Oleh: Ardhin*
Umat Islam kembali dikejutkan oleh manuver politik global Amerika atas Palestina. Muncul sebuah gagasan bernama “Board of Peace (BoP)” atau “Dewan Perdamaian”. Dewan ini dipromosikan sebagai “jalan damai” bagi konflik Gaza. BoP diinisiasi dan dipimpin oleh gembong penjajah, yakni Amerika Serikat (AS), di bawah Donald Trump.
Nama dan kemasannya terdengar indah. “Peace”. Perdamaian. Akan tetapi, sejarah mengajari kita bahwa istilah “perdamaian” tidak selalu menghadirkan keadilan. Banyak penjajahan justru dibungkus dengan istilah “perdamaian”, “stabilisasi” dan “rekonstruksi”. Inilah yang sesungguhnya juga terjadi di Palestina.
Sayangnya, Indonesia dikabarkan masuk sebagai anggota BoP ini. Ini berarti Indonesia ikut menjamin proyek penjajahan gaya baru di Palestina. Netralitas semu dan diplomasi tanpa prinsip ini hanya akan menambah penderitaan warga Palestina. Indonesia berisiko menjadi stempel legitimasi bagi skema yang merugikan umat Islam sendiri.
Lima Bahaya BoP
Board of Peace (BoP) digagas dan dipimpin oleh Amerika Serikat (AS). Padahal AS memiliki rekam jejak panjang sebagai penjajah besar. AS melakukan sejumlah invasi, kudeta dan penghancuran negeri-negeri Muslim. Afganistan, Irak, Libya, Suriah, Sudan dan banyak negeri Muslim lain menjadi korbannya.
Tujuan resmi BoP diklaim untuk “mengelola transisi Gaza pasca konflik”, “menjaga stabilitas” dan “mencegah kekerasan berulang”. Akan tetapi, struktur dan kewenangannya justru mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza oleh pihak asing.
Inilah ironi terbesar bagi Dunia Islam. Kaum penjajah tampil sebagai “juru damai” bagi umat Islam. Padahal Allah SWT telah mengingatkan:
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
“Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan bagi kafir untuk menguasai kaum Mukmin.” (TQS an-Nisa’ [4]: 141).
BoP sejak awal dikendalikan oleh negara-negara penjajah. Amerika dan sekutunya menjadi aktor utama. Negara-negara Muslim hanya dijadikan pelengkap legitimasi. Ini bukan pola baru. Dalam sejarah kolonialisme, penjajah selalu membentuk dewan, mandat atau otoritas internasional. Semua bertujuan sama: mengamankan kepentingan penjajah.
Tentu ada sejumlah catatan kritikal terhadap BoP ini.
Pertama: BoP merampas hak rakyat Gaza. Pembentukan Dewan Eksekutif Gaza berarti urusan pemerintahan di wilayah ini tak lagi di tangan rakyat Palestina. Apalagi di tangan Dunia Islam. Gaza akan dikelola oleh struktur asing. Ini bentuk penjajahan gaya baru.
Kedua: BoP mendorong pelucutan senjata penduduk Gaza, termasuk Hamas. Dengan dalih stabilisasi, rakyat yang dijajah diminta menyerahkan alat perlawanannya. Sebaliknya, Yahudi sang penjajah tetap bersenjata lengkap dan siap membunuh rakyat Palestina kapan saja. Keamanan Gaza pun diserahkan kepada pihak asing. Artinya, keamanan Muslim berada di tangan musuhnya sendiri. Padahal Rasulullah saw. telah bersabda:
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
“Siapa saja yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya, atau membela darah (jiwa)-nya atau membela agamanya maka ia syahid.” (HR at-Tirmidzi).
Hadis ini menunjukkan legitimasi syar’i, bahkan penghargaan tinggi, untuk setiap tindakan membela diri dari agresi dan penjajahan.
Ketiga: BoP tidak melibatkan rakyat Palestina. Padahal merekalah korban penjajahan dan genosida. Ironisnya, sang penjajah dan penjagal Gaza, yakni Zionis Yahudi, malah masuk sebagai anggota dewan ini.
Keempat: BoP tetap mempertahankan eksistensi Israel. Tidak ada tuntutan pembongkaran negara penjajah itu. Tidak ada pengembalian tanah Palestina yang dirampas oleh Yahudi. Dengan kata lain, akar masalah Palestina tidak disentuh sama sekali.
Kelima: Keterlibatan para pemimpin Muslim dalam BoP merupakan pengkhianatan terhadap Palestina. Apalagi mereka duduk bersama Yahudi, sang penjajah dan penjagal Palestina. Para pemimpin Muslim itu justru ikut dalam skema yang mengamankan penjajahan. Padahal Allah SWT telah berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.” (QS al-Maidah [5]: 51).
Palestina Butuh Pembebasan
Penjajahan di mana pun, termasuk di Palestina, sesungguhnya tidak akan pernah berakhir di meja perundingan yang timpang. Palestina yang lama terjajah sama sekali tidak akan dibebaskan oleh dewan-dewan internasional buatan kafir penjajah.
