Hari ini saya membaca berita tentang 32 ribu pekerja SPPG yang akan diangkat menjadi ASN. Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengangkat mereka sebagai PPPK per 1 Februari 2026, dengan gaji pokok sekitar Rp2,2 juta hingga Rp3,2 juta per bulan, tergantung pada Masa Kerja Golongan. Tapi sebagai anak guru honorer, saya merasa ada ketidakadilan di sini. Mengapa guru honorer yang sudah mengabdi lama masih terus ditunda? Mereka adalah tulang punggung pendidikan bangsa, terutama di desa-desa yang jarang disorot media.
Negara harus hadir dengan keberpihakan, bukan sekedar pencitraan. Guru-guru ini tidak hanya butuh pengakuan, tapi keadilan dan keberpihakan nyata. Mereka telah lama menjadi tulang punggung pendidikan bangsa, dan layak mendapatkan penghargaan yang setimpal.
Saya tidak menolak kesejahteraan siapapun, karena semua orang berhak untuk sejahtera. Saya tidak iri dengan mereka yang mendapatkan kebijakan ini, tapi saya tidak bisa menerima bahwa guru honorer yang sudah mengabdi lama masih terus ditunda.
Mereka mengajar bukan karena semata upah yang nominalnya terkadang jauh dari kata layak. Bertahun-tahun mengabdi namun status masih tetap “sementara”, seolah-olah pengabdian mereka sementara di mata negara.
Kesabaran telah lama menjadi dalih untuk menunda keadilan, padahal keadilan yang ditunda adalah ketidakadilan itu sendiri. Negara seharusnya hadir dengan keberpihakan, bukan sekedar pencitraan.
Jika guru sebagai pembentuk karakter pendidikan dan masa depan bangsa, lantas mengapa terus diabaikan? Maka yang gagal bukan hanya sistem kepegawaian, tetapi nurani negara itu sendiri.
Tulisan ini bukan sekedar keluhan, namun perlawanan dari suara anak desa, anak guru honorer yang telah melihat orang tuanya dipinggirkan oleh kebijakan yang tak pernah benar-benar adil. Kami tidak meminta belas kasihan, kami menuntut pengakuan keadilan dan keberpihakan yang nyata.