Di usia 79 Indonesia merdeka, bertepatan dengan tahun kegiatan politik dilakasanakan untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa, baik yang berskala nasional maupun daerah. Sejak awal tahun 2024, tepatnya di tanggal 19 Februari, pemilihan Presiden/wakil Presiden dan wakil rakyat dari daerah sampai ke pusat, rakyat memilih perwakilannya yang akan mewakili aspirasinya yang sekaligus juga yang akan membuat undng-undanga dan Peraturan, baik pusat juga Daerah Provinsi maupun Kota/Kabupaten yang akan menjadi pedoman menjalankan tugas negara/daerah untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sekaligus menjadi pedoman bagi semua elemen warga masyarakat di seluruh wilayah Kesatuan Negara Repoblik Indonesia sebagai warga negara.
Di usia 79 tahun Indonesia merdeka, konstitusi yang telah dirancang yang menjadi pedoman peraturan dan perundang-undangan dalam bernegara sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia hingga kini diharapkan semakin baik yang mampu mensejahterakan dan memajukan masyarakat dalam semua lini kehidupan semakin baik. Namun di usia 79 tahun ini, beberapa aspek kehidupan masih memperlihatkan kondisi yang kurang kondusif, kurang adil dan merata dalam mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat pada kondisi keuangan negara melalui beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dari awal terbentuk memiliki kemajuan signifikan, namun setelah era reformasi hingga kini sepertinya terdengar banyak yang bangkrut, yang juga semakin merajelala korupsi hingga trilyunan oleh sekelompok orang, begitupun di hampir semua Lembaga negara dari pusat hingga ke daerah. Narkoba, perjudian, pembunuhan, penipuan, hingga pelecehan agama dan kemaksiatan lainnya bukan lagi hal yang asing dalam pemberitaan di media sosial, yang kerap dilakukan oleh oknum-oknum yang seharusnya dijadikan panutan tapi justru dialah yang pelakunya. Lalu di benak saya terkadang timbul pertanyaan, “kemanakah dan apakah yang dilakukan pihak yang berwewenang sehingga negara ini bisa kecolongan separah demikian?” kondisi ini membuat hati sangat miris dan teriris namun sebaliknya, tidak bisa pula kita menutup mata bahwa bisa jadi masih ada pula yang tertawa bangga dan bahagia dengan kondisi ini. keadaan inilah yang telah memberikan gambaran pada kita bahwa masih ada manusia-manusia di Indonesia yang bermental pecundang yang masih merajela dan juga merajai pentas panggung politik walau mungkin jumlahnya sedikit tapi kuat dan sangat berpengaruh yang susah ditebak karena terlihat dalam balutan kata-kata manis dan penampilan yang necis yang masih bebas melengak lenggok di panggung sandiwara, pun juga masih dapat terlihat mental pejuang walau sangat sulit tampil di permukaan kerena mendapat tekanan dan cekalan.
Di usia 79 Tahun Indonesia merdeka, diawali dengan proses tahun politik, di akhiri pula dengan proses tahun politik pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 akan dilaksanakan pula pemilihan pemimpin daerah secara serentak dengan memilih Calon Bupati dan wakilnya juga memilih calon Gubernur dan wakilnya pula. Namun yang sangat menggelitik sekaligus memprihatinkan bagi saya adalah cost politik yang nantinya akan menelan biaya yang tidak sedikit, baik saat sosisalisasi dan perebutan partai sebagai perahu untuk berlayar menuju pilkada, terlebih ketika menjelang pemilihan saat kanpanaye, termasuk penggunaan alga, hari pelaksaannya, dll. Sesuai pengalaman saat pemilihan Calon anggota legislatif di bulan februari yang lalu, yang telah memilih perwakilah rakyat yg akan mewakii aspirasi konstituennya. Sesuai pengamatan yang terjadi di Kolaka Utara tempat saya bermukim sejak lahir hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa para calon legislatif yang memiliki modal besar, tidak segan-segan membayar suara rakyat dengan jumlah ratusan ribu hingga jutaan yang membuat para pengawas pemilu dan pelaksna pemilu lainnya tidak mampu berkutik dengan baik sesuai sumpah yang diucapkannya. Tapi itulah sistem demokrasi kita yang menjadi kesepakatan bersama dalam bernegara kita di negeri ini.
Di usia 79 tahun Indonesia Merdeka, yang seharusnya makin Makmur dan makin maju di segaala bidang, apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya di dunia, hampir semua jenis sumber daya alam ada di indonesia. Dengan kondisi masyarakat dan pemimpinnya bermental duit, tidak menutup kemungkinan negara Indonesia akan bangkrut di tahun ini hingga caos jika cost politiknya makin tinggi berdasarkan pengalaman di pemilihan calon legislatif khususnya di Kolaka Utara Sulawesi Tenggara di awal tahun ini. Di mana beberapa orang calon legisatif baik yang gugur terlebih yang terpilih telah mengeluarkan cost politiknya hingga milyaran rupiah agar bisa menjadi anggota DPR. Tentu kondisi ini sungguh luar biasa, apalagi lagi nanti di Pilbub/wabub dan Pilgub/wagun di akhir tahun ini, yang tentu semua calon yang minimal dua sampai tiga pasangan di setiap kabupaten akan mengeluarkan cost politik satu pasangan minimal 50 milyar bahkan bisa jadi 100 milyar perpasang. Hal ini tentu terjadi karena ke dua belah pihak melakukan transaksi jual beli suara tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang logis, yang penting suara rakyat dibayar meski terkadang ada yang berkhianat beralih memilih calon lain yang juga mendapat bayaran minimal sama atanpaa mengembalikan bayaran sebelumnya yang lebih rendah. Hal ini bisa saja juga terjadi pada pemilihan pimpinan daerah jika rakyat masih belum sadar kalau perlakuan ini sangat mengancam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara kita. Akankah negara Indonesia masih mampu mengibarkan benderanya di ujung tiang berdiri tegak dengan gagah berani nan suci, ataukah bendera itu hanya berkibar-kibar mengikuti arah angin bertiup tanpa mampu lagi menjadi bendera merah yang gagagh berani dan putih yang suci, ataukah Indonesia yang masih ada dalam peta dunia tapi sudah tertawan dan tergadai hasil buminya untuk rakyatnya sendiri? Jawabannya terpulang pada kesadaran masing-masing individu sebagai rakyat atau warga negara Indinesia yang masih ingin berdaulat atau tergadai dengan isi amplop.
Di usia 79 tahun Indonesia merdeka saat ini, andai nanti saya masih bisa teriak atau hanya mamaapu menulis, ingin saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, mari menentang dan melawan “Politik Uang di Pilkada serentak di tahun 2024 ini demi kedaulatan bangsa kita” dengan menyebar slogan minimal dengan kalimat : “MASIHKAH INGIN BERDAULAT? MAKA TOLAK TRANSAKSI UANG, GALAKKAN IDE DAN GAGASAN PADA PEMILUKADA TAHUN 2024’. Semoga ini menyadarkan kirta semua untuk menjadi pejuang bukan pecundang di negeri sendiri, agar tidak binasa dalam pusaran politik di tahun 2024 ini.