PERAN ELIT DALAM POLITIK PRAKTIS DI SULAWESI SELATAN PASCA ORDE BARU

Abstract

The research focused on the provincial executive board of political parties, based in Makassar, while the unit of analysis was five political parties (PAN, PDI-P, PKP, PBB, PKB). This is a qualitative research emphasizing deductive empirical data obtained from interviews with a number of indigenous elites involved in political parties in South Sulawesi, documentation study, and participant observation. The data were then processed and analyzed using the steps, namely: reduction, abstraction, unitization, categorization and coding. Verification on the validity of the data and interpretation using verstehen method indicates that the role of indigenous elites in South Sulawesi is still dominant in political life due to the prevalent paternalistic view in the society. The role can be observed in the activities of political parties in the form of recruitment, mobilization of masses and the establishment of new parties. Similarly, in the efforts to uplift the parties as well as in the conflict resolution, political education, the implementation of the party programs and platforms, the involvement of indigenous elites is rarely absent.

Keywords: Indigenous Elite, Political Parties, South Sulawesi

Pendahuluan

stilah elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan

bertanggung jawab efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya. Golongan elit mempunyai arti secara sosial akhirnya bertanggung jawab untuk realisasi tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial. Kelanjutan sebagaimana digunakan di sini, mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung, dan sementara artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup, maka ia mencakup juga kemungkinan runtuh.

Zaman Orde Baru mengenal hanya tiga partai politik membuat elit adat terkonsentrasi memobilisir massa, sikap elit adat terhadap partai politik memengaruhi sifat partisipasi dalam masyarakat dimana masyarakat bersangkutan dikerahkan hanya terjadi apabila elit adat mengadakan usaha melibatkan massa rakyat dalam kegiatan politik.

Masyarakat  Sulawesi  Selatan  dapat  diidentifikasikan secara  komunal,  terdiri  dari  empat  etnik  dengan bahasa berbeda yaitu etnik Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Secara struktur dalam strata sosial yang jelas antara masyarakat kelas elit atas, elit menengah, elit bawah. Elit adat mempunyai peran tersendiri di tengah masyarakat termasuk memobilisasi massa atau terlibat dalam pembentukan partai politik. Pergeseran tripartai politik ke multipartai membuat elit mengalami perubahan peran dalam perkembangan partai politik khususnya di Sulawesi Selatan tercatat 48 partai politik yang mendeklarasikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi

Selatan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dan memperhatikan lingkup masalah yang berkaitan dengan penelitian ini maka masalah difokuskan pada peran elit adat dalam perkembangan partai politik di Sulawesi Selatan pasca Orde Baru, dan faktor-faktor yang memengaruhi peran elit adat tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan data empirik induktif, pemahaman berulang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Sesuai metode yang digunakan, maka penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi. Di samping menggunakan teknik observasi untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara mendalam (Indepth Interview). Sasaran utama dijadikan pusat perhatian yaitu elit adat terlibat dalam pengembangan partai politik di Sulawesi Selatan, memfokuskan pada pasca Orde Baru atau pada kondisi era reformasi. Teknik pemilihan elit adat dilakukan dengan purposive, dan penentuan jumlah yang diperlukan dilakukan dengan snawball, artinya tergantung pada sejauh mana informasi yang telah diperoleh dapat memenuhi keperluan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam (indepth interview), dilakukan oleh peneliti sendiri (bertindak sebagai instrumen penelitian) yang dimulai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data hingga penulisan hasil penelitian. Analisis data secara induktif dilakukan sepanjang proses penelitian sesuai pandangan Schlegel (1994) bahwa agar analisis data lebih berbobot, maka analisis itu berdasarkan data yang langsung dari lapangan.

