Meminjam postingan medsos dengan nama akunnya, sejarah Jogjakarta. Pada postingan itu menuliskan Jalan Malioboro, tepatnya depan Pasar Beringharjo pada 6 Juli 1949.
Masyarakat Jogja berkerumun menyambut kedatangan kembali para pemimpin yang baru saja diasingkan ke luar Pulau Jawa pada saat Clash/Agresi Militer II Belanda di Jogja pada 1948.
Kronologi peristiwanya, berawal dari Agresi Militer II
terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan Belanda terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya dan diasingkan ke Berastagi lalu Perapat (Tapanuli) dan ke Bangka. Sedangkan Hatta telah lebih dahulu diasingkan secara terpisah di Bangka.
Selanjutnya, Serangan Umum 1 Maret 1949, dilakukan para pejuang terhadap pos-pos Belanda di kota Yogyakarta secara besar-besaran. Ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia- masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB.
Akibatnya, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI.
Peristiwa Perjanjian Roem – Roijen (Muhammad Roem dan Van Roijen) dilakukan pada tanggal 7 Mei 1949 oleh Indonesia dan Belanda di Jakarta.
Perjanjian ini cukup alot, wakil RI diantaranya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta mempertegas sikapnya terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan, Jogjakarta is de Republiek Indonesie (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).
Sesuai perjanjian Roem-Royen, Kerajaan Belanda menarik pasukan dari Yogyakarta pada 29 Juni 1949. Tanggung jawab keamanan kota pun diserahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Dengan demikian maka pengasingan para pemimpin negara di beberapa wilayah ke luar ibukota harus dihentikan.
Setelah mendapatkan usul dari pimpinan United Nations Commission for Indonesia (UNCI) asal Amerika Serikat, Merle H. Cochran, Sukarno-Hatta dan tokoh RI yang lain bertolak dari Bangka ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949.
“Pada tanggal 27 Juni 1949 kami mendengar berita radio yang mengatakan bahwa Sultan Hamengkubuwono pada tanggal 30 Juni akan mengambil alih kekuasaan di Yogya dari tangan Belanda. Diduga bahwa kami di Bangka akan kembali ke Yogya tanggal 5 atau 6 Juli 1949,” kata Hatta dalam buku yang ia tulis yang berjudul Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi.
Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan M.Hatta kembali ke ibukota Yogyakarta, dan persiapan Konferensi Meja Bundar di Denhaag Belanda, Agustus 1949 untuk penyerahan kedaulatan RI.
Masyarakat Jogja berkerumun menyambut
kedatangan kembali para pemimpin yang baru saja diasingkan ke luar Pulau Jawa pada saat Clash/Agresi Militer II Belanda di Jogja pada 1948.
Yang Lama ditunggu Akhirnya datang juga
Sebuah mobil para pemimpin disambut hangat masyarakat, setelah sebelumnya dari Bangka mendarat di Lapangan Terbang Maguwo (sekarang Adi Sucipto) lalu diarak sepanjang Jalan Solo, Tugu, lalu Malioboro dan berhenti di Gedung Agung.
Malamnya diterima Sultan di Bangsal Kencana,Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Saat itu Sultan juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949) kabinet ini berhenti karena Soekarno & Hatta ditangkap Belanda dan diasingkan ke luar Jawa (dalam Agresi Militer Belanda ke II, 1948).
Setelah kembalinya para pemimpin dari
pengasingan ke ibu kota Yogyakarta akan dibentuk Kabinet Hatta II. Kabinet ini bertugas dari 4 Agustus – 14 Desember 1949. Sultan HB IX menjabat sebagai Menteri Negara.