Oleh: Muhammad Sadar*
Negara Indonesia yang sarat dengan potensi alam baik sumber daya mineral, sumber daya nabati, atau hewani baik di darat dan di laut, maupun sumber daya penduduk merefleksikan negara ini sebagai sebuah baldatun yang kaya di zamrud khatulistiwa dan menjadi perhatian dunia yang sangat diperhitungkan di kancah global. Iklim tropis sepanjang musim melingkupi negeri untuk setiap waktu berproses produksi pangan dan bahan tambang lainnya yang berasal dari bumi. Melalui letak geografisnya yang sangat strategis, sehingga semua tanaman tropis atau subtropis dunia mampu untuk dibudidayakan di Indonesia.
Sektor pangan merupakan pilar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia yang menjadi concern pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah taktis sang presiden agar visi misi pemerintahannya yang tertuang dalam Asta Cita meraih dukungan dari berbagai pihak utamanya anggota kabinet merah putih dan pemerintah daerah, maka mantan Danjen Kopassus tersebut menyelenggarakan retreat di almamaternya, AMN Magelang bagi para menteri dan kepala daerah yang telah dilantiknya masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2024 dan 20 Februari 2025 lalu.
Urgensi retreat adalah semata-mata seorang Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara kembali menegaskan pandangannya untuk mewujudkan tujuan bernegara sesungguhnya serta menyatukan pikiran dan gerak langkah bersama terhadap tata kelola negara untuk mencapai visi misi pemerintahan saat ini yang tertuang dalam asta cita.
Salah satu point asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Tidaklah mustahil swasembada pangan bisa dicapai dengan berbagai dukungan dan upaya pemerintah dikerahkan. Langkah strategis yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian meliputi kegiatan cetak sawah bukaan baru dengan road map seluas tiga juta hektar. Optimalisasi lahan semakin digiatkan melalui pengerahan alat dan mesin pertanian baik untuk pengairan, mesin pengolah tanah dan panen maupun intensifikasi lahan dengan bantuan sarana produksi pertanian seperti benih dan pupuk.
Bahkan Prabowo Subianto sebagai Kepala Pemerintahan memberikan mandat khusus kepada Kementerian Pertanian dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. Inpres tersebut memerintahkan pengalihan Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Pertanian dalam kurun waktu satu tahun. Para penyuluh pertanian tersebut akan ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan pengembangan metode kerja.
Pada bidang pengembangan SDM yang lain, Kementerian Pertanian melakukan rekrutmen tenaga muda pertanian melalui pemanfaatan pemuda tani milenial untuk ambil bagian didalam program swasembada pangan nasional. Pembekalan ilmu dasar bertani dan berbagai pendidikan pelatihan pertanian diberikan kepada para pemuda tani tersebut. Organisasi brigade pangan, brigade panen, brigade alsintan maupun brigade proteksi akan diisi oleh petani milenial ini yang telah dibekali ilmu budidaya tanaman pertanian.
Upaya fisik yang dilakukan oleh pemerintah sungguh terasa untuk sektor pangan ini. Dukungan berbagai lintas kementerian sangat memadai maupun pengerahan komponen negara seperti TNI untuk pengawalan komoditas padi maupun Polri untuk pendampingan komoditas jagung dan pekarangan pangan lestari. Disamping dukungan secara langsung, juga termasuk penerbitan berbagai regulasi atau peraturan lintas sektoral yang memberikan support untuk mensukseskan program pangan ini.
Instrumen berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Perintah tersebut diarahkan kepada Kementerian PU yang menangani sumber daya air untuk pemenuhan pengairan pada tanaman pangan dan pembangunan bendungan maupun manajemen sumber daya air lainnya.
Kebijakan serupa yang turut dilakukan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan menelurkan Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total dana desa dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa,
Badan Usaha Milik Desa Bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Kemudian permendes tersebut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
Terakhir pihak Kementan menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Kemenaker dalam skema penyiapan ribuan angkatan kerja produktif untuk mengelola cluster pertanian di berbagai wilayah pengembangan food estate. Dalam cluster tersebut dibekali sistem alsintan modern yang tentunya membutuhkan ahli mekanik untuk melatih semua operator mesin pertanian. Kemenaker memiliki instruktur mekanik yang tersebar di daerah dan bisa dimanfaatkan untuk melatih petani milenial dalam merawat, dan memperbaiki hingga mengoperasikan mesin-mesin pertanian modern tersebut.
Pada sisi hilir utamanya yang terkait dengan harga pangan, pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen/GKP di Tingkat Petani sebesar Rp 6.500 per kilogram dan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung di Tingkat Petani sebesar Rp 5.500 per kilogram.
Penjabaran regulasi HPP tersebut diatas tentunya melalui syarat dan kriteria mutu barang yang akan diperdagangkan. Persyaratan umum meliputi persentase kadar air dan kadar hampa, stadia umur panen yang tepat, dan yang utama adalah tanpa rafaksi dalam proses timbang gabah. Tujuan penetapan HPP adalah untuk menjaga stabilisasi harga hasil panen serta mendorong petani dalam meningkatkan produksi sehingga pasokan pangan tetap terjaga sepanjang musim.
Patokan HPP diatas adalah untuk penyerapan hasil panen padi dan jagung petani ditujukan kepada unit bisnis logistik pemerintah yaitu Perum Bulog. Penugasan Bulog agar menguasai gabah kering panen dan jagung pipilan kering yang telah diproduksi petani. Peran Bulog sangat diharapkan dalam memberi jaminan harga dan tersedianya pasar komoditas bagi petani sehingga petani memiliki rasa perlindungan hasil panen dari pemerintah. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa, “Petani adalah produsen pangan, hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu pemerintah Republik Indonesia sudah menerapkan harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp 6.500 per kilogram.”
Dengan demikian, kesungguhan pemerintah dalam memberi perhatian dan melindungi petani merupakan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mantan Ketua HKTI Prabowo Subianto, saat ini tengah menjalankan perintah undang-undang dalam mensejahterakan rakyatnya dan menyiapkan seluruh instrumen untuk mencapai program nasional swasembada pangan. Sangat
beralasan seorang presiden membentuk satu unit kementerian yang mengurus pangan, yaitu Kementerian Koordinator Pangan dan bertindak selaku dirigen yang mengorkestrasi pergerakan seluruh kegiatan bidang pangan.
Mantan Panglima Kostrad tersebut sangat paham strategi tentang pangan. Pangan adalah harga diri sebuah bangsa. Keberlangsungan hidup atau matinya sebuah negara adalah terletak pada sumber daya pangannya, SDM dan cara pengelolaannya.
Manajemen pangan harus benar-benar dikelola dengan optimal untuk sebuah big nation seperti Indonesia. Bisa dipahami bahwa pelibatan seluruh elemen negara, bertujuan untuk pangan sebagai urusan wajib dalam rangka memenuhi sumber pangan rakyat Indonesia serta mewujudkan cita dan harapan pemerintahan maupun segenap bangsa Indonesia.
Barru, 03 Maret 2025
*Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.