Oleh: Muhammad Sadar*
Domain pangan menjadi bahan yang sangat fundamental dalam eksistensi suatu negara bangsa di dunia.
Segenap pemerintahan di belahan dunia manapun tetap fokus dalam urusan pangan yang sangat vital ini untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem produksi pangan terus dijaga, dikelola optimal dan dibarengi berbagai instrumen kebijakan pelaksanaan pada setiap lini produksi.
Kebijakan pangan strategis Indonesia masih bertumpu pada produksi beras selain komoditi pangan lainnya seperti kedelai, jagung, gula, daging, dan telur. Manajemen produksi, distribusi dan tata niaganya terus digiatkan ketersediaan maupun pasokannya agar tetap stabil dan terjangkau oleh rakyat Indonesia.
Bagi rakyat Indonesia yang sudah terbentuk- terbangun dan belum terbebas dari gen beras, maka beras merupakan komoditas paling urgen untuk selalu dalam posisi ready stock aman dan harus melimpah.
Kebutuhan beras masyarakat Indonesia tergolong cukup tinggi di planet ini. Data Susenas, Maret 2024 menunjukkan konsumsi beras nasional mencapai 6,50 kg per kapita sebulan. Tingkat konsumsi beras per kapita sebulan di perkotaan sebanyak 6,06 kg sedangkan pada level perdesaan lebih tinggi yaitu 7,41 kg per kapita sebulan. Variasi konsumsi tersebut dipengaruhi oleh skala ekonomi rumah tangga dan faktor sosial budaya masyarakat Indonesia.
Berdasarkan perhitungan kuantifikasi BPS, 2025 memproyeksikan populasi Indonesia lebih 281,6 juta jiwa, dan sebanyak 98,35 persen rumah tangga Indonesia mengonsumsi beras, maka asupan karbohidrat asal beras penduduk dibutuhkan paling sedikit 1,83-2,10 juta ton per bulan. Oleh karena itu pengendalian konsumsi beras penduduk harus diiringi dengan pola diversifikasi sumber pangan non beras agar ketergantungan masyarakat terhadap beras bisa dikurangi.
Arah dan kebijakan pembangunan pertanian kedepan adalah ketahanan, kemandirian maupun kedaulatan pangan nasional mulai dari satuan masyarakat terkecil pada tingkat keluarga, wilayah pemerintahan lokal hingga domestik secara keseluruhan. Program swasembada pangan berkelanjutan utamanya penderasan produksi beras nasional yang dicanangkan pemerintah telah menemui titik terang pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah dan upaya pemerintah untuk kembali meraih kejayaan swasembada beras beberapa dekade silam, dinilai oleh para ahli sudah tepat. Usaha besar ini telah dimulai sejak awal penerapan kebijakan di sektor pertanian meliputi solusi cepat dalam mengatasi defisit air pada pertanaman padi melalui dukungan pompanisasi, rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi serta eksplorasi segala jenis sumber daya air.
Kegiatan optimasi lahan maupun ekstensifikasi antara lain dilakukan dengan strategi peningkatan indeks pertanaman, perluasan areal tanam, cetak sawah rakyat, dan modernisasi alat mesin pertanian untuk percepatan gerakan olah tanah, olah tanam dan mekanisasi panen. Dukungan lain di sektor hulu yaitu progresivitas alokasi penganggaran subsidi pupuk melalui penambahan kuota dan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk subsidi ke petani.
Penerapan kebijakan yang lebih paripurna yang dilakukan pemerintah adalah stimulan dalam penyediaan benih padi unggul bermutu kepada petani sehingga usaha tani padi telah diawali dengan bahan tanam berkualitas yang memiliki jaminan produksi tinggi. Pada masa panen pula, pemerintah telah meningkatkan harga gabah kering panen petani di tingkat lapang serta menggelontorkan dana talangan yang bersumber dari APBN murni untuk menyerap-menguasai hasil panen padi petani. Melalui BUMN Bulog, melakukan skema serap gabah petani (Sergap) tanpa syarat dan tanpa batas. Sistem quick respon gabah, on billing and pay on the spot, pemuatan, dan prosesi gudang dilakukan tim kerja Bulog siang dan malam tanpa vacancy.