Pembahasan

Munculnya partai politik di Eropa pada abad ke-19 gereja Katolik menyatukan diri pada pemerintahan demokrasi dan pemilihan sebagai sarana demokrasi dilaksanakan dengan jalan membentuk partai Kristen Demokrat yang secara bertahap melepaskan orientasi keagamaan mereka demi organisasi, program, dan panggilan partai yang diikuti dengan pembentukan partai sosialis. Setelah perang dunia kedua, Partai Komunis lahir sebagai wujud dari hasil revolusi sebagai ciri partai komunis. Sedangkan di beberapa negara yang baru merdeka partai politik muncul dengan misi menanamkan partisipasi dan kesadaran politik pada masyarakat yang merasa tidak puas. Tahap kedua perkembangan partai politik muncul setelah pertengahan abad ke-19. Tahap ketiga perkembangan partai pada akhir abad ke-19, pada periode ini Maurice Duverger secara jitu mengkaitkan pertumbuhan dari apa yang disebut partai-partai di luar parlemen (extra parlementer).

Fungsi  Partai Politik

Fungsi partai politik dirumuskan Sigmund dikutip Miriam Budiarjo (1986) menegaskan bahwa fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik, tanpa rekruitmen suatu partai politik tidak memiliki anggota atau elit politik yang diandalkan dalam berbagai kegiatan politik, rekruitmen politik dimaksudkan upaya partai politik untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Rekruitmen Politik

Rekruitmen politik merupakan suatu proses pertahanan sistem yang dilembagakan secara parsial. Perdagangan politik sebagian besar dipelajari melalui sitem pemagangan (apprenticeship). Perspektif karier setiap generasi dibentuk oleh perioritas-perioritas baru pada keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan yang berubah dan oleh contoh kinerja, baik dan buruk. Pada tahapan awal para pemimpin masa depan sedang

disaring kapasitas mereka, kapasitas yang tidak dimiliki pendahulunya. Pada saat yang sama para elit secara terus menerus mencari para penerus yang mempunyai gaya, penilaian, temperamen, dan pandangan seperti mereka. Para ahli teori klasik, Mosca, Pareto, dan Michels, masing-masing mengeksplorasi dan mengkaji implikasi jabatan (incumbency). Elit yang berkuasa tidak dengan sendirinya memadai malah sering jabatan menjadi rem terhadap terhadap upaya-upaya untuk memperbaharui rasionalitas fungsi lembaga, karena norma-norma kinerja dan sifat- sifat kepemimpinan cenderung diatur oleh para pemegang jabatan itu sendiri (Kuper dan Kuper, 2000).

Tipologi  Partai Politik

Berdasarkan data dari Kesatuan Bangsa (Kesbang) Ditsospol Sulawesi Selatan, 48 partai politik yang ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta mempunyai Dewan Pimpinan Daerah(DPD)/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Sulawesi Selatan. Berdasarkan tipologi partai politik dan pengembangannya maka peneliti hanya fokuskan kepada lima partai politik yakni:

1.    Partai Amanat Nasional dengan alasan sebagai partai plural dan majemuk yang tentunya memungkin elit adat berperan di dalamnya.

2.    Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan dasarnya sebagai pengembangan dari PDI Budiharjono bentukan

Orde Baru, partai yang syarat dengan konflik intern dan merupakan partai nasionalis.

3.    Partai Keadilan dan Persatuan sebagai partai bentukan KBA (Keluarga Besar ABRI) yang selama Orde Baru sebagai pilar partai Golkar.

4.    Partai Bulan Bintang, merupakan partai yang berbasis Islam yang secara historis merupakan gambaran partai Masyumi.

5.    Partai Kebangkitan Bangsa, partainya NU yang basis massanya waktu Orde Baru disalurkan di PPP.

Kelima partai politik tersebut secara umum mewakili seluruh struktur masyarakat Sulawesi Selatan.

Elit Adat di Sulawesi Selatan

Setiap masyarakat selalu terdapat aturan yang menjadi dasar serta pedoman sikap, tingkah laku dan tindakan yang dianggap harus ditaati karena adanya kepercayaan bahwa aturan itu diwariskan dari nenek moyang mereka. Aturan itu diturunkan (diwarisi) secara turun temurun dari suatu generasi lainnya melalui proses pendidikan yang biasanya dimulai dalam lingkungan keluarga masing-masing (Walinono, 1979: 73).

