Oleh: Muhammad Sadar*

Pembangunan pertanian ke depan tidak bisa lagi mengandalkan sumber daya yang ada di dalam lingkup pertanian sendiri, baik dari lembaga pemerintah maupun masyarakat pertanian itu sendiri, tetapi harus tampil secara sinergis dengan lembaga dan sektor lain yang menunjang pembangunan pertanian, baik pada sektor hulu maupun hilir. Pola pembangunan diupayakan untuk terkonsentrasi disertai dengan pembinaan berkelanjutan sehingga dapat diperoleh suatu kawasan sentra pengembangan komoditas yang mapan dengan produktivitas tinggi untuk bisa menjadi percontohan oleh petani di sekitarnya secara swadana dan swadaya.

Salah satu komponen pelaku utama dalam pembangunan pertanian adalah organisasi P3A/GP3A/IP3A sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Petani Pemakai Air. Pemberdayaan P3A adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dengan dasar atau cara keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan partisipatif. Pada Pasal 16 dalam Permen tersebut dijelaskan tentang hubungan kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A) dengan Lembaga Non Pemerintah dilakukan dalam hal fasilitasi bantuan yang tidak mengikat. Pada bagian lain Permen disebutkan bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pemberdayaan P3A dalam sinergi usaha pembinaan, kelompok masyarakat atau pihak lain dapat membantu melakukan usaha pemberdayaan P3A berkoordinasi dengan pemerintah.

Sebagai pengalaman pada tahun 2002 hingga 2006 melalui program DISIMP (Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia) kerja sama Departemen Pekerjaan Umum
-JBIC telah menerapkan metode pengembangan budidaya padi hemat air atau SRI (System of Rice Intensification) pada beberapa Daerah Irigasi (DI) di wilayah Indonesia Timur untuk membantu peningkatan perbaikan irigasi dan penguatan kelembagaan P3A di kawasan pelayanan air DI. Di Provinsi Sulawesi Selatan areal SRI pada MT 2005/2006 mencapai 2.589 hektare yang melibatkan 96 grup P3A dan 2.229 petani di beberapa daerah irigasi binaan DISIMP. Khusus di Kabupaten Barru penerapan SRI binaan DISIMP dilaksanakan pada DI Lanrae 2 P3A dan DI Kiru-Kiru 1 P3A dengan produktivitas padi mencapai antara 6,80-8,76 ton per hektare gabah kering giling.

Pola pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A yang bisa dilakukan melalui model kemitraan dengan lembaga yang ada saat ini yaitu lembaga berbentuk CSR (Corporate Social Responsibility) yang mana profit suatu badan usaha dengan besaran tertentu dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat dengan kriteria dan prasyarat yang ditetapkan oleh korporasi. Pola CSR tersebut sebagai wujud tanggung jawab sosial sebuah badan usaha atau korporasi dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaan dan perekonomian penduduk, perbaikan lingkungan, dan sarana kehidupan lainnya.

Di samping pola CSR tersebut, lembaga perekonomian lain yang bisa menjalin kemitraan dengan organisasi P3A adalah pihak perbankan terutama Bank Rakyat Indonesia yang telah menyediakan skim kredit antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Skim kredit tersebut sangat potensial dimanfaatkan oleh P3A dengan beberapa pertimbangan, yaitu: (1) bunga kredit tergolong rendah kurang 1 persen, (2) syarat administrasi ringan, dan (3) organisasi P3A memiliki aset yang bisa menjadi agunan. Penggunaan modal tersebut bisa diperuntukkan sebagai usaha jasa produksi memenuhi kebutuhan pasar, usaha jasa penyediaan sarana produksi pertanian, usaha jasa proses pengolahan produk (packing) para anggota, atau usaha penggilingan yang dapat meningkatkan nilai tambah, usaha jasa menyelenggarakan perdagangan/pengepul, distribusi, dan usaha transportasi produk-produk pertanian.

Adanya potensi pembentukan usaha ekonomi kreatif yang mandiri dan diberi kepercayaan atau diakui pihak lain untuk memungkinkan dalam mengakses ke berbagai lembaga pembiayaan/lembaga usaha ekonomi lainnya dalam bantuan permodalan yang hasil keuntungannya dapat menambah kas organisasi dan pada gilirannya wadah P3A/GP3A/IP3A eksistensinya lebih mapan dan mandiri. Terlebih lagi pada era digitalisasi saat ini, usaha ekonomi kreatif berbasis masyarakat sangat berpotensi lebih luas lagi dalam melakukan akses promosi, pengenalan, dan pemasaran produk pertanian ke konsumen. Era saat ini merupakan peluang para pelaku ekonomi di tingkat lokal usaha tani rakyat untuk memanfaatkan kemitraan era pasar digital.

Barru, 20 Desember 2023

*Penguji Perbenihan/Perbibitan TPHBun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru

(Visited 81 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.