Metode sergap inilah yang mencatatkan rekor dan success story bagi Perum Bulog sejak didirikan pada tahun 1967 silam, telah melakukan pembelian gabah langsung ke petani secara spektakuler, terbesar sepanjang sejarah hingga mencapai 3,5 juta ton beras (bahkan rilis terakhir memasuki pekan ketiga Mei 2025, penyerapan gabah petani oleh Bulog, nyaris tembus angka 4 juta ton mengingat wilayah panen masih berlangsung di seantero negeri). Daya tampung dan kapasitas pergudangan Bulog sudah melampaui ambang batas dan pihak Bulog telah melakukan sistem sewa gudang hingga ke pelosok nusantara untuk menampung hasil serapan gabah petani. Perum Bulog juga berencana membangun gudang permanen untuk kelanjutan sergap pada musim-musim panen berikutnya.
Ditengah euforia capaian produksi beras dalam negeri dan resistensi surplus beras nasional berimplikasi terhadap pangsa pasar ekspor beras pada kawasan ASEAN utamanya Thailand dan Vietnam yang kehilangan market share tradisionalnya dari Indonesia sebagai importir beras. Pemerintah Indonesia saat ini, mereduksi kran impor karena produksi beras domestik sudah melimpah serta limpahan produksi tersebut akan menambah dan memperkuat cadangan beras pemerintah.
Pasokan beras dalam negeri Indonesia juga memicu anjloknya harga beras dunia hingga titik terendah U$D 340 per ton. Keadaan ini membuat negara produsen gerah seiring dengan menurunnya nilai ekspor komoditas berasnya hingga 30 persen. Bahkan lembaga pertanian Amerika Serikat sekalipun, USDA turut menilai proyeksi beras domestik Indonesia mampu mencapai 34 juta ton pada kwartal I tahun 2025, lebih tinggi dari produksi beras periode yang sama pada tahun 2024 lalu. Klimaks ini akan menjadikan Indonesia sebagai kampiun beras di regional Asia Tenggara bahkan dunia (CNBC dan CNN Indonesia,
April-Mei 2025).
Skenario pemerintah menuju visi swasembada beras nasional benar-benar akan terwujud. Pencapaian ini akan mengantarkan negara dalam trust diri bangsa yang tinggi untuk berdiplomasi perdagangan beras internasional. Pride dan kehormatan bangsa diraih utamanya dalam derajat negara pengimpor beras lalu bertransformasi menjadi negara over suplai pasokan beras domestik tanpa subtitusi impor dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kinerja produktivitas segenap komponen negara sungguh sangat signifikan dalam membentuk muruah bangsa untuk mencapai sasaran swasembada beras. Pendampingan dan pengawalan program oleh aparat TNI, Satgas Pangan Polri, PPL, POPT, PBT, Petugas KSA BPS serta organik pertanian lainnya dan pemerintah desa, maupun tim kerja Bulog, mitra Perpadi, korporasi perbenihan nasional dan segenap manajemen PT. Pupuk Indonesia patut dihargai dan diapresiasi. Jalur capaian ini sudah sangat tepat sebagaimana rencana yang telah digariskan oleh pemerintah.
Sistem pangan Indonesia dengan strategi impresif dalam merengkuh goals swasembada, telah berada pada jalan yang benar-on the right track. Mazhab dan wawasan kepemimpinan negara dalam urusan pangan telah membakukan pendekatan kombinasi antara praktik manajerial teknokratik dengan sainstifik serta para penyelenggaranya pada bargaining position yang amanah dan high ekspert yang berasaskan on the right man and on the right job.
Peluang Indonesia menjadi negara eksportir dan penentu kebijakan beras kelas dunia terbuka luas. Siklus importasi beras selama ini dengan pragmatisme para rent seeker akan dihentikan dan diciptakan menjadi suatu sistem yang menguntungkan bagi negara. Sementara pasokan dalam negeri akan memberi jaminan ketersediaan pangan khususnya beras setiap waktu mengingat masa tanam dan fase panen akan terus berlangsung setiap musim.
Barru, 25 Mei 2025
*Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.