Oleh: Tun Ahmad Gazali, SH., M.Eng., Ph.D.
Ketika senja sore ini perlahan turun di ufuk barat dan langit Jepang berubah jingga. Disuhu 6°C petang ini, saya masih sering merasa risau. Entah sudah berapa kali saya masih saja menemukan dan membaca kabar tentang Orang-orang sesama tanah air, terutama umumnya anak‑anak muda, masih belia, sebagian membawa beban harapan keluarga, yang berangkat ke Jepang sini dengan jalur yang tidak jelas, tanpa tahu bahwa langkah yang salah di awal bisa menggugurkan mimpi yang indah di akhir.
Saya memang bukan siapa‑siapa, Kawan. Bukan ahli, bukan pula orang yang cukup kompeten di bidang keimigrasian atau ketenagakerjaan. Namun dengan menimbang sejauh pengamatan saya tentang Jepang, sejak pertama kali menjejakkan kaki di negeri ini pada Oktober 1995 lewat program Pemuda ASEAN–Japan saat itu, hingga akhirnya benar‑benar bisa bermukim sekeluarga dan berkarir di Jepang setelah saya pensiun dini sebagai PNS dengan hak pensiun, ada satu ganjalan rasa yang selalu muncul , melihat kenyataan semacam ini masih terus berulang.
Mimpi yang Dijebak Janji Manis
Jepang, ya Jepang memang saat ini mengalami tantangan besar: kekurangan tenaga kerja karena angka kelahiran yang menurun dan populasi yang menua. Menurut Japan International Cooperation Agency (JICA), jumlah pekerja migran di Jepang tercatat mencapai ≈ 1,82 juta orang pada 2022 (mencatat angka tertinggi hingga saat ini). Untuk mempertahankan target pertumbuhan PDB sekitar 1,24 % per tahun, JICA memperkirakan Jepang akan membutuhkan sekitar 4,19 juta pekerja migran pada tahun 2030, tetapi dengan laju saat ini hanya sekitar 3,56 juta yang bisa dipasok, sehingga terdapat kekurangan sekitar 630.000 pekerja. Dan itu artinya: peluang terbuka lebar namun sekaligus risiko besar bila langkah kita salah arah.
Misalnya, melalui LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) atau lewat orang atau agen yang tampak legit namun operasionalnya tidak sesuai regulasi. Ada bahkan yang diberangkatkan hanya dengan visa turis atau visa waiver, dengan janji manis: “Tenang saja, nanti di Jepang kami bantu ubah jadi visa kerja yang benar.”
Padahal, seperti yang ditunjukkan riset, proses pengalihan visa di Jepang sangat ketat dan bukan sekadar “ubah nanti” semudah yang dijanjikan.
Saya pernah bertemu dan ngobrol santai berdiskusi dengan seseorang yang terlanjur menjalani jalur seperti ini — uang puluhan juta sudah dia keluarkan, sampai di Jepang dengan status yang abu‑abu, dan harapan “visa sah” tak kunjung tiba. Hasilnya bukan hanya dirinya yang terluka — keluarga di rumah juga ikut menanggung, reputasi orang Indonesia yang bekerja secara sah dan yang selamat taat aturan/hukum Jepang, turut tercoreng.
Jepang: Negeri Disiplin yang Tak Mengenal Toleransi Administratif
Jepang adalah negeri yang sistemnya tegak pada aturan — pelanggaran dokumen bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi pelanggaran moral terhadap kepercayaan antarnegara. Banyak pekerja Indonesia yang sudah tinggal lama di Jepang menyampaikan bahwa mereka “akhirnya jadi merasa” nama baiknya ikut tercoreng oleh segelintir kasus “jalur gelap”. Ini khan bisa menyakitkan, karena satu langkah ceroboh bisa menodai reputasi komunitas yang selama ini berjuang dengan cara yang benar.
Lebih parah lagi: ketika jalur tak sah ini menjadi “mode” yang terus berulang, maka mimpi suci untuk bekerja dan bermukim dengan martabat bisa berubah menjadi beban. Lingkaran penyesalan itu berupa keberangkatan → visa tak sah → kerja tak aman → status terancam → keluarga gelisah apalagi dirinya sendiri.
Langkah Mundur Bukan Kekalahan
Jika saat ini sedang ditawari jalur instan yaitu “berangkat dulu, urus visa belakangan”, disaat itulah baiknya berhenti sejak awal. Lebih baik menunda satu langkah dengan aman, daripada menempuh ribuan kilometer hanya untuk menyesal. Karena kita tidak sedang berlomba cepat sampai, tetapi berlomba selamat sampai tujuan.
Mimpi ke Jepang tak harus diwarnai kegelisahan; ia bisa menjadi kebanggaan bila kita menapakinya dengan cara yang bersih, benar, dan bermartabat. Izinkan diri Anda dan keluarga untuk bangga bukan karena berhasil menembus jalur gelap tapi karena berhasil melalui proses yang terbuka dan jujur serta membanggakan.
Saat Mimpi Tak Lagi Butuh Jalur Gelap
Saya memberanikan diri menulis ini bukan untuk menggurui, bukan sok apa pun, melainkan untuk mengajak merenung bersama. Karena setiap kali saya membaca kisah “korban jalur tidak resmi”, saya seperti kembali ke masa ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jepang tiga dekade lalu yang penuh harapan, kagum, tapi juga penuh tanya: Mengapa masih saja ada orang harus terjerumus ke jalan pintas yang pada ujungnya merugikan diri sendiri.
Mungkin karena kita terlalu ingin cepat sampai, tanpa sadar bahwa perjalanan yang berharga tidak pernah instan. Mimpi yang sejati bukan sekadar sampai di Jepang—tapi bagaimana sampai dengan cara yang benar.
Saya berdoa semoga setiap langkah siapa pun ke Jepang dipenuhi kejujuran, keberanian, dan kehati‑hatian. Semoga visa yang tergenggam bukan sekadar lembar izin tinggal resmi yang menenangkan dan menyenangkan hati, tetapi itu adalah simbol niat yang bersih dan langkah yang terhormat. Dan semoga, ketika suatu hari sahabat menatap matahari terbit yang sesungguhnya di negeri Sakura ini, sahabat bisa berkata dengan bangga: “Aku sampai di sini bukan karena jalan pintas, tapi karena jalan yang pantas. (CTun)
*) Penulis : Pensiunan PNS Pemprov Jawa Timur yang sejak 2020 berkarier sebagai Engineering Leader dan Independent Researcher di Jepang. Lulusan Fakultas Hukum UWP Surabaya (2001), meraih gelar M.Eng dari Saga University dan Ph.D hingga Postdoc dari Yamaguchi University. Penerima beasiswa Monbukagakusho dan Yamaguchi University Scholarship ini pernah menjadi dosen tetap di INI Dalwa Bangil, serta dosen tetap di Universitas Wijaya Putra dan Dosen Tamu ITATS Surabaya. Berpengalaman mengintegrasikan hukum, teknologi, dan manajemen dalam kerja lintas negara, khususnya Indonesia–Jepang, dengan fokus pada kolaborasi strategis, regulasi bisnis global, dan inovasi berbasis teknologi. Hobby travelling dan mengemudi jarak super extra jauh.