Oleh: Sumardi, S.E., Ak., M.Si., CA.*

Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian (Kapolri), Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Non Struktural, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Gubernur, Bupati/Wali Kota merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diberikan wewenang oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN untuk melakukan 3M (mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan) ASN. Pendelegasian wewenang yang sejatinya milik Presiden tersebut dikecualikan untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Utama, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama.

Kadang kala sering timbul pertanyaan dalam praktik tata kelola sumber daya aparatur, bagaimana kedudukan Wakil Menteri, Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota dalam pengeloaan kepegawaian ketika para pejabat tersebut berhalangan tetap atau berhalangan sementara? Tentu saja kedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tersebut tidak dapat secara otomotis beralih ke para wakil tersebut. Terdapat mekanisme atau tata cara tersendiri yaitu melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri ketika seorang Wakil akan melakukan tindakan 3 M ketika seorang Kepala Daerah berhalangan tetap. Adapun dalam kondisi berhalangan sementara maka kedudukan Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melekat padanya. 

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menggunakan wewenang 3M wajib hukumnya mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam hal pengangkatan dan pemindahan ASN, para PPK juga wajib mengikuti prosedur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemindahan pegawai.

Demikian halnya ketika pembebasan seorang ASN dari jabatan juga harus melalui tata cara prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat maka wajib dilakukan pemanggilan secara tertulis, pemeriksaan dengan Berita Acara, baru dikenakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010  tentang Petunjuk Pelaksanaan ketentuan tersebut.

Demikian halnya jika seorang ASN tidak mencapai kinerja yang diperjanjikan dengan pimpinannya masing-masing, perlu diberikan kesempatan selama 6enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal tidak ada kemajuan atau perbaikan, selanjutnya dapat dilakukan uji kompetensi untuk memutuskan apakah ASN tersebut masih layak atau tidak untuk menduduki jabatannya. 

Namun, realita pembebasan ASN dari jabatan di lapangan ternyata sering kali jauh panggang dari api. Sudah terlalu banyak kita mendengar para ASN dibebaskan dari jabatannya karena alasan suka atau tidak suka (like and dislike), beda pilihan politik, unsur SARA yang dibungkus dengan capaian kinerja, bukan kelompoknya, pengumpulan dana (jual-beli jabatan) yang kesemuanya itu jauh dari Sistem Merit yang lebih mengutamakan penguasaan kompetensi, capaian kinerja, dan kualifikasi dalam proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian seorang ASN.

Praktik 3M yang tidak lagi mempedulikan Sistem Merit dampaknya sangat berbahaya bagi suatu instansi pemerintah ataupun daerah. Kita dapat membayangkan jika ASN yang duduk di level JPT Utama, Madya, dan Pratama merupakan ASN yang tidak mempunyai kapabilitas atau kompetensi untuk mengampu dalam sebuah jabatan. Misalnya mereka dipilih untuk menduduki jabatan strategis karena unsur kedekatan atau karena alasan berani membayar dengan   sejumlah uang tertentu. Maka ketika ASN tersebut duduk dalam jabatannya akan berusaha mengembalikan biaya untuk “membeli jabatan” dimaksud. Bahkan, sangat mungkin dia tidak mampu mengemban tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan secara benar.

Bagaimana jadinya kalau dinas tertentu di daerah dipimpin oleh ASN yang tidak kompeten? Alih-alih membawa kemajuan dan inovasi bagi daerah, malah sangat mungkin menjadi deficit atau beban bagi upaya untuk mencapai kemajuan suatu daerah.

Diakui atau tidak, umumnya ASN di Indonesia masih sangat bergantung kepada profile atau figur atasannya. Di sini peran seorang Pejabat Eselon I dan II masih sangat dominan sekali. Bagaimana Eselon II, III, dan IV mau bekerja keras untuk mewujudkan kinerja unggul jika Pejabat Eselon I-nya merupakan figur yang mempunyai kompetensi teknis dan kompetensi manajerial yang minim sekali.    

Perlu kiranya dipahami bersama bahwa membebaskan ASN dari jabatannya tanpa mempertimbangkan faktor penyebab dan faktor permasalahan adalah tindakan sangat berbahaya. Apalagi ASN yang dibebaskan tersebut merupakan ASN yang mempunyai track record kompetensi dan kinerja yang unggul. Tidak hanya merugikan dan menzalimi ASN yang bersangkutan, juga akan sangat merugikan daerah atau instansi itu sendiri.

Kalimat yang sering terdengar dari seorang pejabat, “Saya tidak membutuhkan orang pintar, tetapi orang yang loyal” adalah secuil gambaran betapa ASN secara sadar atau tidak sadar dijerumuskan untuk mengikuti kemauan Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yang sangat mungkin untuk melakukan tindakan penyelewengan yang berujung pada tindakan korupsi dan gratifikasi. Terlalu banyak contoh  yang kita saksikan bersama tertangkapnya Kepala Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan hampir selalu diikuti dengan tertangkapnya para pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Atap, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial, bahkan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Pembebasan ASN di luar aturan kepegawaian berdampak kepada hilangnya peran dan kontribusi para ASN unggul dan terbaik yang semestinya akan menjadi agen perubahan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ditengarai oleh penulis bahwa terdapat korelasi antara pengelolaan ASN yang buruk dengan kemajuan suatu daerah/instansi pemerintah. Kisruhnya tata kelola kepegawaian dapat dipastikan berimbas kepada proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di suatu daerah.

Nah, kisah nyata yang diuraikan dalam artikel-artikel berikutnya akan memberi gambaran masifnya perlakuan zalim terhadap para ASN di berbagai daerah di Indonesia. Jika hal ini dibiarkan terus terjadi, kemajuan Indonesia akan semakin sulit terwujud. []

*Penulis adalah pegawai BPKP dalam penugasan sebagai Asisten Komisioner KASN RI.


 [ss1]

(Visited 318 times, 1 visits today)

By Sumardi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: