Sejumlah elite partai politik, akademisi, hingga aktivis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) ramai-ramai mendukung tindakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik sekaligus menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai “The King of Lip Service”. Mereka juga kompak mengkritik langkah Rektorat UI yang memanggil pengurus BEM UI untuk meminta keterangan terkait maksud dan tujuan kritik tersebut.
Menyimak kegaduhan tersebut, sangat relevan untuk membuka buku “Radikalisme, Demokrasi, dan Kemiskinan” karya Ruslan Ismail Mage. Intisarinya ada di sana.
Disebutkan bahwa proses demokratisasi yang sudah berlangsung lebih 20 tahun di negeri ini belum sepenuhnya melahirkan warga negara yang konsisten mempertahankan ciri warga negara demokratis yang harus bersuara dan tidak boleh membisu. Sebagaimana pernyataan Robert Dahl, “Warga negara yang diam akan menjadi racun bagi demokrasi dan menjadi berkah bagi pemerintahan otoriter yang korup.”

Walaupun proses demokrasi yang disemangati liberalisme mampu menggilas feodalisme, kenyataannya nilai-nilai feodalisme masih tetap bertahan di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu ciri khas masyarakat feodalisme adalah kebiasaan masyarakat menurut, menerima apa adanya walaupun mengetahui ada yang salah dari kebijakan pemimpinnya. Budaya ngobrol lebih hidup dibandingkan budaya dialog mendiskusikan kenapa pemimpin tidak pernah jenuh ingkar janji kampanyenya. Jadi, beralasan untuk menyatakan, yang terjadi dalam masyarakat sekarang itu bukan saja mayoritas nan membisu, melainkan mayoritas nan menggerutu.
Betapa tidak, mayoritas rakyat sepertinya terhipnotis mendengarkan nyanyian pemimpin yang melagukan bait-bait keberhasilan menurut versinya di atas panggung hiburan rakyat. Sebenarnya, tepuk tangan dan antusiasme masyarakat bukan karena mengiyakan data-data keberhasilan pemimpinnya, tetapi karena goyangan penyanyi dangdut yang menghiburnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi ketika sang agen perubahan bernama mahasiswa lebih memilih jalan sunyi daripada parlemen jalanan sebagai ciri pergerakannya. Lebih menyedihkan lagi ketika kaum terdidik umumnya ikut-ikutan membisu dan hanya mampu menggerutu tanpa berbuat apa dalam menyikapi banyaknya kebijakan pemimpin yang berpotensi merugikan daerah dan negara, bahkan menjadi bagian dari propaganda politik atas nama kapitalis. Tambah menyedihkan lagi ketika kampus sebagai institusi pendidikan tinggi tidak melakukan perang gagasan untuk membentengi demokrasi dari monopoli pemilik modal.
Ketika mayoritas rakyat membisu, mahasiswa memilih jalan sunyi, aktivis hanya mampu menggerutu, orang terdidik menjadi bagian propaganda politik, dan pihak kampus tidak turun gunung, lalu kepada siapa nasib bangsa ini bergantung? Karena itu, saatnya memaknai pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, “Jika orang baik tidak terjun ke politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya.” []

Fakta… Rakyat seakan2 dinina bobokan nyanyian para pemimpin yg selalu berbangga akan keberhasilannya. ..Demokrasi sdh lumpuh…