Oleh: Muhammad Sadar*
Sejak berlangsungnya kehidupan di permukaan bumi dan relasi antar manusia sebagai makhluk sosial yang tercatat dalam sejarah peradaban bahwa, pergiliran kekuasaan maupun segala aspek kepentingan turut menyertainya dengan berbagai strategi, pengerahan kekuatan, diplomasi, hingga penggunaan sumber daya dan senjata. Instrumen dominasi kerap kali digunakan untuk penguasaan suatu wilayah tanpa memandang etika dan moralitas. Standar ganda telah dijadikan justifikasi dalam melakukan intervensi yang tak berkeadilan dan tidak menghiraukan lagi nilai-nilai universal kemanusiaan dari sebuah negara besar kepada negara merdeka.
Kecenderungan keadaan dunia akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja paling tidak dalam satu dasawarsa terakhir. Persoalan kesehatan dunia sejak masa pandemi Covid-19 yang merenggut jutaan nyawa penduduk, pergolakan domestik dan pergantian rezim yang melemahkan pemerintahan suatu negara serta kudeta berdarah dengan tumbal jiwa manusia merdeka pada kawasan Timur Tengah hingga Asia, agresi dan peperangan laten antara Israel-Hamas di Palestina atau Israel-Hizbullah di Lebanon hingga konflik invasi Rusia terhadap Ukraina. Selanjutnya penetapan tarif perdagangan tinggi dari Amerika Serikat (AS) yang memberikan efek tekanan ekonomi bagi negara mitra, apapun komoditasnya.
Pada kawasan benua lain, telah dipertontonkan selebrasi hegemoni negara super power dalam mendikte sebuah negara bahkan menangkap atau membunuh sekalipun pimpinan negara berdaulat. Ketika misi perundingan diplomatik gagal mencapai kesepakatan politik perdamaian atau deadlock suatu isu sensitif atau solusi damai yang ditawarkan oleh mediator mengalami kebuntuan, maka adagium lama akan berlaku bahwa jalan peperangan adalah kelanjutan politik dengan cara lain.
Peradaban manusia sejak lama telah merekam jejak ego politik, dominasi kekuatan dan konspirasi atau aliansi persekutuan suatu bangsa yang memaksakan kehendak kepada bangsa lain hingga melahirkan doktrin kolonialisme dan imperialisme serta pengusaan wilayah jajahan yang menciptakan efek determinasi dan merusak tatanan fundamental berbagai sisi kehidupan umat manusia. Dengan demikian, strategi peperangan akan menjadi jalan pembenaran di dalam menguasai suatu negara atau proxy war terhadap kontra pemerintahan pada negara yang akan dikuasai.
Peristiwa perang yang teranyar saat ini dan terjadi pada bulan suci Ramadan 1447 hijriyah bagi umat Islam adalah
serangan gabungan militer AS-Israel kepada Iran hingga menewaskan pimpinan tertinggi Iran beserta jajaran petinggi militer dan rakyat negara tersebut sebagai korban.
Serangkaian serangan balasanpun dilancarkan oleh rezim Iran kepada Israel maupun target strategis militer AS yang berada di kawasan negara-negara teluk. Peningkatan eskalasi serangan ini mengakibatkan jalur perdagangan melalui laut, selat Hormuz yang menjadi teritorial Iran di tutup. Penutupan zona tersebut akan berdampak terhadap ketidaklancaran pasokan energi seperti komoditas minyak, LPG/LNG atau mineral lain dari bahan baku pupuk yang berasal dari kawasan teluk ke negara importir.
Melambungnya harga minyak mentah dunia karena jalur pasokan tertutup di kawasan Timur Tengah yang selanjutnya menciptakan kekhawatiran negara konsumen energi karena persediaan BBM/LPG/LNG domestik akan terus berkurang tanpa suplai sekaligus harga keburu mahal. Konsekuensi turunannya adalah meliputi pembengkakan anggaran pengadaan dan biaya logistik serta pasokan energi bagi industri pupuk untuk pertanian turut terdampak. Terlebih lagi perubahan iklim yang telah menjadi ancaman nyata bagi sektor pangan dan berkontribusi besar sebagai faktor pengurang produksi pangan selama ini. Fenomena iklim pasca melewatkan periode La Nina dan kemudian fase El Nino atau masa kering berkepanjangan yang akan berlangsung pada hari-hari kedepan.
