Dalam membangun sebuah kota perlu ada kerjasama semua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif punya peran dalam membuat anggaran dan pengawasan untuk program pembangunan sesuai dengan visi dan misi kota ke depan, baik jangka menengah maupun jangka panjang.
Kerena itu, perlu ada komunikasi dan kerja sama dengan eksekutif sebagai pengguna anggaran. Dengan visi dan misi yang sama dilakukan secara bersama-sama, diharapkan berbagai program pembangunan strategis yang telah dirumuskan dapat terlaksana dengan baik.
Hal ini menjadi penting, karena dari sinilah kadang banyak timbul permasalahan dalam mengambil kebijakan. Contohnya, anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif kadang tidak disetujui oleh legislatif, sehingga banyak program yang tidak bisa dijalankan.
Sesungguhnya, eksekutif yang dikepalai oleh walikota juga berasal dari partai politik harus bisa menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan legislatif, agar semua program pembangunan yang terjabarkan dalam visi dan misi walikota bisa dilaksanakan sesuai target.
Apabila antara pihak legislatif dan eksekutif tidak terjalin hubungan yang harmonis, maka akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan disemua lini. Terlebih kalau kepala OPD tidak sepenuhnya juga sejalan dengan kepala daerah, maka target pembangunan akan semakin banyak mengalami kendala di lapangan. Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Menyadari pentingnya sinergisitas antara lembaga itu, masing-masing pihak harus menyadari kelebihan dan kekurangannya untuk kemudian saling mendukung dan kerja sama demi terwujudnya semua agenda pembangunan untuk masyarakat.
Sebagaimana ungkapan bijak Henry Ford (Pendiri Ford Motor Company Amerika) bahwasanya, “Kebersamaan adalah permulaan. Menjaga bersama adalah kemajuan. Bekerja bersama adalah keberhasilan”. Artinya, sinergisitas antar lembaga adalah suatu keharusan.
*Anggota DPRD Kota Padang