Secara garis besar AR, (elit adat Partai Bulan Bintang) memberi pandangan bahwa besar kecilnya pengaruh aturan adat di dalam kehidupan seseorang, ditentukan oleh seberapa jauh aturan adat mengalami proses internalisasi ke dalam sistem kepribadian seseorang, pengetahuan mengenai aturan adat yang bersangkutan diperoleh dalam proses sosialisasi yang pada hakekatnya adalah proses yang dialami seseorang yang belajar menjalankan peranan dalam kelompok dimana ia menjadi anggotanya, bagi orang-orang tertentu aturan adat itu sudah sedemikian melekat pada dirinya sehingga ia memperoleh aturan itu secara otomatis dan merasa bersalah apabila ia tidak melaksanakan aturan-aturan adat itu. Di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan adek (adat) masih merupakan salah satu di antara aturan yang menjadi dasar dan pedoman bersikap dan bertingkah laku. Adek pada dasarnya berfungsi prefentif yaitu mencegah terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan adat masyarakat yang berimplikasi merusak keseimbangan kehidupan sosial.

Sitem  Budaya Elit Adat di dalam Partai Politik

Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya masih berorientasi pada tiga sistem budaya yakni adat (adek), agama (Islam, Kristen, agama lainya), dan keindonesian, dalam hal-hal tertentu ketiga sistem budaya itu masih

tetap berdampingan secara otonom dan didukung oleh lapisan masyarakat (Walinono, 1979:165). Orientasi pada ketiga sistem budaya nampak dalam sikap dan tingkah laku elit adat dalam aktivitasnya dalam pengamatan peneliti setiap ada kegiatan formal dalam partai politik (rapat, diskusi, dan sebagainya) dimana elit adat dalam lima partai setiap tindakan dan tingkah lakunya ada yang cenderung mengutamakan aturan adat (Bugis Makassar) sedang yang lainnya mengutamakan sistem budaya agama, tetapi mayoritas mengutamakan nilai-nilai dan aturan ke Indonesian (pengamatan peneliti 20 Juni 2001).

Dari ketiga sistem budaya masing-masing elit adat mempunyai argumen berbeda, A.P, menganggap bahwa adat harus ditaati karena nilai dan aturan berasal dari masyarakat Sulawesi Selatan sendiri merupakan warisan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya dan ini merupakan daya tarik tersendiri bagi partai politiknya (21 Juni

2001). Anggapan lain A.Y, dan A.S (partainya berbasis Islam) mengemukakan bahwa setiap aktivitas keseharian di partai politik dibudayakan hal Islami yang merupakan manipestasi dari da’wah dengan sendirinya partai politiknya bukan hanya urusan negara (duniawi) tetapi juga akhirat sehingga ada nilai pahalanya (wawancara, 22

Juni 2001). A.B. (parpol berbasis nasionalis) punya sikap berbeda terhadap sistem budaya dipartainya menurutnya aturan-aturan bernegara harus diaplikasikan dalam keseharian masyarakat Indonesia sehingga budaya Indonesia sebagai perekat budaya-budaya lain dapat diwujudkan (23 Juni 2001).

Analisis peneliti, bahwa perbedaan perilaku dan sikap elit adat dalam partai politiknya merupakan aktualisasi diri yang merasa bahwa dialah yang superior sehingga sistem budaya lain lebih rendah dan tingkah laku tersebut dipandang sebagai tradisi di dalam partai politiknya. Kesemuanya itu sebagai wujud kepribadian oleh Gert dan Mills dalam Poloma (1994: 331) disinyalir bahwa tingkah laku manusia dan motivasi manusia dalam berbagai tipe masyarakat dengan mempertanyakan bagaimana kelakuan eksternal dan kehidupan hakiki (inner life) individu saling pengaruh memengaruhi dengan individu lain, dalam hal ini struktur karakter dikaitkan dengan struktur sosial termasuk kekeluargaan, agama, ekonomi, militer, dan politik melalui peranan sosial seseorang.