Ditengah gejolak eskalasi perang yang kian intensif di kawasan Timur Tengah yang merupakan pusat pasokan energi dunia dan perseteruan geopolitik pemimpin global tentunya penting dilakukan langkah mitigasi dampak kepada sektor ekonomi utamanya pangan. Pangan sebagai sektor yang sangat rentan ketika terjadi guncangan konflik dan anomali iklim, maka dibutuhkan sistem pengamanan produksi maupun perlindungan konsumen yang terukur dan terkendali. Namun pemerintah Indonesia telah menyiapkan upaya strategi antisipasi meliputi penguatan cadangan beras pemerintah melalui peningkatan penyerapan gabah panen petani, optimalisasi kegiatan tanam dan intensifikasi lahan, stimulan bantuan benih padi unggul serta pengelolaan pupuk subsidi yang tepat sasaran.
Dibutuhkan kearifan para pemimpin politik dunia untuk menciptakan stabilitas kawasan di tengah adu kekuatan geopolitik yang sudah menghancurkan sisi sosial ekonomi atau merendahkan harga diri atau kehormatan suatu bangsa merdeka. Ketergantungan terhadap satu sumber energi fosil menyebabkan keterbatasan jaminan dari sumber lain sehingga penting dilakukan diversifikasi bahan lainnya. Termasuk ranah pangan yang kerap kali berpotensi terimbas jika terjadi pergolakan politik berujung perang yang melanda dunia.
Dengan demikian, jejaring pengaman pangan domestik di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu sekiranya segera dilakukan penyiapan langkah darurat dalam mengatasi kemungkinan terjadinya gangguan pasokan.
Walaupun bentangan geografis antara Timur Tengah dan Indonesia dibatasi teritorial laut yang berjarak ribuan mil,
namun kewaspadaan terhadap gejala atau dampak ekonomi politik dalam negeri penting dibuat peta jalan menghadapi krisis geopolitik ini.
Perlindungan sumber produksi pangan beserta material yang menggerakkan seperti bahan bakar minyak, pupuk, transportasi, alat dan mesin pertanian beserta real cost lainnya
harus memperoleh proporsi kebijakan produktif yang memadai.
Kebijakan swasembada pangan berkelanjutan khususnya beras yang menjadi fokus utama pemerintah adalah optimalisasi serap gabah petani melalui penugasan Bulog dengan target sergap sebesar 4,0 juta ton setara beras tahun 2026. Kini, petani telah memasuki masa panen lebih awal pada sentra-sentra produksi padi nasional hingga puncak panen antara bulan April-Mei 2026. Pada rentang waktu tersebut kembali akan dilakukan proses tanam musim kedua, seterusnya akan panen lagi antara bulan Juli-Agustus 2026, dan bagi lahan yang memiliki potensi tanam, kesanggupan petani dan ketersediaan bahan tanam benih genjah atau kesiapan sarana pendukung lainnya, maka tidak mustahil peningkatan indeks pertanaman untuk yang ketiga kalinya sangat bisa diterapkan.
Peluang produksi pangan domestik dari akumulasi siklus tanam-panen-tanam beruntun dalam setiap tahun sangat besar mampu dicapai seiring dengan berbagai dukungan program pemerintah, baik berupa regulasi kebijakan, infrastruktur pertanian, pelayanan kelembagaan, hingga kesediaan SDM petani yang telah diorganisir melalui brigade pangan.
Pengerahan brigade pangan yang dikelola oleh petani milenial maupun petani dewasa sangat diharapkan untuk bergerak lebih awal memaksimalkan segenap sumber daya yang dimiliki agar swasembada pangan berkelanjutan benar-benar tercapai sesuai proyeksi pemerintah.
Apapun tantangannya di dalam memproduksi pangan domestik termasuk ancaman perseteruan dan konflik geopolitik dunia yang tengah berlangsung, hajat hidup rakyat Indonesia utamanya kebutuhan pokok beras tetap harus terproduksi walau gejolak peperangan sekalipun melanda. Cadangan beras pemerintah saat ini masih tersedia di gudang-gudang Bulog hingga 3,0 juta ton sebagai buffer stock untuk pengaman stabilitas pasokan dan harga pangan hingga fungsi pengendali inflasi bahan pangan, ditambah beras persediaan di kantong-kantong produksi di segala tingkatan masyarakat.
Dengan demikian,
kondisi strategis domestik sangat mampu mencapai derajat survival menghadapi berbagai tantangan ekstensial maupun hambatan ketersediaan pangan dalam negeri. Pada resonansi seperti ini, sisa akan diatur ritmenya agar kemampuan beradaptasi di masa-masa krusial hingga masa damai akan teratasi. Sektor pangan dalam negeri, kita berharap akan mencapai pada level ketahanan menghadapi panggung geopolitik global yang kian membara.
Barru,10 Maret 2026
*Penelaah Kebijakan Teknis Dinas Pangan, TPHBun Kabupaten Barru