Oleh: Sumardi
Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati ataupun selalu menjadi hingar-bingar bagi masyarakat di daerah tidak terkecuali bagi PNS. Mereka mengelus jagoannya masing-masing sembari berharap akan menjadi pemenang dalam sebuah kontestasi bernama pilkada. Sebagian masyarakat mengharapkan berkah dari Pilkada mulai dari uang kampanye, uang saksi di TPS, uang penyelenggaraan pencoblosan. Bahkan kalau ada uang sogokan yang ditawarkan untuk memilih calon tertentu. Sebagian masyarakat di Indonesia cenderung permisif terhadap tindakan tersebut.
Bagi PNS sebelum, selama dan setelah pelaksanaan pilkada seharusnya bertindak secara netral. Kalaupun mempunyai jagoan tertentu yang akan dipilihnya tidak perlu diumbar secara demonstrative sehingga khalayak mengetahui pilihannya. Tidak perlu juga memperlihatkan keberpihaknnya di media sosial atau melalui kumpul-kumpul di pos pemenangan calon tertentu. Cukup pada hari H yang telah ditentukan silahkan mencoblos jagoan yang akan dipilihnya.
Tuntutan untuk bertindak netral bagi PNS sesungguhnya bukan hal yang mudah. Hubungan kekerabatan yang kental kadangkala mempersulit posisi PNS di daerah. Memihak kepada calon tertentu adalah perbuatan salah, akan tetapi tidak memihakpun juga salah di mata keluarga. Apalagi jika salah satu calon Kepala Daerah tersebut berasal dari keluarga besar PNS yang bersangkutan. Kondisi ini berbeda jauh dengan para PNS di instansi pusat yang relative bisa bersikap dan bertindak netral dalam pelaksanaan pilkada.
Kedudukan dan hubungan langsung antara PNS dengan Gubernur, Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga ikut mempersulit posisi seorang PNS di daerah. Jika PNS di daerah tidak “pintar-pintar” bersikap dalam kontestasi pilkada maka berdampak besar bagi karirnya di masa depan. Sebagai contoh misalnya seorang PNS memihak kepada Calon Kepala Daerah A dan akhirnya tidak menjadi pemenang dalam pilkada maka PNS tersebut dapat dipastikan akan menjadi korban balas dendam Kepala Daerah baru. Namun sebaliknya jika si A menang maka karir PNS tersebut akan cepat melejit atau minimal mendapatkan mutasi ke tempat yang lebih “basah” dari tempat sebelumnya. Terdapat anekdot di kalangan PNS di daerah bahwa jika dia netral maka karirnyapu juga akan netral.
Terdapat contoh tindakan PNS yang “cerdas” di sebuah kabupaten di Papua yaitu dia mempersembahkan puluhan babi kepada masing-masing calon Kepala Daerah. Tindakan ini ternyata sangat ampuh, siapapun yang keluar sebagai pemenang dalam pilkada maka dia tetap aman untuk duduk dalam jabatannya. Ya sebuah langkah cerdas namun mensyaratkan modal yang tentu saja lumayan besar. Sebuah potret Pilkada yang memnbuat PNS-pun tidak mudah untuk netral sehingga harus “pasang kaki” di banyak tempat. Ampuuun…..
Matraman, 24 Juni 2021
Penulis : PNS tinggal di Jakarta