Krisis energi yang kian memuncak di sepanjang tahun 2026 memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas. Bersama Gubernur Rudi Mas’ud, sebanyak enam kepala daerah dari Kalimantan Timur hadir di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal pekan ketiga September 2026.
Dalam pertemuan yang bertajuk rapat koordinasi penyelesaian ketenagalistrikan, delegasi Kalimantan Timur secara agresif menyuarakan jeritan dan keluhan masyarakat yang selama beberapa tahun terakhir harus bertahan di tengah keterbatasan pasokan energi.
Sejatinya, pertemuan ini dirancang dengan satu agenda tunggal. Yaitu menuntaskan kebutuhan listrik di sisa 109 desa se-Kalimantan Timur. Itu sebabnya selain Kementerian ESDM, hadir pula beberapa pihak terkait seperti Perwakilan PT PLN Persero.
Dalam perjalanannya ruang rapat justru berubah menjadi wadah tumpahan keresahan yang jauh lebih luas. Agenda formal tersebut seketika melebar, membongkar realita pahit mulai dari persoalan listrik yang sering byar-pettanpa kenal waktu, hingga fenomena antrean BBM bersubsidi di berbagai SPBU yang mengular hingga satu kilometer panjangnya.
Menurut Gubernur, kondisi ini kontradiktif dengan kenyataan bahwa Indonesia telah mereka selama 81 tahun. Padahal, Kalimantan Timur adalah lumbung energi melimpah, berupa batu bara dan minyak serta gas bumi. Sembari melontarkan pertanyaan serius mengenai ke mana energi itu pergi, ia menatap tajam secara bergantian kepada perwakilan pemerintah pusat yang hadir.
Belum lagi katanya, ada beberapa kabupaten dan kota dilewati jalur transmisi listrik tegangan tinggi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Ironisnya penyangga IKN ini tak luput dari pemadaman listrik secara bergilir.
Pada puncak pidatonya, Gubernur Rudi dengan gaya satir menyebut bahwa kicauan warganet di banyak media sosial untuk menuntut keadilan dengan cara ekstrem, yaitu membentuk negara federal, adalah hal yang wajar. Meski di akhir pidato dia menyatakan tidak setuju dengan gagasan itu karena bisa memicu distintegrasi bangsa.
Sebaliknya pemerintah harus merangkul masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mengantisipasi segala bentuk tindakan yang mengarah ke subversif, termasuk di dunia maya. Edukasi mengenai literasi digital perlu ditingkatkan agar ruang siber tidak menjadi sarana perpecahan. Dengan demikian, stabilitas nasional tetap terjaga berkat kolaborasi aktif antara pemerintah dan warga negara.
Senada dengan Gubernur, enam Kepala Daerah yang hadir di forum yang sama juga menyampaikan masalah yang lebih detail terkait daerahnya masing-masing. Ini karena jumlah 109 desa yang Gubernur sampaikan di awal belum punya akses listrik sama sekali, tersebar di semua kabupaten itu. Lokasi desa itu rata-rata di pesisir atau pedalaman yang masih sulit dijangkau.
Hambatan utama penyediaan listrik adalah infrastruktur jalan yang membatasi mobilisasi pihak PLN. Selain aksesibilas, status hukum lahan juga jadi masalah krusial. Banyak wilayah administratif yang berada di kawasan hutan negara, seperti Cagar Alam, Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Produksi, dan Taman Nasional. Ada juga yang berada di area konsesi berupa Hutan Rakyat, Hak Guna Usaha (HGU), maupun Hak Pengelolaan Lahan (HPL) perusahaan.
Jika persoalan infrastruktur jalan bisa selesai melalui peningkatan alokasi anggaran Pemerintah Daerah, dilema status lahan tidak sesederhana itu. Ada komunikasi panjang dan rumit serta pemenuhan seabrek persyaratan dari berbagai pihak agar lahan bisa berguna untuk sekadar menanam tiang listrik.
Salah satu contoh lahan dengan status Cagar Alam. PLN baru bisa membangun jaringan di atas lahan ini jika ada kesepakatan bersama secara tertulis berupa Nota Keseapahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah dan Direktorat Perencanaan Konservasi yang bertindak atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Persoalan ini baru mencakup lahan yang berstatus Cagar Alam. Untuk status lain urusannya memicu kerumitan yang berbeda. Kompleksitas ini terjadi karena sebagian besar penyelesaiannya melibatkan beberapa Kementerian. Ini yang membuat proses koordinasi berjalan lambat dan perlu waktu lama.
Lalu apa langkah nyata sekarang? Di satu sisi masyarakat menjerit akibat terbatasnya ruang gerak. Di sisi lain, para pemimpin daerah terbelenggu birokrasi pusat yang panjang dan rumit, hanya untuk mendapatkan isi pemanfaatan lahan di wilayah mereka sendiri. Reformasi regulasi dan debirokrasi mutlak hadi agar pemerintah daerah dapat merespons dan meneruskan kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Khusus untuk masalah listrik, Kementerian ESDM berkomitmen memfasilitasi kemudahan penyelesaian masalah ketenagalistrikan. Ini pun harus melalui pembagian tugas yang jelas. Pihak PLN menjamin akan memuntaskan 109 desa itu. Pemerintah Daerah bersama semua pemangku kepentingan menyelesaikan masalah administrasi. Sementara pemerintah pusat akan tuntaskan pembangunan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Gagasan indah ini hanya akan terwujud jika tidak berhenti di meja rapat koordinasi. antara pemimpin lembaga dan pemerintahan. Penyelesaian masalah mendasar membutuhkan komitmen kuat dan tindakan teknis nyata dari para pelaksana lapangan. Mereka harus bergerak aktif untuk menemukenali akar masalah, merumuskan solusi konkret, dan segera mengeksekusi jalan keluar terbaik.
Sekali lagi, krisis berkepanjangan yang tak kunjung usai akan membuat masyarakat menjerit. Warganet nakal, dengan nada bercanda namun melankolis dan hati yang serius, meneriakkan kemerdekaan wilayah atau pembentukan negara bagian.
Sepertinya perlu meninjau kembali artikel berjudul BBM Langka Bukan Sebuah Ironi yang terbit di Bengkel Narasi 24 Juni 2026 lalu.
Wallahu a’lam.
Paser, Kalimantan Timur, 14 September 2026