Oleh: Sumardi

Penyimpangan dalam pengangkatan Pimpinan Tinggi khususnya para Kepala Perangkat Daerah (OPD) masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi bahkan di instansi pemerintah pusatpun juga terjadi hal yang sama. Kita sering mendengar seorang yang berbasis Sarjana Agama diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seorang Sarjana Apoteker diangkat dalam jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Bahkan seorang Sarjana Ekonomi diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Kesehatan. Seorang Sarjana Teknik Kimia diangkat dalam jabatan Inspektur dan seorang Sarjana Pendidikan diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Penyimpangan tersebut menyeruak seiring dengan issue  belum bersihnya pengangkatan para pejabat di daerah. Bahkan beberapa diantaranya terkena Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan agar kebijakan dan implementasi pengelolaan sumber daya aparatur dilakukan dengan Sistem Merit yang ukurannya adalah tiga hal pokok yaitu kompetensi, kinerja dan kualifikasi. Terkait dengan tema pokok di atas maka penyimpangan dalam pengangkatan para Kepala OPD di atas menarik untuk diulas dalam tulisan ini. Mencoba memahami kondisi di atas penulis berpendapat, pertama, kondisi tersebut tidak masalah, sepanjang di daerah tersebut memang “raw material” atau bahan baku dari ASN eselon III benar-benar tidak tersedia di Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut. Kedua, pejabat yang diangkat mempunyai pengalaman jabatan serta pendidikan dan pelatihan yang cukup untuk bidang tugas terkait dengan jabatan dimaksud dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya di OPD yang akan didudukinya nanti. Namun inipun tidak mudah untuk beberapa jabatan yang secara spesifik menuntut penguasaan kompetensi teknis yang tidak mudah dipelajari oleh orang sosial pada umumnya, misalnya ilmu Kesehatan, ilmu di bidang Pekerjaan Umum, Jalan, ilmu Jembatan dan ilmu Cipta Karya. Penulis sendiri sebagai Sarjana Akuntansi pernah diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Organisasi di sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), namun jangan lupa penyimpangan tersebut dapat dijawab dengan alasan bahwa penulis mempunyai pengalaman atau background di bidang kepegawaian, kelembagaan serta berbagai diklat terkait dengan pengembangan organisasi, beban kerja dan reformasi birokrasi pernah diikutinya. Selain itu rumpun ilmunya masih sama-sama ilmu sosial. Bagaimana jadinya kalau penulis diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga. Rusaklah negeri ini…….        

Praktik di lapangan membuktikan bahwa para Pejabat Pembina Kepegawaian selalu menyediakan alasan dalam penyimpangan pengangkatan Kepala OPD tersebut. Mulai dari alasan pejabat yang akan diangkat menguasai bidang keuangan untuk membenahi OPD tersebut, Kepala OPD adalah jabatan managerial tertinggi di suatu Dinas sehingga urusan teknis berada di level eselon III dan IV, belum atau tidak adanya aturan yang diacu karena bentuknya Keputusan Menteri yang hanya penetapan bukan pengaturan, sampai menggunakan contoh praktik yang salah di instansi pemerintah pusat. Bahkan lebih tidak masuk akal lagi menggunakan alasan bahwa Presiden juga  mengangkat Menteri dengan kualifikasi yang menyimpang dari kompetensinya. Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut barangkali lupa bahwa Menteri adalah jabatan politis  sehingga mereka dapat diangkat dari siapapun atau manapun tanpa persyaratan tertentu yang diatur sebagaimana berlaku di kalangan ASN. Menteri diangkat lebih karena adanya dukungan politis. Sebuah justifikasi berbahaya karena tidak apple to apple. Hal penting yang perlu dikembangkan adalah sebuah pertanyaan besar mengapa seorang PPK ngotot melakukan penyimpangan kualifikasi dalam pengangkatan Kepala OPD. Jangan-jangan ada misi tertentu dari PPK dalam mengangkat seseorang pada sebuah jabatan sebagai Kepala OPD tertentu. Apalagi jika Dinas tersebut termasuk dinas yang “basah kuyup” karena ada mata airnya. Motif dibalik itu semua perlu kita perhatikan secara hati-hati.

Sesungguhnya mudah saja untuk menertibkan permasalahan ini sepanjang tidak ada kepentingan tertentu. Kembali bahwa penegakan aturan ini mengacu kepada ketentuan perudang-undangan yang telah mengaturnya. Dalam sebuah bingkai besar maka setiap pengangkatan OPD harus mengacu kepada kompetensi, kinerja dan kualifikasi. Itulah Meritokrasi dalam tata kelola ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2104 tentang ASN.  Lalu kita turun ke lebih teknis ke Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Pada Pasal 5 ayat (5) disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Pada ketentuan Pasal 109 ayat (4) dan (5) disebutkan Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Pada Pasal 166 ayat (2) disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.    

Lalu menukik secara teknis dari mandat di Peraturan Pmerintah tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor   38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Pada Pasal  13 ayat (1)  dan (2) disebutkan bahwa Menteri menetapkan Standar Kompetensi ASN secara nasional berdasarkan usul dari instansi pemerintah. Pada ayat (2) dosebutkan bahwa Penetapan Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembahasan dengan melibatkan unsur: a. Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan sesuai kewenangannya; b. instansi terkait; dan c. para pakar atau asosiasi profesi terkait. Selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Keputusan Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah. Di dalam keputusan Menteri tersebut didalamnya berisi penetapan mengenai ikhtisar jabatan, standar kompetensi teknis, kompetensi managerial dan kompetensi sosial kultural,  beserta level yang dipersyaratkan dan persyaratan jabatan. Dalam persyaratan jabatan di dalamnya terdapat kualifikasi yang meliputi jenjang pendidikan, bidang keilmuan, pelatihan dan pengalaman kerja.         

Dari ulasan artikel di atas penulis berkesimpulan pertama, bahwa sudah saatnya dalam pengangkatan Kepala OPD benar-benar memperhatikan meritokrasi yang ukurannya adalah kompetensi, kinerja dan kualifikasi. Kedua, penyimpangan dalam bidang pendidikan yang dipersyaratkan untuk pengangkatan Kepala OPD sudah saatnya diakhiri karena akan menimbulkan dampak negative. Konsepsi the right man on the right place and on the right time tercederai. Ketiga, sudah saatnya menggunakan Kepmenpan 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah sebagai landasan dan pegangan kriteria baku. Keempat, bentuk Kepmenpan 409 Tahun 2019 sebagai beschikking sudah tepat karena dalam memahami ketentuan mengenai standar kompetensi jabatan tersebut tidak bisa dipenggal dan berhenti hanya pada Kepmenpan 409 Tahun 2019 saja. Perlu dimaknai secara komprehensif dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; dan Permenpan Nomor 38 Tahun 2017. Mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Permenpan 32 Tahun  2017 jelas dalam bentuk Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut pandangan penulis semestinya tidak ada lagi perdebatan bahwa Kepmenpan 409 Tahun 2019 tidak perlu dipakai karena bentuknya benshcikking atau penetapan. Ayo kita ke substansi supaya negeri ini menjadi lebih baik kecuali kita mencari alasan pembenar yang sesungguhnya mencontoh praktik yang salah atau ada kepentingan tertentu di balik itu. Selalu tersedia jutaan alasan untuk tidak mau reform  tetapi sebaliknya terdapat jutaan jalan asal ada kemauan untuk reform. Selamat Pagi Mas Bro dan Mbak Sis………     

Penulis : PNS di KASN Republik Indonesia

(Visited 30 times, 1 visits today)

By Sumardi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *