Oleh: Devi Diany*
Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatra Barat selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM perempuan Minang di hampir semua elemen kehidupan. Terlebih dalam sejarah pergerakan bangsa, Bumi Minang pernah melahirkan beberapa perempuan hebat yang bukan hanya menginspirasi kemerdekaan bangsanya, tetapi juga pemikirannya menginspirasi dunia.
Salah satu upaya BKOW Sumatra Barat dalam meningkatkan SDM perempuan Minang di bidang politik adalah pelaksanaan pendidikan politik bagi calon anggota legislatif perempuan yang akan ikut berkompetisi pada Pemilu 2024. Acara yang bertema “Melalui Pendidikan Politik Kita Wujudkan Legislator Perempuan Berkualitas” ini di gelar Rabu (11/10) di Hotel Truntum Padang.
Ruslan Ismail Mage yang dikenal sebagai konsultan investasi politik Indonesia dihadirkan sebagai narasumber yang mampu memukau peserta dengan narasi-narasi inspiratifnya. Penulis trilogi buku politik dalam pemilu ini sangat lihai dan meyakinkan saat menjelaskan kenapa perempuan harus berpolitik. Dengan mengutip pendapat Ruth Lister dalam bukunya “Citizenship ; Feminist Perspectives” founder Sipil Institute Jakarta ini menjelaskan setidaknya ada enam alasan mendasar kenapa perempuan perlu terlibat dalam politik.
Pertama, perempuan mempunyai kebutuhan politik, dan kebutuhan itu bisa terpenuhi kalau perempuan terwakili dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan. Kedua, iklim politik yang selalu memanas bisa dinetralisir oleh perempuan dengan menampilkan citra halus, lembut, dan luwes. Ketiga, keterwakilan perempuan yang sangat kecil adalah salah satu bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai ideal demokrasi. Keempat, hak-hak politik perempuan adalah bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia, dan sebaliknya hak-hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai kerangka kerja demokrasi. Kelima, berkaitan dengan soal gender dan demokrasi, bahwa pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan berbagai keputusan. Keenam, pada kenyataannya perempuan adalah separuh dari penduduk dunia, dan bisa dikatakan pula sebagai separuh dari masing-masing penduduk nasional suatu bangsa. Akibatnya demokrasi tanpa perempuan, bukan demokrasi.
Jadi, dengan memaknai sejarah dan memahami teori-teori pemberdayaan perempuan, sekaranglah saatnya perempuan Indonesia harus mendobrak budaya patriarki yang menempatkan perempuan selalu dalam posisi di subordinasikan dalam sistem politik Indonesia. Dalam konteks lokal, saatnya perempuan Minang merekonstruksi ulang perannya, dari wilayah keluarga ke wilayah institusi negara. Saatnya perempuan membuktikan kualitas kepemimpinan yang dimiliki tidak kalah dengan kualitas kepemimpinan laki-laki. []
*Caleg DPRD Provinsi Sumatra Barat dari Partai Golkar