Oleh: Ardhin*
Di negeri ini, matematika anggaran kadang terasa seperti komedi gelap. Sebuah kalkulasi sederhana yang beredar baru-baru ini bukan hanya mengejutkan, tapi menampar nalar publik tentang bagaimana negara memprioritaskan masa depannya.
Data berbicara dingin dan tak terbantahkan: biaya untuk memberi makan gratis satu negara selama satu bulan, ternyata lebih mahal daripada biaya mencetak insinyur terbaik bangsa di Institut Teknologi Bandung (ITB) selama empat dekade.
Angka yang Menjerit
Mari bedah faktanya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot anggaran fantastis sebesar Rp. 24 triliun per bulan. Uang ini dialokasikan untuk konsumsi—habis dalam sehari, menjadi energi, lalu berakhir di saluran pembuangan.
Di sisi lain, mari kita lihat “biaya otak”. Jika kita menghitung biaya kuliah (UKT) rata-rata sarjana ITB hingga lulus, total dana yang dibutuhkan untuk membiayai 212.000 sarjana (setara dengan output lulusan ITB selama 40 tahun) “hanya” Rp. 21,2 triliun.
Artinya, jika negara memutuskan untuk menunda program makan siang gratis hanya satu bulan saja di bulan Januari, kita memiliki cukup uang untuk menggratiskan kuliah di kampus teknik terbaik di Indonesia hingga tahun 2065.
Bahkan, negara masih memegang uang kembalian sebesar Rp. 2,8 triliun—cukup untuk membangun puluhan laboratorium riset canggih.
Otak Vs Perut: Sebuah Pilihan Politis
Ketimpangan angka ini menelanjangi filosofi pembangunan yang sedang berjalan. Kita sedang mempertaruhkan opportunity cost (biaya peluang) yang mengerikan.
Anggaran Rp.24 triliun yang dibakar untuk katering bulanan adalah investasi “leher ke bawah”. Dampaknya instan, politis, dan populis. Rakyat kenyang hari ini, pemerintah dapat tepuk tangan besok.
Namun, Rp. 21,2 triliun untuk ITB adalah investasi “leher ke atas”. Ia menghasilkan inovasi, teknologi, dan kemandirian industri. Tapi sayang, panennya baru terasa 5-10 tahun lagi—terlalu lama bagi politisi yang butuh suara cepat dalam pemilu 5 tahunan.
Masa Depan yang Ditukar dengan Nasi Omprengan
Bayangkan skenario ini: Dengan anggaran setahun MBG (Rp. 288 triliun), kita sebenarnya bisa menduplikasi 13 kampus sekelas ITB dan menggratiskan semuanya selama puluhan tahun. Kita bisa membanjiri Indonesia dengan jutaan insinyur, ilmuwan, dan arsitek yang tak perlu pusing memikirkan pinjaman online (pinjol) untuk bayar UKT.
Tapi pilihan telah dibuat. Palu anggaran telah diketuk.
Kita memilih kenyang sesaat daripada cerdas selamanya. Kita memilih membagikan ikan (yang sudah dimasak), atau ayam goreng, telur masak, semur daging, cap cay, alih-alih mencetak jutaan pembuat kail atau peternak dan petani.
Saat mahasiswa berteriak soal UKT mahal dan orang tua menjerit terlilit utang pendidikan, ingatlah satu fakta pahit ini: Uang itu ada. Hanya saja, uang itu sedang dimasak di dapur umum, bukan diinvestasikan di ruang kelas.
Memang diakui bahwa desain kebijakan di negara ini nyaris semuanya diselesaikan melalui pendekatan politis karena akar produksinya adalah disampaikan sebagai visi misi politik pada masa kampanye perebutan kursi kekuasaan dalam pemilu. Jadi, apa dan bagaimanapun logika kebijakan yang diambil adalah merupakan konsekuensi dari amanah janji-janji politik ketika dalam propaganda merebut suara rakyat.
Balikpapan, 03 Februari 2026
*Pemerhati Kebijakan Publik