Peran Elit Adat dalam Partai Politik

Elit adat yang masuk dalam kepengurusan partai politik di Sulawesi Selatan sebahagian besar telah aktif pada partai politik sebelumnya (PPP, Golkar, PDI), banyaknya elit adat terlibat dalam partai politik diakui AP, sebagai hal lumrah dan merupakan hak individu tetap eksis di jalur politik. Namun disadari bahwa tidak semua berpolitik mempunyai basis massa, tetapi hanya persepsi kalangan masyarakat bahwa elit adat itu punya strategis. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan penyebaran elit adat pada 5 partai politik dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel Elit Adat Dalam Pengurus Partai Politik

Sumber :Penelitian Lapangan, Juni 2001

Dari data lapangan dapat dijelaskan bahwa semua partai politik di Sulawesi Selatan melibatkan elit adat sebagai pengurus menurut informan kunci bahwa keterlibatan tersebut didasarkan elit adat masih dianggap memiliki kekuatan massa yang dapat membuat partai pilihannya berkembang apalagi partai tersebut merupakan partai yang baru terbentuk. Menurutnya dibanding dengan masa Orde Baru (multipartai terbatas 3 Orsospol) elit saat itu terfokus (tafsiran peneliti mayoritas) di satu partai politik yakni Golongan Karya sehingga menurutnya,

masyarakat sering pelesetkan Golkar identikkan dengan Golongan Karaeng (wawancara, 4 Juni 2001).

Setelah pasca Orde Baru penyebaran elit di berbagai partai politik yang baru dibentuk di Sulawesi Selatan tidak bisa dipungkiri secara fakta bahwa elit adat dibutuhkan banyak partai politik. Hasil temuan peneliti berdasarkan

5 informan kunci yakni A.M (Partai Amanat Nasional), A.P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan), A.B (Partai Keadilan dan Persatuan), A.S (Partai Bulan Bintang) dan A. S (Partai Kebangkitan Bangsa) diperoleh dari jumlah pengurus 453 orang terdapat 103 elit adat (lima partai politik).

Hasil wawancara dengan A.P. peneliti mengungkap bahwa menurutnya kesalahan selama ini elit adat hanya dijadikan sebagai kendaraan politik oleh Golkar sebab dari sekian banyaknya elit adat yang ada di partai tersebut hanya segelintir saja yang menjadi wakil rakyat bahkan tidak ada sama sekali, menurutnya elit adat hanya dibutuhkan ketika mau Pemilu untuk kampanye (wawancara, 7 Juni 2001). Hasil wawancara mendalam tersebut peneliti mamahami bahwa secara sosiologi politik apa yang diperankan elit adat merupakan pergolakan antara psikologi sosial dengan struktur sosial, dimana elit adat merupakan aset yang punya pandangan historis yang luas bagaimana ia memahami dirinya mempunyai kharismatik di tengah masyarakatnya, tetapi tidak mampu secara kreatif mewakili aspirasi pengikutnya.

Hal ini dipertegas seorang sosiolog C. Wright Mills bahwa di dalam masyarakat tidak boleh mengenyampingkan prinsip-prinsip psikologis. Ia mencoba mengaitkan dengan masalah sosiologis dan struktur (Poloma, 1994: 330). Berkaitan dengan hal tersebut struktur karakter individu juga terdapat pada elit adat yang terkait langsung dengan struktur sosial agama, ekonomi, militer, dan politik. Bahkan lebih jauh elit adat memiliki ambisi untuk tetap mempunyai peran di partai politik. Gerth dan Mills mengilustrasikan manusia sebagai mahluk unik disebabkan oleh adanya konstelasi organisme biologis tertentu, struktur fisik, dan peranan seseorang dalam setiap struktur karakter, manusia adalah keseluruhan biologis yang dilengkapi dengan psikis dari berbagai perasaan, sensasi, dan impuls yang bersarang dalam organisme manusia.

Dalam pengamatan peneliti hal ini menyebabkan masih adanya elit adat berperan dalam partai politik bahkan rela pindah partai lain yang sejak dulu sebagai pengurus. Menurut A.B dulu partainya adalah Golkar tetapi adanya perubahan tatanan politik, maka ia pun hengkang dari partai Golkar ke PKP dengan berbagai pertimbangan politik (pengamatan, 25 Juli 2001). Hal tersebut menunjukkan bahwa A.B. sebagai elit adat secara psikis tentu mempunyai sensasi dan keinginan yang lain jiwa kepemimpinan dan hasrat ingin berkuasa merupakan fokus dalam setiap perilaku manusia yang menurut Mills sebagai mahluk unik dalam pengertian elit adat merupakan perkembangan dari sebuah historis.