Solusi untuk membebaskan Gaza dan Palestina bukanlah dengan negosiasi. Solusi satu-satunya adalah dengan mengusir Zionis Yahudi dari Palestina dengan jihad. Jihad inilah yang telah Allah SWT perintahkan:
وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡ ۚ
“Perangilah kaum kafir itu di mana saja kalian temui mereka dan usirlah mereka dari tempat mana saja mereka telah mengusir kalian…” (TQS al-Baqarah [2]: 191).
Pada ujung ayat ini Allah SWT lalu menegaskan:
فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ
“Jika mereka memerangi kalian maka perangilah mereka. Demikianlah balasan setimpal bagi kaum kafir.” (TQS al-Baqarah [2]: 191).
Cukup dengan mengerahkan ratusan ribu tentara Muslim dari negara-negara Arab saja, tentu sangat mudah berjihad untuk menumpas sekaligus mengusir Zionis Yahudi dari Bumi Palestina. Karena berharap kepada Dewan Keamanan PBB sebagai penjaga perdamaian dunia ternyata tak mampu juga menjamin stabilitas keamanan di Palestina yang notabene, mereka adalah para sahabat penjajah Israel yang mustahil menciptakan kedamaian di negara Palestina. Strategi Board of Peace ala Amerika hanya akan melanggengkan hegemoni dan mengabadikan struktur penguatan kolonisasi kaum yahudi di tanah Palestina.
RINGKASAN KONDISI GAZA – PER 26 JANUARI 2026
- Statistik Korban Jiwa dan Fisik
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, dalam 24 jam terakhir (per 26 Januari 2026), tercatat 3 syuhada dan 8 orang luka-luka. Tim pertahanan sipil dan ambulans masih kesulitan menjangkau korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. Secara akumulatif, sejak awal agresi pada 7 Oktober 2023, total syuhada telah mencapai 71.657 orang dan korban luka-luka sebanyak 171.399 orang. Sejak dimulainya gencatan senjata pada 11 Oktober, tercatat tambahan 484 syuhada, 1.321 korban luka, dan 713 kasus penangkapan.
- Krisis Kesehatan dan Runtuhnya Infrastruktur
Gaza menghadapi situasi kesehatan masyarakat yang katastrofi. Dr. Ahmed Alrabiei dari RS Al-Shifa melaporkan lonjakan penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat buruknya sanitasi dan tumpukan limbah. Penyakit seperti Guillain-Barré, meningitis, hepatitis A, dan infeksi pernapasan akut meningkat tajam. Kelompok paling rentan meliputi anak di bawah 2 tahun, lansia, serta pasien kanker dan autoimun. Rumah sakit beroperasi melebihi kapasitas hingga 150 persen, memaksa perawatan dilakukan di lorong-lorong dengan ketersediaan obat yang sangat minim.
Infrastruktur dasar penunjang kehidupan, termasuk jaringan air bersih dan pengelolaan sampah, telah hancur total. Para pejabat memperingatkan bahwa tanpa rekonstruksi segera, kerusakan lingkungan akan menjadi permanen dan memicu wabah penyakit berkepanjangan yang mengancam eksistensi penduduk.
- Realitas Pengungsian dan Dampak pada Generasi Muda
Kehidupan di tenda pengungsian telah menjadi “normal baru” yang penuh keputusasaan. Banyak keluarga telah berpindah tempat lebih dari 10 kali sejak perang dimulai, kehilangan privasi, rasa aman, dan martabat. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling menderita, menghadapi risiko kekerasan, kurang gizi, dan trauma psikologis berat.
Generasi muda Gaza terancam menjadi “generasi yang hilang”. Ribuan sekolah hancur, memutus akses pendidikan dan memaksa anak-anak bekerja sebagai tulang punggung keluarga di tengah kemiskinan ekstrem. Mayoritas anak-anak di Gaza didiagnosis menderita PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), menjadikan wilayah tersebut sebagai zona trauma kolektif.
- Di Balik Rencana Rekonstruksi Politik
Di ranah politik, rencana rekonstruksi “20-Point Plan” yang diusung oleh Presiden AS Donald Trump bersama Jared Kushner dan didukung Israel menuai kritik tajam. Rencana ini dinilai mengabaikan kedaulatan Palestina dan tidak melibatkan otoritas lokal secara penuh. Aktivis HAM memperingatkan adanya indikasi pembersihan etnis terselubung, di mana pembukaan jalur Rafah dikhawatirkan menjadi jalan keluar satu arah bagi warga Gaza tanpa jaminan hak untuk kembali. Selain itu, rencana ini menciptakan ketergantungan ekonomi mutlak Gaza terhadap bantuan asing yang rentan dipolitisasi.
- Respons Internasional dan Dunia Islam
Respons global terhadap krisis ini dinilai belum efektif. Dunia Islam dan negara-negara Arab, melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), telah mengeluarkan resolusi namun dianggap lemah dalam implementasi dan terlalu simbolis. Kritik internal menyoroti ketergantungan negara-negara Arab pada AS dan normalisasi hubungan dengan Israel yang melemahkan solidaritas nyata.
Sementara itu, Amerika Serikat dan negara-negara Barat terus memberikan dukungan militer dan diplomatik kepada Israel, termasuk memveto resolusi gencatan senjata permanen di PBB. Sikap Uni Eropa yang menyerukan solusi dua negara tanpa disertai sanksi nyata dinilai hanya memperkuat posisi Israel.
Balikpapan, 05 Februari 2026
*Pemerhati Kebijakan Publik