Oleh: Sumardi, SE, Ak, M.Si, CA*
Metamorfosis merupakan perubahan bentuk atau susunan sebagai contoh dari ulat menjadi kepompong lalu berubah menjadi kupu-kupu. Proses metamorfosis tersebut berlangsung secara adem yang diakhiri dengan suka cita dengan berterbanganlah ke sana ke mari si kupu-kupu. Masya Allah…indah tentunya.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan pemberitaan hangat di dunia maya belakangan ini dalam proses “metamorfosis” ribuan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut pemberitaan detikcom (8 Mei 2021) terdapat 75 (tujuh lima) pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status tersebut, termasuk di antaranya Novel Baswedan Penyidik Senior KPK yang pernah menangani kasus-kasus besar di komisi anti rasuh Republik ini. Pemberitaan tersebut sehangat topik berita Bipang Ambawang dan membisunya lebaran karena kebijakan larangan mudik.
Berita hangat ini memantik minat penulis untuk ikut nimbrung menyampaikan opini. Kehangatan atau lebih tepatnya kegaduhan tersebut semestinya tidak perlu terjadi jika tujuan awalnya dari alih status dari pegawai KPK menjadi ASN KPK benar-benar murni untuk memperoleh profil orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan tanpa ada “pesanan” yang diduga terjadi dalam proses ini. Tes apapun di lingkungan Aparatur Sipil Negara baik uji/tes kompetensi dasar, kompetensi bidang (teknis) maupun Tes Wawasan Kebangsaan secara prinsipil tujuannya adalah untuk mendapatkan the right man on the right place untuk mengeksekusi dan menjalankan misi sebuah organisasi.
Kalau mencoba trace back riwayat hidup seorang Novel Baswedan misalnya, publik pun mengetahui bahwa dia merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan seorang tokoh Indonesia yang terlibat secara penuh dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia sebagai anggota BPUPKI. Novel Baswedan adalah lulusan Akademi Kepolisian di tahun 1998. Sebuah Lembaga Pendidikan tinggi di lingkungan kepolisian yang tidak perlu diragukan keangkerannya karena ketatnya dalam proses penyaringan dan seleksi putra-putri terbaik negeri ini yang ingin mengabdi sebagai Kesatria Bhayangkara. Selepas dari pendidikan tinggi polisi muda ini menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri sampai dengan tahun 2014. Kehidupannya berlanjut pada pengangkatan yang bersangkutan sebagai Penyidik Senior KPK sampai dengan saat ini.
Dari sisi track record penugasan, banyak kasus besar yang melibatkan menteri dan pejabat sekelasnya yang berhasil ditanganinya. Hal ini juga merefleksikan bahwa dia mempunyai kinerja atau performance yang unggul di bidangnya, sekaligus menggambarkan orang yang tepat menduduki jabatan tersebut.
Dalam tahap Tes Wawasan Kebangsaan alih status tersebut, diuji beberapa unsur yaitu integritas, netralitas dan anti radikalisme yang melibatkan asesor dari berbagai unsur Lembaga. Koneksitas antara tujuan awal dilakukannya alih status dengan materi TWK adalah sebuah keniscayaan. Dari korelasi tersebut muncul beberapa pertanyaan menarik yang semestinya dapat dijawab instansi yang terlibat dalam pengujian ini.
Pertama, Penyidik yang mempunyai integritas seperti apa atau capaian pada level berapa yang dipersyaratkan oleh Tim Penguji untuk menduduki jabatan Penyidik KPK ?
Kedua, Penyidik yang senetral apa atau capaian pada level berapa yang dipersyaratkan oleh Tim Penguji untuk menduduki jabatan Penyidik ?
Ketiga, Penyidik yang anti radikalnya seperti apa atau capaian pada level berapa yang persyaratkan oleh Tim Penguji untuk menduduki jabatan Penyidik ?
Belum adanya penjelasan substansial permasalahan ini kepada masyarakat akhirnya memicu publik merespon secara negatif. Tidak salah juga jika masyarakat kemudian membuat simpulan awal yang belum tentu benar dengan membandingkan contoh kecil antara capaian kinerja yang cemerlang dari seorang penyidik dengan ketidaklulusan dalam TWK adalah sebuah upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah waktu juga yang akan menjawab ?
*Penulis adalah mahasiswa S3 Ilmu Manajemen SDM Universitas Negeri Jakarta.