Dalam perspektif sosiologi politik kontemporer Mills (1963) menekankan kekuasaan sebagai hal sangat penting dalam suatu masyarakat. Kehidupan sosial dilihat sebagai pertarungan kekuasaan yang tanpa akhir, terkadang berupa konfrontasi fisik (perang), tetapi lebih sering terjadi adalah perjuangan politis dan simbolis. Mills secara tegas menulis bahwa manusia bebas membuat sejarahnya. Himbauan Mills terhadap teori imajinasi sosiologis merupakan kritik terhadap model naturalistis yang sudah dominan. Menurutnya imajinasi sosiologi adalah kemampuan untuk menangkap sejarah dan biografi serta daya gunanya dalam masyarakat tanpa menutup mata dengan ground teori.

Penyelesaian Konflik

Data di lapangan mengungkapkan ketika awal jatuhnya KH. Abd. Rahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia daerah-daerah lain di Indonesia demonstrasi menuntut Gusdur meletakkan jabatannya karena dugaan KKN. Sulawesi Selatan yang dikenal dengan karakter keras tidak terjadi demonstrasi yang besar. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (partai pendukung Gus Dur) dengan A.S. Bahwa kondisi Sulawesi Selatan yang rentang demonstrasi pada saat ini dapat diredam dengan konsilidasi

para elit adat yang ada di partai lain dan elit adat di luar sistem (wawancara, 29 Juli 2001).

Sementara itu elit adat di PBB bahwa meredam konflik di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran elit adat mengsosialisasikan jalan keluar menurutnya kekuatan lain dari elit adat retorika yang berbanding lurus dengan kharismatiknya hanya parkataan yang benar mampu diikuti rakyat (adanna tongeng) penyambung lidah masyarakat tradisional dengan penguasa. Pengamatan peneliti selama terjadi gelombang demonstrasi di Sulawesi Selatan peran elit adat di partai politik cukup besar ketika anggota partai menyarankan merespon keinginan mahasiswa turun ke jalan beberapa pengurus partai PDI-P menyarankan anggotanya (non elit adat) sebaiknya meminta pertimbangan kepada A.P.(observasi, Juni 2001).

Mobilisasi  Massa

Aktivitas dalam partai politik tidak terlepas bagaimana seorang elit adat dapat memahami suatu kondisi lingkungannya, bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai alat untuk menekan pemerintah apabila ada tujuan partai politik yang ingin dicapai. Hasil wawancara peneliti terhadap peran elit adat dalam kampanye politik pada saat Pemilu yang lalu, menurut M.A (PKP), elit adat sangat besar peran pada saat Pemilu karena masyarakat Sulawesi Selatan masih menganut sistem patronase yang sukar untuk dihilangkan sehingga apa yang dikatakan tokoh politik panutannya, maka dapat dipastikan massanya ikut sesuai yang diperintahkan elit adat (29/7/2001).

Berkaitan dengan mobilisasi massa di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan berhubungan dengan tokoh yang berpengaruh bukan partisipasi politik yang berdasar pada kesadaran politik dari masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki elit adat dalam memobilisasi massa sebagai wujud kharismatik dari individunya, Adams dalam A. Putra memberi penekanan tentang kekuasaan sebagai:

”Power is that aspect of social relations that marks the relative equality of the actors or operating units; it is derived from the relative control of each actor or unit over elements of the environment of concern to the participant”(Adams, 1975: 9-10). (kekuasaan adalah aspek dari hubungan sosial yang menandai kesamaan relatif para pelaku atau unit yang bekerja di situ kekuasaan ini berasal dari penguasaan relatif atas unsur-unsur lingkungan yang penting dari pelaku). Ini berarti bahwa penguasaan elit adat pada lingkungan masyarakat di Sulawesi Selatan merupakan dasar kekuasaan sosial yang merupakan modal yang kuat dalam memobilisasi massa.

