Kolom Ruslan Ismail Mage*
Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) mengenai Indeks Demokrasi 2020, tercatat Indeks Demokrasi di Indonesia turun dari skor 6,48 di tahun 2019 menjadi 6,30 di tahun 2020. Skor ini terendah dalam 14 tahun terakhir.
Rocky Gerung menyebut demokrasi adalah “menggeleng”, bukan “mengangguk”. Artinya, multivitamin demokrasi adalah suara kritis dari rakyat, khususnya kaum intelektual dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Leon Alvinda Putra nampaknya memilih “menggeleng” melihat kepemimpinan bangsanya, bukan “mengangguk” mengikuti kelompok yang selalu memuja penguasa.
Sesungguhnya masa depan suatu bangsa tergantung kaum intelektual mudanya yang bercirikan akal sehat. Rocky Gerung menyadari benar bahwa yang paling membahayakan masa depan suatu bangsa adalah ketika orang-orang terdidiknya larut dalam pusaran propaganda politik atas nama bonus jabatan.
Menurutnya, negara ini didirikan untuk menumbuhkan intelektualitas dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Gerakan intelektualitas yang menggunakan narasi-narasi indah mencerdaskan terancam kembali dikungkung jika tidak senapas dengan penguasa. Kebebasan berpendapat kembali mendapat lampu kuning dari UU ITE, mengingatkankan kita akan zaman Orde Baru yang melumpuhkan gerakan intelektualitas anak bangsa dengan senjata UU Subversif.
Mungkin karena memilih “menggeleng” dengan narasi-narasi kritisnya, Rocky Gerung sudah sering diperiksa polisi atas bermacam-macam perkara. Saya jadi teringat kepada Pierre Bourdieu (intelektual Perancis), Antonie Gramsci (intelektual Italia), dan Edward W. Said yang menemukan momentum intelektualnya di Inggris. Ketiganya adalah intekektual sejati yang konsisten melakukan peran atas tanggung jawab sosial terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan lebih yang dimiliki dalam menghadapi berbagai persoalan di negerinya.
Ketiganya pemikir kritis yang meninggalkan zona nyaman di kampus untuk terjun langsung dalam geliat perlawanan terhadap praktik dominasi dan hegemoni rezim penguasa yang dianggap menindas, baik secara pemikiran maupun secara fisik. Ketiganya pun akhirnya ditangkap oleh rezim dan menjadikan penjara sebagai “rahim” karya besarnya.
Jika kemudian kaum terdidik umumnya membisu dan hanya mampu menggerutu tanpa berbuat apa-apa dalam menyikapi kebijakan pemimpin yang berpotensi merugikan negara, lalu pers berlomba-lomba tengkurap atas nama kapitalis, kemudian intelektualitas kembali dikungkung atas nama stabilas, maka itulah tanda-tanda demokrasi akan mendapat serangan jantung.
Karena itu, kepada kaum intelektual bersuaralah menggunakan akal sehat. Sehatkan kembali demokrasi yang sudah terkontaminasi dengan narasi-narasi rendahan dan logical fallacy. Dari titik inilah statement Rocky Gerung memarik untuk direnungkan, “Akal sehat adalah satu-satunya mata uang yang berlaku dalam perdebatan politik, bukan elektabilitas atau nomor rekening.”
Statement Rocky Gerung ini menjadi menarik dan penting karena Yudi Latif dalam bukunya “Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)” menjelaskan bahwa kesalahan manajemen kekuasaan di beberapa titik dapat menimbulkan retak-retak pondasi kebangsaan. Untuk mencegah hal itu, intelektual muda harus kembali “menggeleng”, bukan “mengangguk”. []
*Penulis adalah founder Sipil Institute Jakarta.