Di zaman digital dan globalisasi yang berkembang cepat saat ini, istilah seperti inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, dan QRIS tidak hanya dipahami oleh para ekonom atau pihak Bank Indonesia. Masyarakat yang cerdas dituntut untuk mengerti istilah-istilah tersebut agar bisa membuat keputusan finansial yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.
Nyatanya, banyak orang yang masih belum sepenuhnya mengerti peran Bank Indonesia dalam kehidupan mereka. Keputusan dari Bank Indonesia berpengaruh terhadap harga barang kebutuhan pokok, nilai tukar rupiah, hingga kemudahan dalam transaksi digital. Oleh karena itu, menciptakan masyarakat yang paham ekonomi bukan hanya tanggung jawab institusi, tetapi juga kebutuhan bersama.
Bank Indonesia Sebagai Pendorong Inovasi
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas ini meliputi dua aspek utama, yaitu kestabilan harga dan nilai tukar. Kebijakan suku bunga dasar (BI Rate), pengendalian inflasi, dan intervensi di pasar valuta asing dilakukan untuk memastikan ekonomi berfungsi dengan baik dan masyarakat tidak kehilangan daya beli.
Namun, peran BI tidak berhenti di situ saja. Dalam beberapa tahun terakhir, BI semakin aktif dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran, melalui QRIS, BI-FAST, dan berbagai instrumen lainnya. Ini menunjukkan bahwa BI mampu beradaptasi dengan perubahan dan juga mempercepat inklusi keuangan di tingkat nasional.
Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, yang dilansir oleh Tempo. Co pada tanggal 4 Mei 2025, penggunaan QRIS di Indonesia per bulan April 2025 (Triwulan I 2025) mencapai 42,9 juta transaksi dengan total nilai transaksi Rp 262 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat mempercayai sistem pembayaran digital yang efisien, aman, dan terjangkau.
Masyarakat Cerdas
Masyarakat yang paham ekonomi adalah mereka yang mampu mengerti dan menanggapi perubahan ekonomi dengan cara yang rasional. Dalam hal ini, warga cerdas tidak hanya menyadari kenaikan harga cabai, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan inflasi, distribusi pasokan, dan efek dari kebijakan moneter.
Dengan tingkat literasi ekonomi yang baik, individu akan lebih bijaksana dalam mengambil Keputusan. Baik itu dalam mengelola pengeluaran, menabung, berinvestasi, atau menggunakan layanan keuangan digital.
Data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2025, yang dituliskan di portal ojk.go.id, menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 66,46%. Ini berarti masih banyak orang yang belum memahami konsep dasar ekonomi dan keuangan dengan baik.
Di sinilah pentingnya kolaborasi antara Bank Indonesia, lembaga pendidikan, media, dan komunitas digital dalam mengedukasi masyarakat. Program seperti Yuk Nabung Rupiah, BI Mengajar, dan penyuluhan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) perlu diperkuat dan ditingkatkan agar dapat menjangkau generasi muda serta pelaku UMKM.
Ketahanan Ekonomi
Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita bahwa dunia dapat berubah dengan cepat, dan hanya mereka yang dapat beradaptasi yang akan bertahan. Prinsip yang sama, bahwa perubahan adalah hal yang pasti jg berlaku dalam sektor ekonomi sebagai tantangan zaman.
Dengan semakin berkembangnya dunia digital, keberadaan Central Bank Digital Currency (CBDC), seperti Digital Rupiah yang sedang dikembangkan oleh BI, menjadi contoh bagaimana kebijakan bank sentral merespons tantangan zaman.
Namun, jika masyarakat tidak siap menerima inovasi ini, maka usahanya akan sia-sia. Oleh karena itu, penting untuk membangun pola pikir digital dan kesadaran ekonomi. Pendidikan mengenai perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, serta keuntungan dari transaksi non-tunai harus menjadi bagian dari program pendidikan dan kampanye publik.
Berikut ini beberapa rekomendasi dan kontribusi untuk dijadikan kebijakan Bank Indonesia :
1. Penyatuan Pendidikan Ekonomi dalam Kurikulum Sekolah dan Perguruan
Tinggi. Bank Indonesia bisa bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menambahkan materi literasi ekonomi dan digital keuangan dalam kurikulum resmi, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
2. Pengembangan Program Inklusi Keuangan Berbasis Teknologi. BI sebaiknya
meningkatkan kerjasama dengan fintech dan platform digital untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan pelaku usaha mikro melalui pendidikan dan pendampingan yang berbasis aplikasi.
3. Memperkuat kampanye lewat influencer dan media sosial. Mengingat bahwa
masyarakat, terutama generasi muda, lebih aktif di platform media social. Strategi komunikasi BI harus lebih youth friendly untuk kaum muda, menggunakan bahasa yang sederhana, tampilan visual menarik, serta pendekatan cerita melalui tokoh yang dekat dengan mereka.
4. Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Kebijakan. Masyarakat yang cerdas tentu ingin berpartisipasi. BI dapat menciptakan ruang untuk dialog publik, seperti forum daring, agar dapat menerima masukan terkait kebijakan baru, seperti digital rupiah atau reformasi sistem pembayaran.
Penutup
Mewujudkan masyarakat yang paham ekonomi dan mampu beradaptasi dengan perubahan bukan hanya mimpi, tetapi juga suatu tujuan yang harus dicapai bersama. Bank Indonesia sebagai pengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran perlu terus berinovasi, terbuka, dan melibatkan warga sebagai mitra strategis.
Di sisi lain, sebagai warga cerdas, kita memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, memahami, dan berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan zaman.
Karena ekonomi bukan sekadar angka, tetapi juga mengenai kehidupan kita, baik hari ini maupun di masa depan.