SIMPULAN

Peran elit adat dalam pengembangan partai politik berdasarkan hasil penelitian kualitatif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.   Persepsi umum bahwa perubahan struktur sosial memengaruhi proses perubahan norma-norma lama tidak terpakai lagi, tokoh-tokoh lama tidak lagi mempunyai status, mereka tidak dapat menggunakan kekuasaan dan politik mereka lagi. Ternyata tidak keseluruhan berlaku bagi elit adat di Sulawesi Selatan, semua partai politik yang ada DPWnya di daerah ini memiliki elit adat baik sebagai individu maupun dalam bentuk minoritas kelompok, walaupun pada proses selanjutnya mengalami perubahan dari elit adat ke elit nasional. Rekruitmen Elit adat dalam partai politik didasari bahwa mereka memiliki basis massa, dikarenakan kharismatiknya di tengah masyarakat.

2.    Faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan elit adat dalam pengembangan partai politik adalah

a.    Perubahan tatanan politik yang multi partai secara fungsional membangkitkan semangat politik elit adat baik secara individu maupun kelompok.

b.    Pendidikan politik memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa elit adat bukan hanya milik partai politik tertentu.

c.    Prestise yang merupakan kehormatan yang melekat pada elit adat, status atau peranan tertentu. Dengan masuknya elit adat partai politik tertentu, maka akan mengandung nilai-nilai yang dipandang tinggi, karena hanyalah lewat wadah partai politik elit adat dapat memperoleh kekuasaan.

Berdasarkan hasil temuan secara kualitatif dalam penelitian ini yang dipaparkan dalam kesimpulan peneliti, maka berikut ini dikemukakan saran-saran yang bersifat membangun wacana sosiologis.

1.    Elit adat sebagai elemen dari struktur masyarakat Sulawesi Selatan sebaiknya jangan hanya dijadikan sebagai alat politik, tetapi potensi yang superior melekat dalam elit dijadikan bagian bermanfaat dan berdaya guna dalam pendidikan politik di Sulawesi Selatan.

2.    Elit sebagai patron tidak eksklusif terhadap client karena hubungan keduanya merupakan interaksi yang bersifat timbal balik apalagi masyarakat Sulawesi Selatan masih menganut pola hubungan patronase.

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa Putra, Heddy Shri. 1988. Minawang Hubungan Patron Klien Di Sulawesi Selatan. Yogyakarta: Gajah

Mada University Press.

Alfian. 1988. Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan. Jakarta: Pustaka Grafika. Andrian, F. Charles.1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. Budiardjo, Miriam.1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Duverger, Maurice. 1993. Sosiologi Politik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Faisal, Sanapiah.1955. Format-Format Penelitian Sosial. Jakrta: Rajawali Press. Gooffman, E. 1954. Symbol Of Class Status. Hinsdale.

Harton, Paul B & Charles L.H. 1992. Sosiologi, Edisi III. Jakarta: Erlangga.

Huntington, P Samuel dan Jhon Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta. Johson, Doyle Paul. 1991. Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jilid I). Jakarta: Gramedia.

                              , 1991. Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jilid II). Jakarta: Gramedia. Kartodirdjo, Sartono.1983. Elit dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: LP3ES. Koentjaraningrat.1979. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. Mas’oed, Mohtar.1994. Sosiologi Politik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Martin, Roderick.1993. Sosiologi Kekuasaan. Jakarta: Rajawali Pers.

Mills, C. Wright.1956. The Power Elit. New York: Oxford University Press. Muhadjir, Noeng. 1992. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. Parson, Talcott. 1985. Esei-Esei Sosiologi. Jakarta: Aksara Persada Press.

Poloma, M. Margaret.1994. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers dan Yasogama. Ritzer, George. 1984. Sosiology A Multiple Paradigm Science. Jakarta: Rajawali Press.

Rush, Michael dan Althoff Phillp. 1997. Pengantar sosiologi Politik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sanit, Arbi.1995. Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan. Jakarta: Rajawali Press.

Siahaan, Hottman, M. 1986. Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi. Jakarta: Erlangga.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian.1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. Soemardjan, Selo. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Veeger, K.J. 1985. Realitas Sosial. Jakarta: Gramedia.