Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kolaka, saat ini diisi oleh 60 persen warga Kabupaten Kolaka Utara.

Ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kolaka Utara, saat menyampaikan sambutannya di Acara Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-WATI (KOHATI) Cabang Kolaka Utara Periode 2021-2022.

Pasti hal tersebut menjadi sebuah masalah serius bagi kita semua. Benar bahwa mereka yang dihukum adalah mereka yang perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai tatanan sosial maupun hukum.

Namun apapun itu. Mereka juga tetap menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Akan menjadi tresenden buruk bagi daerah kita, saat hal tersebut terus berkelanjutan.

Nauzubillah, semoga tidak menimpa kita dan keluarga.

Lalu apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat Kolaka Utara?

Perlu hadirnya kesadaran dan ketaatan terhadap tatanan nilai-nilai sosial masyarakat, serta mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan tersebut untuk diri sendiri maupun khalayak.

Lawrence Friedman pernah mengatakan tentang three elements of legal sistem. Bahwa bekerja atau berjalannya suatu hukum dengan baik. Harus ditunjang oleh tiga hal. Yang pertama adalah Struktur hukum (Struktur Law). Didalamnya terdapat institusi pembuat atau penegak hukum. Seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Diperlukan perbaikan struktur hukum, untuk tidak terlibatnya aparat penegak hukum dan pembuat hukum yang terkadang memperjualbelikan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak dan pembuat hukum.

Kedua adalah Substance hukum (Legal substance). Adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh legislator. Secara sederhana dapat dipahami bahwa, suatu produk hukum harus dipastikan benar-benar memberikan dampak terhadap efektifitas berlakunya dan pelibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pembuatan produk hukum tersebut.

Minimnya pelibatan partisipasi masyarakat akan berdampak pada tidak berjalan baiknya suatu undang-undang yang telah diterbitkan.

Ketiga adalah Budaya Hukum (Legal culture).
Adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Secara sederhana diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik. Sebagai bentuk pengimplementasian norma agama dan norma moral dalam bermasyarakat.

Diperlukan membangun gerakan kesadaran terhadap hukum, dan sebagai gerakan penyadaran kepada masyarakat untuk melakukan seleksi terhadap para penegak dan pembuat hukum. Agar dapat melahirkan aparatur penegak dan pembuat hukum yang melindungi kepentingan rakyat.

Semakin merosot ataupun berkembangnya suatu daerah, ditentukan oleh ketiga hal yang disebutkan oleh Friedmann tersebut diatas.

Olehnya itu, sebagai pemimpin dalam suatu wilayah dan masyarakat pada umumnya. Harus melahirkan gerakan kesadaran bersama. Pemimpin sadar akan tanggung jawabnya, masyarakat sadar akan tindakannya.

Apabila ketiga unsur tersebut mengalami perubahan yang semakin baik, maka dipastikan bahwa hukum dapat mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan. Serta hal yang disampaikan oleh Bapak Bupati Kolaka Utara, perihal Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kolaka, saat ini diisi oleh 60 persen warga Kabupaten Kolaka Utara. Akan semakin menurun angkanya.
Berlaku adil, adalah salah satu solusi, melahirkan kesadaran hukum masyarakat.

#AH

(Visited 62 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: