragama topik. Di sini penulis mengulas mengenai etos manusia Bugis-Makassar, organisasi paguyuban, dan sejumlah tulisan obituari. Penulis juga memberi ulasan terhadap kondisi pasar tradisional yang saat ini dirasa begitu terpinggirkan oleh kehadiran pasar-pasar modern.

Sekali lagi, saya menyampaikan ikut bergembira dan mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku ini. Saya berharap kiranya saudara Imran Duse terus menulis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dalam pembangunan masyarakat dan untuk kemajuan bangsa. Mudah-mudahan buku ini besar manfaatnya dan menjadi amal shalih penulisnya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, Agustus 2022
Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si.
Ketua Umum PP Muhammadiyah

(Visited 44 times, 1 visits today)

By Iyan Apt

Writerpreneur, dan Book Publisher @ Elfatih Media Insani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: